11 Jumadil Akhir 1442 H
/
Senin, 25 Januari 2021
PEKANBARUEXPRESS, PEKANBARU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru fokus membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekanbaru, Zulfahmi SE, Minggu (21/6/2020) menjelaskan, tim Ranperda MDTA telah beberapa kali melalukan rapat untuk pematangan peraturan tersebut.
Bahkan dalam rapat itu, pihaknya mengundang pihak terkait seperti Forum MDTA Provinsi Riau beserta perwakilan guru-guru MDTA yang ada di Kota Pekanbaru.
"Ini tentu untuk lebih menguatkan dari pada anak-anak kita supaya lebih mengetahui tentang agama dan MDTA yang ada lebih berkwalitas lagi," terang Zulfahmi.
Diterangkannya, bahwa saat ini Bapemperda melalui panitia khusus tengah membahas 3 dari 21 Ranperda yang masuk ke DPRD Kota Pekanbaru. "Insya Allah dalam waktu dekat akan kita segerakan menjadi Perda," kata Zulfahmi.
Dalam rapat tersebut, salah seorang perwakilan guru juga mengungkapkan akan urgennya Ranperda MDTA ini segera disahkan, karena selaras dengan Visi Kota Pekanbaru yang ingin menjadi Kota Madani. Jika dengan kondisi saat ini, sangat miris karena menurut guru tersebut, honor guru MDTA masih belum diperhatikan.
Zulfahmi menerangkan bahwa apa yang diharapkan para guru MDTA akan diperjuangkan sebaik mungkin, terlebih ini menyangkut pendidikan agama para generasi penerus bangsa yang ada di Kota Pekanbaru.
"Sehingga nanti tercipta pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang berkwalitas lagi, itu harapan kita semua," tandasnya.
Ditempat berbeda, anggota DPRD lainnya Roni Paslah menyebut bahwa Ranperda ini sebagai upaya penyelarasan terhadap visi misi Kota Pekanbaru.
"Mereka kan juga sudah punya draf Perda-nya. Berhubung masih memiliki kekurangan, jadi diminta untuk menyempurnakan nya dulu," sebut Roni.
Poin yang dirasa kurang, jelas Roni, ialah tentang kualitas guru, cara perekrutan guru dan juga termasuk kurikulum nya. "Hal ini yang dirasa kurang, makanya kita minta sempurnakan," sambung Roni.
Perda yang sedang dirancang ini diharapkan menjadi komprehensif. "Artinya tidak sembarangan guru guru yang direkrut, jangan nanti kita buat perda ini seakan kita melegalkan mereka menggaji guru yang tak kompeten," jelasnya seperti dikutip Riauterkini.com.
"Ini kan salah satu mendukung visi misi Kota Pekanbaru yang Smart City Madani, yang kita lihat poin madani nya ini kurang dukungan," tukasnya.
Kedepannya, dalam Perda akan dibunyikan bahwa ijazah MDTA akan dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). "Kalau tidak menyalahi aturan yang ada, akan menjadi salah satu syarat masuk SMP," pungkasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. H. Yusri, M. Si membuka rapat teknis pembentukan panitia.
Bupati Kampar H.Catur Sugeng Susanto SH, didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kampar Drs..
Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi digital banking melejit 41,53 persen menjadi 513,7.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan pihaknya sudah meregistrasi 132 permohonan.
Berbagai peristiwa menarik terjadi di berbagai belahan dunia pada Kamis (21/1-2021) kemarin..
Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH menerima kunjungan pengurus Yayasan Bhakti Tanoto.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat daerah Riau, Sudarman, Kamis (21/1/2021).
Kasus positif baru Covid-19 di Riau, Kamis (21/1/2021) bertambah sebanyak 137 orang.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi.
 |
||
|---|---|---|
PEKANBARUEXPRESS, PEKANBARU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru fokus membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekanbaru, Zulfahmi SE, Minggu (21/6/2020) menjelaskan, tim Ranperda MDTA telah beberapa kali melalukan rapat untuk pematangan peraturan tersebut.
Bahkan dalam rapat itu, pihaknya mengundang pihak terkait seperti Forum MDTA Provinsi Riau beserta perwakilan guru-guru MDTA yang ada di Kota Pekanbaru.
"Ini tentu untuk lebih menguatkan dari pada anak-anak kita supaya lebih mengetahui tentang agama dan MDTA yang ada lebih berkwalitas lagi," terang Zulfahmi.
Diterangkannya, bahwa saat ini Bapemperda melalui panitia khusus tengah membahas 3 dari 21 Ranperda yang masuk ke DPRD Kota Pekanbaru. "Insya Allah dalam waktu dekat akan kita segerakan menjadi Perda," kata Zulfahmi.
Dalam rapat tersebut, salah seorang perwakilan guru juga mengungkapkan akan urgennya Ranperda MDTA ini segera disahkan, karena selaras dengan Visi Kota Pekanbaru yang ingin menjadi Kota Madani. Jika dengan kondisi saat ini, sangat miris karena menurut guru tersebut, honor guru MDTA masih belum diperhatikan.
Zulfahmi menerangkan bahwa apa yang diharapkan para guru MDTA akan diperjuangkan sebaik mungkin, terlebih ini menyangkut pendidikan agama para generasi penerus bangsa yang ada di Kota Pekanbaru.
"Sehingga nanti tercipta pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang berkwalitas lagi, itu harapan kita semua," tandasnya.
Ditempat berbeda, anggota DPRD lainnya Roni Paslah menyebut bahwa Ranperda ini sebagai upaya penyelarasan terhadap visi misi Kota Pekanbaru.
"Mereka kan juga sudah punya draf Perda-nya. Berhubung masih memiliki kekurangan, jadi diminta untuk menyempurnakan nya dulu," sebut Roni.
Poin yang dirasa kurang, jelas Roni, ialah tentang kualitas guru, cara perekrutan guru dan juga termasuk kurikulum nya. "Hal ini yang dirasa kurang, makanya kita minta sempurnakan," sambung Roni.
Perda yang sedang dirancang ini diharapkan menjadi komprehensif. "Artinya tidak sembarangan guru guru yang direkrut, jangan nanti kita buat perda ini seakan kita melegalkan mereka menggaji guru yang tak kompeten," jelasnya seperti dikutip Riauterkini.com.
"Ini kan salah satu mendukung visi misi Kota Pekanbaru yang Smart City Madani, yang kita lihat poin madani nya ini kurang dukungan," tukasnya.
Kedepannya, dalam Perda akan dibunyikan bahwa ijazah MDTA akan dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). "Kalau tidak menyalahi aturan yang ada, akan menjadi salah satu syarat masuk SMP," pungkasnya.
Artikel Terbaru
Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. H. Yusri, M. Si membuka rapat teknis pembentukan panitia.
Bupati Kampar H.Catur Sugeng Susanto SH, didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kampar Drs..
Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi digital banking melejit 41,53 persen menjadi 513,7.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan pihaknya sudah meregistrasi 132 permohonan.
Berbagai peristiwa menarik terjadi di berbagai belahan dunia pada Kamis (21/1-2021) kemarin..
Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH menerima kunjungan pengurus Yayasan Bhakti Tanoto.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat daerah Riau, Sudarman, Kamis (21/1/2021).
Kasus positif baru Covid-19 di Riau, Kamis (21/1/2021) bertambah sebanyak 137 orang.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi.
 |
|
|
|---|
