Sumbar : Selasa, 08 November 2016

Penerimaan CPNS 2016 Ditiadakan

Editor : Putrajaya - Reporter : Reds

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana

Padang - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 kemungkinan ditiadakan karena keterbatasan anggaran dan waktu yang tersisa hingga akhir tahun.

"Anggaran dan waktu yang tersisa sepertinya tidak memungkinkan perekrutan CPNS tahun ini," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat menghadiri peresmian UPT BKN di Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Menurutnya informasi penerimaan CPNS yang beredar di media sosial saat ini tidak benar, karena belum ada persetujuan dari presiden. "Persetujuan presiden tentu juga mempertimbangkan anggaran yang tersedia," ujarnya.

Namun, ia mengakui hal itu tidak mutlak, karena untuk jabatan atau posisi tertentu, terutama yang mendukung nawacita, bisa saja dilakukan perekrutan. "Pastinya kita tunggu keputusan presiden," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam perekrutan CPNS nanti, UPT BKN yang ada di daerah akan berperan aktif. "UPT dilengkapi juga dengan infrastruktur teknologi informasi yang cukup untuk melaksanakan ujian CPNS," ujarnya seperti dilansir antara.

Saat ini UPT BKN telah ada Semarang, Jambi, Serang, Gorontalo, Mataram dan Padang.

Sementara itu Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengharapkan kehadiran UPT BKN di daerah itu berimbas positif pada kualitas penerimaan CPNS ke depan. "Sekarang sistem penerimaan CAT sudah bagus dalam menetapkan standar kelulusan CPNS karena semua yang diterima bisa terpakai. Mudah-mudahan bisa makin baik," katanya.


Terkait keberadaan tenaga honorer, dia menilai saat ini tenaga honorer di Indonesia belum memiliki kompetensi yang memadai, sehingga keberadaannya tidak harus dipertahankan pemerintah. "Sebenarnya sejak 2005 honorer ini tidak boleh lagi diangkat, tetapi nyatanya masih ada daerah yang melakukan, tanpa mempertimbangkan kompetensi," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Padang, Selasa.

Menurutnya hal ini terjadi akibat sistem penerimaan yang tidak jelas, sehingga kualitas SDM honorer tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga kinerja juga tidak maksimal. "Kita tidak tutup mata ada sebagian yang memang memiliki SDM baik, tetapi sebagian besar tidak," katanya.

Ia mengatakan sebagian besar honorer itu adalah yang tidak lulus proses penerimaan CPNS sehingga kualitasnya bisa diukur. Padahal soal dalam sistem penerimaan itu tidak terlalu sulit, tetapi mereka tidak lulus. Maka secara SDM sudah ketahuan.

"Sekarang kalau kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik, kita harus berani menggunakan tenaga yang benar-benar berkualitas dan menyisihkan yang tidak," ujarnya.

Solusinya, menurut Bima adalah sebagian tenaga honorer itu tetap dipergunakan dengan syarat lulus tes dan statusnya juga tidak harus PNS. "Mereka bisa diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," katanya.(*)

Berita Terbaru