pilkada : Rabu, 05 Oktober 2016

Bacalon PPP dan PDI Perjuangan Dianggap Bermasalah

KPU Pekanbaru Tolak Jalankan Rekomendasi Panwaslu

Editor : Putrajaya - Reporter : Yhon

Said Usman Abdullah, politisi PPP yang ditolak pencalonannya oleh KPU Pekanbaru. [Foto: int]

Pekanbaru - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pekanbaru yang akan digelar pada Februari 2017, kian memanas. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) merekomendasikan Said Usman Abdullah (SUA) memenuhi persyaratan kesehatan sebagai bakal calon wakil walikota. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan hasil tes kesehatan SUA, yang berpasangan dengan bakal calon walikota Dastrayani Bibra (Ide), tetap tidak memenuhi syarat.

KPU Pekanbaru menyatakan telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu atas keputusan KPU yang menyatakan hasil tes kesehatan SUA tidak memenuhi persyaratan. Akan tetapi, hasil tindak lanjut itu tetap mengatakan bahwa SUA tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai calon wakil walikota periode 2017-2022.

Hasil tindak lanjut tersebut wajib disampaikan kembali oleh KPU sekalipun hasilnya berbeda dengan yang direkomendasikan Panwaslu. "Kami sudah melakukan pengkajian melalui sumber-sumber dan pendalaman dalam persoalan ini," kata Ketua KPU Pekanbaru, Amiruddin Sijaya, Rabu (5/10).

Amiruddin menjelaskan, keputusan itu merupakan hasil rapat pleno yang diperkuat dengan dasar hukum dan alasan-alasan yang jelas. Alasannya KPU Pekanbaru sudah memakai sembilan sumber seperti undang-undang, regulasi, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, PKPU Nomor 10 Tahun 2014, PKPU Nomor 5 dan 9 Tahun 2016 dan keputusan dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad.

"Mungkin terjadi perbedaan versi dalam menyimpulkan hasil antara KPU Pekanbaru dengan Pawaslu Pekanbaru," kata Amiruddin.

Meski demikian, kata Amiruddin, KPU Pekanbaru masih mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu. Menurutnya, putusan terhadap rekomendasi Panwaslu akan terlihat lebih jelas ketika penetapan pasangan calon pada 24 Oktober 2016.

Jika pasangan Ide-SUA tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, maka akan ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan jagoan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

"Kalau nanti pada tanggal 24 Oktober pasangan Dastrayani Bibra dan Said Usman Abdullah tidak ditetapkan KPU Pekanbaru sebagai pasangan calon, maka pada saat itu bisa melakukan upaya sengketa ke Panwaslu," ujarnya dilansir Antara.

Berita Terbaru