Metropolis : Selasa, 25 April 2017

Lambat Tuntaskan RTRW Riau

Pemprov-DPRD Bantah Tak Agresif

Editor : Putrajaya - Reporter : Red


PEKANBARU - Persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tak kunjung tuntas. Panitia Khusus (Pansus) RTRW DPRD Riau bersama Pemprov setempat membantah dianggap tidak agresif dalam  mengejar percepatan pengesahan.

"Kami menolak jika disebut tidak agresif dalam menuntaskan pengesahan RTRW Provinsi Riau," Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Rahmad Rahim, di Pekanbaru, saat dikonfirmasi tidak adanya upaya Pemprov melakukan jemput bola ke pusat (Kementerian LHK) dalam percepatan pengesahan RTRW, melalui rilis ke Metro Riau, Selasa (25/4).
 
Menurut Rahmad, Pemprov dan Pansus tetap berusaha maksimal dalam percepatan pengesahan RTRW sebagai pijakan wilayah dalam pembangunan di Provinsi Riau. "Pemprov dan Pansus tentu menginginkan secepatnya tidak mungkin pihaknya ingin lambat," katanya.

Saat ditanya lagi kerugian yang dirasakan pemerintah akibat lambatnya pengesahan RTRW ini, Rahmad mengaku pasti ada kerugian, namun yang mengetahui persis adalah Pansus RTRW yang sudah dibentuk."Kalau soal itu tanya sama Asri Auzar (Ketua Pansus RTRW Riau, red) saja, dia yang lebih hafal," lanjut Rahmad singkat.

Sementara Asri Auzar, mengatakan, lambatnya pengesahan RTRW dikarenakan pihaknya bingung  dengan SK yang dikeluarkan pihak Kementerian LHK, yang mengeluarkan SK sampai 6 kali. Anehnya, semuanya berlaku dan tidak ada yang mati.

“Kita bingung mana yang mau dipakai, semuanya berlaku. Biasanya keluar yang baru maka yang lama tidak berlaku lagi. Tapi ini keenamnya berlaku semua. Karena itu, pihak Kementerian Perekonomian mendukung kita, karena mereka juga sependapat dengan kita, SK kok bisa banyak begitu,” sebut Asri Auzar.

Pihak Pansus RTRW Riau juga mempertanyakan SK Kementerian LHK yang diterbitkan terakhir, yakni Nomor 903. Karena dalam SK tersebut ada penambahan 105 ribu hektare lebih kawasan yang akan diputihkan, namun lahan tersebut adalah lahan perusahaan.

Menurut Asri Auzar, jika pihak Kementerian LHK memasukkan lahan masyarakat, kawasan desa atau infrastruktur, bagi pihaknya tidak masalah. Tapi adanya kawasan perusahaan yang masuk, hal itu menurutnya patut dipertanyakan oleh pihaknya.

“Dalam SK 903, ada kawasan yang bertambah sebanyak 105 ribuan hektare kawasan yang diputihkan. Tapi yang diputihkan malah kawasan perusahaan. Itu yang akan menjadi acuan RTRW Provinsi Riau, itu kan lucu,” imbuhnya.

Dia menambahkan, hal ini tentu saja akan menghambat kinerja Pansus RTRW DPRD Riau. Harusnya, menurut Asri, pihak Kementrian LHK mendukung dan membantu agar RTRW Provinsi Riau cepat tuntas. Apalagi RTRW Riau juga berdampak terhadap nasional, dimana program-program nasional tidak bisa dikerjakan di Riau karena RTRW Riau belum selesai.

“Ini menghambat kinerja kita di Pansus RTRW. Kita juga tidak habis pikir cara kerja Kementerian LHK,” sebutnya.

Asri menjelaskan, SK yang dikeluarkan Kementerian LHK itu adala SK nomor 673, 878, kemudian revisi 878,  314, 393, dan yang dikeluarkan terakhir 903.
“Ini SK RTRW Riau sampai enam kali keluarkan ada apa? Kenapa selalu berubah-ubah,” tuturnya.

Asri memperkirakan, pengesahan RTRW Provinsi Riau berkemungkinan akan dilaksanakan pada Mei 2017 ini. Karena pengesahan tersebut baru bisa dilakukan setelah dilakukan pertemuan antara pihak KPK, sejumlah kementerian, Pemprov Riau dan pihak Pansus. Sementara pertemuan tersebut direncanakan akan segera diagendakan pada Mei 2017 ini.

“Insya Allah, pertemuan tersebut akan kita laksanakan pada Mei 2017 ini, dan rencananya kita akan langsung sahkan RTRW Provinsi Riau pada Mei ini, semoga tidak ada halangan,” ulasnya.  [rls]

Berita Terbaru