Nasional : 24 Juli 2017

Giliran Dosen Pengikut HTI Ditelusuri Pemerintah

Editor : Bagus Prihantoro Nug - Reporter : Detikcom

JAKARTA - Tak hanya PNS yang dilarang menjadi anggota Hizbut Tahrir, pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kini juga tengah menelusuri dosen-dosen atau perangkat kampus yang terlibat organisasi ini. Organisasi itu sudah dicabut badan hukumnya oleh pemerintah karena dianggap berbeda haluan dengan Pancasila.

"Belumlah (diketahui jumlahnya), baru saya lakukan, nanti akan saya umumkan tanggal 26 (Juli 2017)," kata Menristekdikti M Nasir di Istana Negara, Senin (24/7/2017).

Nasir menyatakan orang yang ditelusuri bukan hanya dosen. Jajarannya juga akan mencari pegawai perguruan tinggi negeri yang berafiliasi dengan HTI.

Menurut Nasir, semua pegawai negeri sipil harus berpegang teguh pada Pancasila dalam hal bernegara. Sehingga tak dimungkinkan bagi PNS untuk ikut organisasi yang haluannya berbeda dengan Pancasila.

"Kalau terjadi pelanggaran disiplin, pegawai diperingatkan. Cara memperingatkannya adalah mereka harus kembali lagi, mengundurkan diri kalau dalam kepengurusan, dia harus mengundurkan diri, dan dia tak lakukan aktivitas kembali seperti sebelumnya sebagai HTI," kata Nasir seperti dilansir detikcom.

Bagi dosen ataupun pegawai kampus lainnya yang memilih tak berafiliasi lagi dengan HTI, bisa tetap bekerja di perguruan tinggi negeri. Namun, jika memilih ideologi HTI, mereka dipersilakan mengundurkan diri dari PNS.

"Ya, tiga kali peringatan, peringatan itu bisa 1-2 bulan. Tujuannya agar mereka kembali lagi membangun pendidikan tinggi lebih baik," ujar dia. [*]
 

Berita Terbaru