16 Zulqaidah 1441 H / Selasa, 7 Juli 2020
IPHI INGATKAN
BPKH Jangan Sampai Lakukan Manuver Keuangan Dana Haji.
nusantara | Kamis, 4 Juni 2020
Editor : Des Jamran | Penulis : rmol
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), H. Ismed Hasan Putro/Istimewa .

PEKANBARUEXPRESS, JAKARTA-Sikap amanah menjadi hal mutlak yang harus dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dana para jemaah haji Indonesia. BPKH diminta profesional, akuntabel dan tidak perlu bermanuver merekayasa keuangan dana haji.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), H. Ismed Hasan Putro dalam merespons rencana penggunaan simpanan haji sebesar 600 juta dolar AS untuk penguatan rupiah.

“Jika sampai terjadi pemaksaan kehendak menggunakan dana haji di luar kepentingan haji, maka berarti mengkhianati calon jemaah yang telah menitipkan dananya kepada BPKH. BPKH tentu tidak ingin disebut menzalimi orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji," kata H. Ismed Hasan Putro dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (4/6).

BPKH diminta tidak perlu cawe-cawe dalam usaha menstabilkan nilai rupiah. Sebab, kebijakan tersebut bukan menjadi ranah BPKH, melainkan tugas Bank Indonesia. Tugas BPKH, kata dia, adalah bagaimana mengelola triliunan dana haji secara akuntabel dan memiliki nilai tambah untuk kemaslahatan umat, khususnya calon jemaah haji.

“Jangan sampai justru calon jemaah haji dan umat terkaget-kaget karena dana haji telah direkayasa melalui financial engineering yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar sebagaimana kasus Jiwasraya,” tambahnya.

BPKH harus taat pada tata kelola keuangan yang prudent dan akuntabel. Jika tidak, bukan tidak mungkin akan terjadi apa yang dikhawatirkan umat bahwa dana haji tidak bisa dipertanggungjawabkan keamanannya.

Oleh karena itu,seperti dilansir Rmol.id , IPHI mengajak agar dewan pengawas BPKH bekerja secara profesional dan amanah, menjaga dana haji yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. "IPHI juga mengajak ormas Islam secara reguler mencermati secara kritis kinerja BPKH agar tidak terjadi penyimpangan," tandasnya. 

 



Artikel Terbaru
pasar, Selasa, 7 Juli 2020

Pekan ini, Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode 8 – 14 Juli  di tingkat.


meranti, Selasa, 7 Juli 2020

Pesisir Pulau Rangsang, Kepulaun Meranti, Provinsi Riau, terjadi karhutla lagi. Titik api berada tidak.


nusantara, Selasa, 7 Juli 2020

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) berdiri di saat dunia pers sedang risau dan galau hebat seiring.


olahraga, Senin, 6 Juli 2020

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Roni Rakhmat mengatakan penyelenggaraan Tour de Siak tahun ini.


wajah, Senin, 6 Juli 2020

Aktris Bolliwood, Priyanka Chopra terus melambungkan namanya di kancah film Hollywood. Kini, istri Nick.


hukum, Senin, 6 Juli 2020

Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang diduga mengendalikan.


hukum, Senin, 6 Juli 2020

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid, Senin (6/7), pukul.


pekanbaru, Senin, 6 Juli 2020

Seekor bayi Gajah jantan hasil perkawinan Gajah binaan di Taman Wisata.


hukum, Minggu, 5 Juli 2020

Forum Pondok Pesantren (FPP) Priangan Timur menyesalkan pernyataan Denny Siregar yang menulis penyataan.


mancanegara, Jumat, 3 Juli 2020

Sebuah video yang beredar baru-baru ini membuat netizen sedih sekaligus marah. Video yang menggegerkan di.