5 Syawwal 1441 H / Kamis, 28 Mei 2020
KPK Mengaku Tak Dilibatkan Telusuri Rekam Jejak Menteri Jokowi Jilid II
nasional | Rabu , 23 Oktober 2019
Editor : | Penulis : okezone.com
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku pihaknya tidak diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menelusuri rekam jejak para menteri kabinet kerja jilid II.

"Setahu saya tidak ada," kata Febri saat dikonfirmasi soal permintaan rekam jejak menteri kabinet kerja jilid II, Rabu (23/10/2019).

Lebih lanjut, Febri mengamini b‎ahwa memang ada nama menteri yang dipilih oleh Presiden Jokowi pernah menjadi saksi dalam sebuah perkara yang berbeda-beda.

"Kan ada pertanyaan dari teman-teman media, karena kan sebelumnya juga sudah muncul juga di pemberitaan tentang pemanggilan pihak-pihak tertentu sebagai saksi," ujarnya.

Sejumlah nama menteri yang pernah menjadi saksi dalam sebuah perkara korupsi yakni, Politikus Golkar, Zainudin Amali; Politikus PKB, Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziah; serta Politikus PDI-Perjuangan, Yasonna Hamonganan Laoly.

Nama Zainudin Amali pernah disebut-sebut dalam kasus suap sengketa pilkada yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Dalam fakta persidangan, Zainudin dan Akil disebut pernah melakukan komunikasi pada 1-2 Oktober 2013 melalui BlackBerry Messeger (BBM) untuk membicarakan sengketa Pilkada Jawa Timur.

Zainudin Amali juga pernah diperiksa dalam penanganan perkara suap Kementerian ESDM yang melibatkan Menteri ESDM Jero Wacik. Anggota legislator dari Jawa Timur tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen ESDM Waryono Karno.

Bahkan, KPK juga sempat melakukan penggeledahan di kediaman dan kantor Zainudin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII (energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup). Kendati demikian, Zainudin menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima aliran dana dari Sekjen ESDM.

Sedangkan Abdul Halim Iskandar, pernah diperiksa sebagai saksi di KPK pada 31 Juli 2018. Abdul Halim Iskandar sendiri merupakan kakak kandung Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imim).

Saat itu, Abdul Halim ditelisik oleh KPK soal hubungannya dengan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Dalam hal ini, Taufiqurrahman merupakan tersangka suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara Ida Fauziah pernah menjadi saksi kasus dugaan korupsi pelaksanaan Haji 2012 sampai 2013. Ida yang saat itu merupakan Ketua Komisi VIII DPR dipanggil sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Agama Surhadharma Ali.

Terakhir, nama Yasonna Hamonganan Laoly, pernah terseret dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Yasonna sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Yasonna pernah disebut ikut turut menerima uang panas e-KTP sebesar USD84 ribu dalam dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto. ‎Namun, Yasonna membantah menerima uang tersebut.

Menurut Febri, nama-nama tersebut memang pernah dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun memang, KPK menyatakan bahwa para saksi tersebut belum tentu terlibat dalam sebuah perkara.

"Memang ketika dipanggil sebagai saksi kan belum tentu terlibat. Tapi ada juga di fakta sidang kan kelihatan, apakah misalnya orang-orang tertentu itu diduga pernah menerima atau memberikan gratifikasi atau punya peran yang lain, atau sekedar ia mengetahui karena posisinya sebagai atasan atau kebijakan tertentu," ucapnya.*

 


Komentar

Artikel Terbaru
Rabu , 27 Mei 2020 : 00:00:00

Anggota Ombudsman Laode Ida mengungkapkan alasan mengapa harga.


Rabu , 27 Mei 2020 : 00:00:00

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan meminta.


Rabu , 27 Mei 2020 : 00:00:00

Satu lagi ecommerce yang digandrungi perempuan, juga datang dari.


Rabu , 27 Mei 2020 : 00:00:00

Sudah hampir 2 bulan, desainer kondang Anne Avantie memproduksi.


Rabu , 27 Mei 2020 : 00:00:00

Bagi seorang pekerja kreatif yang workaholic, alias pekerja keras.


Selasa , 26 Mei 2020 : 00:00:00
Nama Profesor Jackie Ying mencuat, seiring ditemukannya alat uji.

Kamis , 14 Mei 2020 : 00:00:00
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Rabu , 23 Oktober 2019 : 00:00:00
PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) berkomitmen mendukung upaya pemerintah.

Rabu , 23 Oktober 2019 : 00:00:00
Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengatakan bahwa.

Rabu , 23 Oktober 2019 : 00:00:00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).