23 Zulqaidah 1441 H / Selasa, 14 Juli 2020
DPRD Pekanbaru Fokus Membahasa Rancangan Peraturan Daerah Ranperda MDTA
politik | Minggu, 21 Juni 2020
Editor : Pitra Jaya | Penulis : PE
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekanbaru, Zulfahmi SE/ istimewa

PEKANBARUEXPRESS, PEKANBARU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru fokus membahas Rancangan  Peraturan Daerah (Ranperda) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekanbaru, Zulfahmi SE, Minggu (21/6/2020) menjelaskan, tim Ranperda MDTA telah beberapa kali melalukan rapat untuk pematangan peraturan tersebut.

Bahkan dalam rapat itu, pihaknya mengundang pihak terkait seperti Forum MDTA Provinsi Riau beserta perwakilan guru-guru MDTA yang ada di Kota Pekanbaru. 

"Ini tentu untuk lebih menguatkan dari pada anak-anak kita supaya lebih mengetahui tentang agama dan MDTA yang ada lebih berkwalitas lagi," terang Zulfahmi. 

Diterangkannya, bahwa saat ini Bapemperda melalui panitia khusus tengah membahas 3 dari 21 Ranperda yang masuk ke DPRD Kota Pekanbaru. "Insya Allah dalam waktu dekat akan kita segerakan menjadi Perda," kata Zulfahmi. 

Dalam rapat tersebut, salah seorang perwakilan guru juga mengungkapkan akan urgennya Ranperda MDTA ini segera disahkan, karena selaras dengan Visi Kota Pekanbaru yang ingin menjadi Kota Madani. Jika dengan kondisi saat ini, sangat miris karena menurut guru tersebut, honor guru MDTA masih belum diperhatikan. 

Zulfahmi menerangkan bahwa apa yang diharapkan para guru MDTA akan diperjuangkan sebaik mungkin, terlebih ini menyangkut pendidikan agama para generasi penerus bangsa yang ada di Kota Pekanbaru. 

"Sehingga nanti tercipta pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang berkwalitas lagi, itu harapan kita semua," tandasnya. 

Ditempat berbeda, anggota DPRD lainnya Roni Paslah menyebut bahwa Ranperda ini sebagai upaya penyelarasan terhadap visi misi Kota Pekanbaru. 

"Mereka kan juga sudah punya draf Perda-nya. Berhubung masih memiliki kekurangan, jadi diminta untuk menyempurnakan nya dulu," sebut Roni. 

Poin yang dirasa kurang, jelas Roni, ialah tentang kualitas guru, cara perekrutan guru dan juga termasuk kurikulum nya. "Hal ini yang dirasa kurang, makanya kita minta sempurnakan," sambung Roni. 

Perda yang sedang dirancang ini diharapkan menjadi komprehensif. "Artinya tidak sembarangan guru guru yang direkrut, jangan nanti kita buat perda ini seakan kita melegalkan mereka menggaji  guru yang tak kompeten," jelasnya seperti dikutip Riauterkini.com.

"Ini kan salah satu mendukung visi misi Kota Pekanbaru yang Smart City Madani, yang kita lihat poin madani nya ini kurang dukungan," tukasnya. 

Kedepannya, dalam Perda akan dibunyikan bahwa ijazah MDTA akan dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke jenjang  Sekolah Menengah Pertama (SMP). "Kalau tidak menyalahi aturan yang ada, akan menjadi salah satu syarat masuk SMP," pungkasnya.

 



Artikel Terbaru
rohil, Selasa, 14 Juli 2020

Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) laksanakan pemusnahan Barang Bukti (BB) tindak Pidana Umum.


pekanbaru, Selasa, 14 Juli 2020

Tak terima dibayar 'kencan tidur'  dengan uang palsu Rp850 ribu, RP alias Riau (33).


pekanbaru, Kamis, 9 Juli 2020

SKK Migas Perwakilan Sumbagut bersama KKKS wilayah Riau, Kamis (9/7/2020) menyerahkan ratusan paket.


pasar, Selasa, 7 Juli 2020

Pekan ini, Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode 8 – 14 Juli  di tingkat.


meranti, Selasa, 7 Juli 2020

Pesisir Pulau Rangsang, Kepulaun Meranti, Provinsi Riau, terjadi karhutla lagi. Titik api berada tidak.


nusantara, Selasa, 7 Juli 2020

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) berdiri di saat dunia pers sedang risau dan galau hebat seiring.


olahraga, Senin, 6 Juli 2020

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Roni Rakhmat mengatakan penyelenggaraan Tour de Siak tahun ini.


wajah, Senin, 6 Juli 2020

Aktris Bolliwood, Priyanka Chopra terus melambungkan namanya di kancah film Hollywood. Kini, istri Nick.


hukum, Senin, 6 Juli 2020

Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang diduga mengendalikan.


hukum, Senin, 6 Juli 2020

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid, Senin (6/7), pukul.