pilkada : Jumat, 14 Oktober 2016

Jelang Pemilihan Bupati

Bupati Kampar, Jefry Noar Pimpin Rapat Lintas Sektor

Editor : Putra - Reporter : Del

Bupati Kampar, Jefry Noer saat melakukan rapat lintas sektoral menjelang Pilkada Kampar 2017 mendatang. [Foto: Del]

Kampar - Terkait dengan Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) Kabupaten Kampar, Pemkab Kampar gelar rapat koordinasi lintas sektoral di ruang rapat Kantor Bupati Kampar, Kamis [13/10/2016]. Rapat ini dipimpin Bupati Kampar H. Jefri Noer yang didampingi Kapolres Kampar AKBP Edy Sumardi Priadinata SiK serta Dandim 0313/ KPR Letkol Kav Yudi Prasetyo SIP.

Dalam Rakor itu Jefry Noer menjelaskan maksud diadakannya Rakor adalah untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Kampar tahun 2017 serta hal-hal lain terkait penyelenggaraan Pilkada ini.

"Kita mengajak seluruh komponen untuk bekerjasama dan saling mendukung untuk menyukseskan Pilkada Kampar 2017 mendatang," katanya para pejabat lainnya, seperti Wadan Yon 132/Bimasakti Mayor Inf Harmen Koto, Ketua KPUD Kampar Yatarullah Sag beserta Komisioner, Perwakilan Kajari Kampar dan sejumlah Pejabat terkait jajaran Pemda Kampar beserta Para Camat se-Kabupaten Kampar.

Sementara, Kapolres Kampar AKBP Edy Sumardi Priadinata SiK meminta seluruh stakeholders untuk bersinergi mengawal penyelenggaraan Pilkada Kampar ini, untuk meminimalkan pelanggaran sehingga terlaksana dengan aman, tertib dan lancar.

Kapolres juga menyatakan tekadnya untuk mengerahkan segala potensi jajarannya untuk mengamankan dan menyukseskan Pilkada Kampar tahun 2017 ini.

"Kepada pihak penyelenggara diminta untuk mempersiapkan dan antisipasi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama diwilayah 5 Desa di Kecamatan Tapung Hulu dan 3 RW di Desa Tanah Merah Siak Hulu yang masih menyisakan persoalan," ujar Kapolres.

Disamping itu Kapolres juga menghimbau kepada Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati beserta tim suksesnya untuk membentuk Forum Pilkada Damai dan Deklarasi Damai.

"Kepada KPUD dan Panwaslu juga diminta menghimbau lembaga publik atau pihak manapun untuk tidak melakukan Quick Count yang dapat memutarbalikkan fakta untuk kepentingan pihak tertentu yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada, karena hasil perhitungan suara yang sah hanya dari KPU," pungkasnya. [*]

Berita Terbaru