9 Rabiul Akhir 1442 H / Rabu, 25 November 2020
11,8 Juta Nomor Rekening Disetor BPJS ke Kemnaker
pasar | Sabtu, 19 September 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Inter

Kantor BPJS Tenaga Kerja.

Artikel Popular

politik | Sabtu, 21 November 2020

nusantara | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

JAKARTA - Sebanyak 11,8 Juta nomor rekening milik penerima penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)gelombang IV  diserahkan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).   

“Jadi total nomor rekening yang telah kami serahkan ke Kemnaker hingga saat ini sebanyak 11,8 juta data nomor rekening peserta,” ujar Direktur Utama BP Jamsostek, Agus Susanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2020).
 
Dia menambahkan, penyerahan data secara berkala ini ditargetkan rampung pada akhir bulan September 2020. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengecekan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU. Adapun BP Jamsostek telah mengumpulkan 14,7 juta nomor rekening sejak pertengahan bulan Agustus 2020.

"Untuk nomor rekening yang telah disampaikan dan kami kembalikan karena perlu dikonfirmasi, kami masih menunggu hasil konfirmasi ulang tersebut sampai akhir bulan September," kata dia.

Agus menjelaskan, setiap data nomor rekening yang diserahkan telah melalui tahapan validasi berlapis, untuk memastikan penerima BSU ini tepat sasaran. Data yang belum lolos validasi karena ketidaksesuaian data dengan Bank atau sistem internal BP Jamsostek, akan dikembalikan kepada pemberi kerja atau perusahaan untuk dilakukan konfirmasi ulang.

"Sekitar 1,2 juta data masih dalam proses validasi perbankan dan konfirmasi ulang kepada pemberi kerja. Data yang dikonfirmasi ulang seperti nomor rekening yang tidak aktif karena ditutup, dibekukan, nama tidak sesuai nomor rekening, data nomor rekening tidak sesuai catatan kepesertaan BP Jamsostek atau kepesertaannya lebih dari satu, telah kita kembalikan kepada pemberi kerja. Kami harap perusahaan berusaha secepat mungkin untuk menyampaikan data konfirmasi tersebut," ucapnya seperti dilansir okezone.

Agus menambahkan, terdapat 1,7 juta data peserta yang tidak memenuhi kriteria yang tertuang dalam Permenaker 14 Tahun 2020, sehingga dipastikan tidak berhak menerima BSU. (*/pj)



Artikel Terbaru
politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho.


nusantara | Sabtu, 21 November 2020

Penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Instrukti Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Kepala BIN, Sutiyoso, turut menanggapi ketegangan di tengah masyarakat yang belakangan.


politikus | Sabtu, 21 November 2020

Tindakan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengerahkan pasukan untuk.


pelalawan | Jumat, 20 November 2020

Atlit-atlit menembak Provinsi Riau berhasil menyapu bersih medali dalam kejuaraan Nasional.


politik | Kamis, 19 November 2020

Meski dinilai melanggar Ketentuan Pasal 78 Undang undan tentang Pemerintahan Daerah, ternyata.


wajah | Kamis, 19 November 2020

Sejak kecil Felixia Yeap tidak pernah mengenal agama. Hanya nasihat sang ibu ketika dia belum.


pasar | Kamis, 19 November 2020

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.095 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur | LAM Riau Apresiasi dan Dukung Kinerja KPU |

Kantor BPJS Tenaga Kerja.

11,8 Juta Nomor Rekening Disetor BPJS ke Kemnaker

pasar | Sabtu, 19 September 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Inter

JAKARTA - Sebanyak 11,8 Juta nomor rekening milik penerima penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)gelombang IV  diserahkan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).   

“Jadi total nomor rekening yang telah kami serahkan ke Kemnaker hingga saat ini sebanyak 11,8 juta data nomor rekening peserta,” ujar Direktur Utama BP Jamsostek, Agus Susanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2020).
 
Dia menambahkan, penyerahan data secara berkala ini ditargetkan rampung pada akhir bulan September 2020. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengecekan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU. Adapun BP Jamsostek telah mengumpulkan 14,7 juta nomor rekening sejak pertengahan bulan Agustus 2020.

"Untuk nomor rekening yang telah disampaikan dan kami kembalikan karena perlu dikonfirmasi, kami masih menunggu hasil konfirmasi ulang tersebut sampai akhir bulan September," kata dia.

Agus menjelaskan, setiap data nomor rekening yang diserahkan telah melalui tahapan validasi berlapis, untuk memastikan penerima BSU ini tepat sasaran. Data yang belum lolos validasi karena ketidaksesuaian data dengan Bank atau sistem internal BP Jamsostek, akan dikembalikan kepada pemberi kerja atau perusahaan untuk dilakukan konfirmasi ulang.

"Sekitar 1,2 juta data masih dalam proses validasi perbankan dan konfirmasi ulang kepada pemberi kerja. Data yang dikonfirmasi ulang seperti nomor rekening yang tidak aktif karena ditutup, dibekukan, nama tidak sesuai nomor rekening, data nomor rekening tidak sesuai catatan kepesertaan BP Jamsostek atau kepesertaannya lebih dari satu, telah kita kembalikan kepada pemberi kerja. Kami harap perusahaan berusaha secepat mungkin untuk menyampaikan data konfirmasi tersebut," ucapnya seperti dilansir okezone.

Agus menambahkan, terdapat 1,7 juta data peserta yang tidak memenuhi kriteria yang tertuang dalam Permenaker 14 Tahun 2020, sehingga dipastikan tidak berhak menerima BSU. (*/pj)


Artikel Terbaru

politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho.


nusantara | Sabtu, 21 November 2020

Penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Instrukti Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Kepala BIN, Sutiyoso, turut menanggapi ketegangan di tengah masyarakat yang belakangan.


politikus | Sabtu, 21 November 2020

Tindakan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengerahkan pasukan untuk.


pelalawan | Jumat, 20 November 2020

Atlit-atlit menembak Provinsi Riau berhasil menyapu bersih medali dalam kejuaraan Nasional.


politik | Kamis, 19 November 2020

Meski dinilai melanggar Ketentuan Pasal 78 Undang undan tentang Pemerintahan Daerah, ternyata.


wajah | Kamis, 19 November 2020

Sejak kecil Felixia Yeap tidak pernah mengenal agama. Hanya nasihat sang ibu ketika dia belum.


pasar | Kamis, 19 November 2020

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.095 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis.