Nasional : 24 Juli 2017

ASN Jadi Pengurus HTI Diminta Mundur

Kepala Daerah Diminta Larang ASN Terlibat HTI

Editor : Putrajaya - Reporter : Red

JAKARTA - Pemerintah meminta kepala daerah untuk segera mengeluarkan larangan bagi ASN terlibat dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah. Sebagai tindak lanjut atas instruksi itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah melayangkan surat kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mendata pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam ormas tersebut.

"Kita sudah menyurati pemerintah daerah untuk mendata PNS yang terlibat dalam aktivitas ormas HTI yang sudah dibubarkan," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (24/7/17).

Mendagri menambahkan, setelah dibubarkan melalui Perppu, maka HTI sebagai ormas tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang sama seperti sebelumnya. Dan seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati ataupun wali kota harus memiliki data valid tentang PNS di daerah yang terlibat HTI.

"Harus diukur betul tingkat keterlibatannya. Apakah dia sebagai pengurus, kader, atau hanya ikut-ikutan," ungkap Cahyo Kumolo.

Menurut Mendagri, poin penting dari surat yang dikirimkan kepada kepala daerah tersebut adalah menyadarkan para PNS yang ikut HTI. Kemudian, ada pengelompokan tentang PNS pengikut HTI.

"Kalau tidak seperti itu kan susah, harus disuruh mundur repot. Tapi, kalau PNS tersebut sebagai pengurus, ya silakan mundur karena sudah kader,"  ucap Mendagri. [*]

Berita Terbaru