11 Syawwal 1441 H / Rabu, 3 Juni 2020
Dewan Nilai Pemkab Lamban Menangani Kabut Asap | PEKANBARUEXPRESS.COM
Dewan Nilai Pemkab Lamban Menangani Kabut Asap
rohul | Rabu , 18 September 2019
Editor : | Penulis : Hendra
ilustrasi karhutla

PASIR PANGARAIAN - Ketua DPRD Rokan Hulu (Rohul) sementara, Novliwanda Ade Putra ST memberi apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul bersama instansi terkait dalam mengeliminir kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Negeri Seribu Suluk (julukan Kabupaten Rohul).

“Kita salut melihat upaya Pemkab Rohul dan instansi terkait dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait karlahut ini. Hasilnya efektif, kita masuk salah satu daerah minim titip panas," ucap Novliwanda.

Walaupun demikian kata Novliwanda, dirinya juga mengkritisi kinerja Pemkab Rohul yang dinilai lamban mengambil kebijakan dalam penanganan kabut asap yang sudah berdampak luar biasa terhadap kesehatan masyarakat.

Pemkab Rohul, sebut Novliwanda, terlihat hanya fokus lakukan pencegahan karlahut, namun lupa mempersiapkan diri, jika sewaktu-waktu Rohul terkena dampak asap kiriman seperti yang terjadi saat ini Padahal, pada kondisi seperti sekarang ini masyarakat Rohul mengunggu kehadiran dan kebijakan dari Pemkab Rohul terhadap mereka.

"Ini harus jadi bahan eveluasi bagi kita semua khusunya para pemangku kepentingan. Ke depannya urusan pencegahan karlahut dan kabut asap dampak karhutla harus benar-benar dipersiapkan dan dijadikan skala prioritas. Meski berhasil menanggulangi karlahut, tapi faktnya masyarakat Rohul saat ini menderita karena kabut asap," katanya.

Dijelaskan Novliwanda, bahwa salah satu bentuk ketidaksiapan pemerintah daerah dalam penanggulangan kabut asap yakni tidak adanya alat pengukur kualitas udara (ISPU). Padahal, keberadaan alat ini sangat penting dalam menentukan kualitas udara di Rohul sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Novliwanda juga menegaskan, DPRD Rohul tidak pernah menghalangi pemerintah daerah untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan karlahut dan bencana asap ini termasuk pengadaan ISPU.

"Saat ini dalam mengambil kebijakan, Pemkab Rohul seakan menggeneralisasi situasi. Acuannya situasi udara Kota Pekanbaru. Padahal, situasi udara di Rohul tidak separah di Pekanbaru sehingga saya rasa tidak begitu perlu meliburkan sekolah untuk saat ini," tegasnya.

Menyikapi kejadian kabut asap ini, DPRD Rohul telah bersepakat membuat rekomendasi dari lembaga, bagaimana pemerintah ke depan harus memiliki formulasi menindaklanjuti bencana asap sehingga Pemkab Rohul ke depan akan lebih cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti korban yang muncul akibat asap.
“Seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan harus duduk bersama, menyusun road map, apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketika ditimpa bencana kabut asap di saat kondisi Rohul tidak memiliki titik api," kata politisi dari Partai Gerindra ini.*


Komentar

Artikel Terbaru
Rabu , 03 Juni 2020 : 00:00:00

Komisi Informasi (KI) Riau bersama Diskominfopers Kabupaten.


Rabu , 03 Juni 2020 : 00:00:00

Saat pandemi covid-19 lalu, Pemprov Riau mengalokasikan dana.


Selasa , 02 Juni 2020 : 00:00:00

PWI Pusat mendorong Dewan Pers agar segera memproses secara hukum.


Selasa , 02 Juni 2020 : 00:00:00

Maskapai yang tergabung dalam Lion Air Group, yakni Batik Air,.


Selasa , 02 Juni 2020 : 00:00:00

PWI Pusat mendorong Dewan Pers agar segera memproses secara hukum.


Selasa , 02 Juni 2020 : 00:00:00

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersumpah mengerahkan.


Selasa , 02 Juni 2020 : 00:00:00

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah menerima surat dari.


Minggu , 31 Mei 2020 : 00:00:00

Arab Saudi membuka pintu masjid bagi para jamaah untuk pertama.


Minggu , 31 Mei 2020 : 00:00:00

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akhirnya angkat bicara.


Jumat , 29 Mei 2020 : 00:00:00

Setelah lebih dua bulan ditutup, Pemerintah Kabupaten Siak, Riau,.