Hukum : 11 Juni 2017

Kasus Penyimpangan Import dan Distribusi

Dirut PT Garam Ditangkap

Editor : Putrajaya - Reporter : Pit

JAKARTA  Direktur Utama PT. Garam Achmad Boediono ditangkap penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri. Dia ditangkap atas kasus dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri.

Dir Tipideksus Bareskrim Brigjen Agung Setya mengakatan, Achmadr Boediono ditangkap pada Sabtu 10 Juni 2017 di rumahnya, perumahan Prima Lingkar Lumar blok B3 No.28-29 TT 05 RW 08 kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Saat ini yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di rutan Bareskrim di Polda Metro Jaya," kata Agung di Gedung Divhumas Polri, Jakarta, Minggu 11 Juni 2017.

Menurutnya, tersangka AB sebagai Dirut PT. Garam mengubah pengajuan dokumen impor garam dari peruntukan industri, menjadi konsumsi. Kemudian, PT. Garam juga menjual garam industri tersebut sebagai garam konsumsi.  Total ada 75 ribu ton garam industri yang diimpor Ptm Garam.

Sebanyak 1.000 ton dikemas dalam kemasan 400 gram dengan merek Garam cap Segi Tiga G, dan dijual untuk kepentingan konsumsi. Sedangkan sisanya 74.000 ton diperdagangkan atau didistribusikan kepada 45 perusahaan lain.

Padahal sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Permendag 125 tahun 2015 tentang ketentuan importasi Garam, bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain.

"Sementara yg dilakukan PT Garam bukan hanya memperdagangkan atau memindahtangankan bahkan mengemas menjadi garam konsumsi untuk dijual kepada masyarakat," kata Agung.

 Agung menambahkan, kasus penyimpangan importasi dan distribusi garam industry menyebabkan negara dirugikan negara Rp3,5 miliar. "Total kerugian untuk biaya masuk itu Rp3,5 miliar," kata Agung di gedung divisi humas Polri, Jakarta, Minggu 11 Juni 2017.

Atas dasar itu, Achmad disangkakan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3,5 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Permendag 125 tahun 2015 tentang ketentuan importasi Garam, bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan/memindahtangankan garam industri kepada pihak lain.

Sementara yg dilakukan PT Garam bukan hanya memperdagangkan/memindahtangankan bahkan mengemas menjadi garam konsumsi untuk dijual kepada masyarakat. [*]

Berita Terbaru