20 Zulhijjah 1441 H / Senin, 10 Agustus 2020
Pengunduran Diri 63 Kepala Sekolah SMP, Pemkab Inhu Ditolak 
inhu | Senin, 27 Juli 2020
Editor : A Pitra Jaya | Penulis : PE
Asisten Administrasi Umum Pemkab Inhu Dra Hj Erlina Wahyuningsih, didampingi Plt Kadisdikbud Kabupaten Inhu Ibrahim Alimin SKM MPH dan pejabat lainnya saat pertemuan dengan 63 Kepala SMP di daerah itu, Senin (27/7/2020).

PEKANBARUEXPRESS( RENGAT) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menolak pengunduran diri 63 Kepala SMP Negeri daerah itu. Karena saat ini, calon kepala sekolah pengganti sesuai syarat masih sangat minim.

Terjadinya pengunduran diri Kepala SMP Negeri se Kabupaten Inhu sebelumnya, akibat tidak nyaman dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Bahkan dalam pengelolaannya ada tekanan dari penegak hukum hingga dimintai sejumlah uang.

Kepastian penolakan pengunduran diri tersebut disampaikan dalam pertemuan sejumlah pejabat Pemkab Inhu dengan 63 Kepala SMP Negeri di Gedung Sejuta Sungkai Rengat, Senin (27/7/2020).

"Dengan berbagai pertimbangan, Pemkab Inhu menolak pengunduran diri Kepala SMP," ujar Plt Kadisdikbud Kabupaten Inhu Ibrahim Alimin SKM MPH.

Menurut Ibrahim, seperti dilansir riaupos. co, sedikitnya ada 10 syarat untuk menjabat sebagai kepala sekolah. Bahkan dari 10 syarat tersebut, sekitar empat atau lima syarat yang sulit untuk dipenuhi. 

Diantara yang sulit atau masih langkah bagi calon kepala sekolah pengganti itu diantaranya, harus sarjana strata satu atau minimal diploma empat. Kemudian minimal golongan 3C, pernah mengikuti pelatihan calon kepala (Cakep) hingga pernah managerial.

Kepada masing-masing kepala SMP sambungnya, juga diberikan surat pegangan bahwa mereka masih menjalankan tugas seperti biasa yakni sebagai kepala sekolah. "Ada 381 kepala SD dan SMP, saat ini masih kekurangan 92 kepala sekolah," ucapnya.

Namun demikian sebutnya, tiga orang dari 63 Kepala SMP tersebut terpaksa dikabulkan pengunduran dirinya sebagai kepala sekolah. Karena tiga orang kepala sekolah tersebut belum memenuhi syarat sebagai kepala sekolah.

"Sebelumnya diberi waktu selama dua tahun, agar dapat memenuhi syarat. Namun nyatanya hingga saat ini persyaratan tersebut juga belum terpenuhi," terangnya.



Artikel Terbaru
nusantara, Sabtu, 8 Agustus 2020

Pemerintah memutuskan pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Sipil Negara (PNS).


politik, Sabtu, 8 Agustus 2020

Pimpinan sidang pleno Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengetuk.


hukum, Sabtu, 8 Agustus 2020

Penyidik Bareskrim Mabes Polri memutuskan melakukan penahanan terhadap pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi.


pekanbaru, Sabtu, 8 Agustus 2020

PEKANBARUEXPRESS(JAKARTA )--Provinsi Riau, Sabtu (8/8/2020) hari ini ditemukan 50 kasus.


nusantara, Kamis, 6 Agustus 2020

Pemerintah berencana memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) corona kepada pekerja bergaji di bawah Rp5.


hukum, Kamis, 6 Agustus 2020

Pengusutan dugaan aliran dana atau gratifikasi Djoko Tjandra kini mulai dilakukan penyidikan. Tim penyidik.


politik, Kamis, 6 Agustus 2020

Posisi Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra dipastikan bakal tidak tergeser menyusul rencana.


inhu, Kamis, 6 Agustus 2020

Satu orang yang masuk kategori suspek covid-19 di Indragiri Hulu menjalani isolasi mandiri di rumah sakit..


inhu, Kamis, 6 Agustus 2020

 Keceriaan Abdal Gultom hanya bisa sesaat dirasakan oleh kedua orangtuanya. Pasalnya, anak berusia.


siak, Rabu, 5 Agustus 2020

Hari ini, Rabu (5/8-2020), Siak berada diperingkat terbanyak kasus penambahan pasien positif Covid-19,.