9 Rabiul Akhir 1442 H / Rabu, 25 November 2020
BPJS Kesehatan Gunakan Sistem Kelas Standar di 2021
nusantara | Minggu, 20 September 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Chandra Gian

Foto: Layanan BPJS Ketenagakerjaan. [Int]

Artikel Popular

politik | Sabtu, 21 November 2020

nusantara | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

JAKARTA - Kebijakan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan bakal berlaku pada awal 2021 mendatang. Rencananya, penerapannya akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2022.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjelaskan, kelas standar akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP). Dengan demikian seluruh peserta nantinya akan tergabung menjadi hanya satu kelas.

"Pada awal 2021 hingga 2022, paket manfaat jaminan kesehatan nasional berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar bisa kami terapkan bertahap," ujar Oscar, seperti dikutip Minggu (20/9/2020).
 
Meski demikian, pemerintah belum disebutkan secara rinci berapa premi yang dibayarkan para peserta baik itu peserta PBPU maupun BP.

Saat ini, peserta sudah membayar iuran untuk tiap kelas peserta. Iuran tersebut telah mengalami kenaikan seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2108 tentang Jaminan Kesehatan.

Berikut iuran yang dibayarkan para peserta kelas 1, 2, dan 3 :

    Peserta mandiri kelas I: Rp 150.000
    Peserta mandiri kelas II: Rp 100.000
    Peserta mandiri kelas III: Rp 42.000

Sebelumnya, pemerintah mengatakan perumusan aturan kelas standar ini ada di bawah koordinasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). DJSN pun melibatkan sejumlah pihak yakni Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, perhimpunan dan asosiasi rumah sakit.

Adapun pada Januari-September 2020, seluruh pihak diharapkan bisa menyelesaikan rancangan paket manfaat JKN berbasis KDK dan rawat inap kelas standar.

Selanjutnya pada Oktober-Desember 2020, seluruh pihak diharapkan bisa mematangkan proses legal dari aturan tersebut meliputi pembahasan rancangan revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh internal Kemenkes.
 
Selanjutnya, harmonisasi revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 hingga penetapannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terakhir, implementasi bertahap mulai awal 2021 hingga akhir 2022.

Sejalan dengan aspek legal, sejumlah persiapan teknis lainnya juga dilakukan pihak terkait. Misalnya, ketersediaan tempat tidur di RS, penyesuaian fasilitas rawat inap kelas standar oleh RS, sumber daya manusia medis dan non medis, hingga ketersediaan sarana dan prasarana di RS.

Ketentuan mengenai kelas standar tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pada Pasal 54 A berbunyi untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020.

Kelas standar diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan permintaan peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal.[ap/]

Sumber: CNBCindonesia



Artikel Terbaru
politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho.


nusantara | Sabtu, 21 November 2020

Penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Instrukti Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Kepala BIN, Sutiyoso, turut menanggapi ketegangan di tengah masyarakat yang belakangan.


politikus | Sabtu, 21 November 2020

Tindakan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengerahkan pasukan untuk.


pelalawan | Jumat, 20 November 2020

Atlit-atlit menembak Provinsi Riau berhasil menyapu bersih medali dalam kejuaraan Nasional.


politik | Kamis, 19 November 2020

Meski dinilai melanggar Ketentuan Pasal 78 Undang undan tentang Pemerintahan Daerah, ternyata.


wajah | Kamis, 19 November 2020

Sejak kecil Felixia Yeap tidak pernah mengenal agama. Hanya nasihat sang ibu ketika dia belum.


pasar | Kamis, 19 November 2020

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.095 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur | LAM Riau Apresiasi dan Dukung Kinerja KPU |

Foto: Layanan BPJS Ketenagakerjaan. [Int]

BPJS Kesehatan Gunakan Sistem Kelas Standar di 2021

nusantara | Minggu, 20 September 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Chandra Gian

JAKARTA - Kebijakan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan bakal berlaku pada awal 2021 mendatang. Rencananya, penerapannya akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2022.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjelaskan, kelas standar akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP). Dengan demikian seluruh peserta nantinya akan tergabung menjadi hanya satu kelas.

"Pada awal 2021 hingga 2022, paket manfaat jaminan kesehatan nasional berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar bisa kami terapkan bertahap," ujar Oscar, seperti dikutip Minggu (20/9/2020).
 
Meski demikian, pemerintah belum disebutkan secara rinci berapa premi yang dibayarkan para peserta baik itu peserta PBPU maupun BP.

Saat ini, peserta sudah membayar iuran untuk tiap kelas peserta. Iuran tersebut telah mengalami kenaikan seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2108 tentang Jaminan Kesehatan.

Berikut iuran yang dibayarkan para peserta kelas 1, 2, dan 3 :

    Peserta mandiri kelas I: Rp 150.000
    Peserta mandiri kelas II: Rp 100.000
    Peserta mandiri kelas III: Rp 42.000

Sebelumnya, pemerintah mengatakan perumusan aturan kelas standar ini ada di bawah koordinasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). DJSN pun melibatkan sejumlah pihak yakni Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, perhimpunan dan asosiasi rumah sakit.

Adapun pada Januari-September 2020, seluruh pihak diharapkan bisa menyelesaikan rancangan paket manfaat JKN berbasis KDK dan rawat inap kelas standar.

Selanjutnya pada Oktober-Desember 2020, seluruh pihak diharapkan bisa mematangkan proses legal dari aturan tersebut meliputi pembahasan rancangan revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh internal Kemenkes.
 
Selanjutnya, harmonisasi revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 hingga penetapannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terakhir, implementasi bertahap mulai awal 2021 hingga akhir 2022.

Sejalan dengan aspek legal, sejumlah persiapan teknis lainnya juga dilakukan pihak terkait. Misalnya, ketersediaan tempat tidur di RS, penyesuaian fasilitas rawat inap kelas standar oleh RS, sumber daya manusia medis dan non medis, hingga ketersediaan sarana dan prasarana di RS.

Ketentuan mengenai kelas standar tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pada Pasal 54 A berbunyi untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020.

Kelas standar diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan permintaan peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal.[ap/]

Sumber: CNBCindonesia


Artikel Terbaru

politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho.


nusantara | Sabtu, 21 November 2020

Penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Instrukti Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Kepala BIN, Sutiyoso, turut menanggapi ketegangan di tengah masyarakat yang belakangan.


politikus | Sabtu, 21 November 2020

Tindakan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengerahkan pasukan untuk.


pelalawan | Jumat, 20 November 2020

Atlit-atlit menembak Provinsi Riau berhasil menyapu bersih medali dalam kejuaraan Nasional.


politik | Kamis, 19 November 2020

Meski dinilai melanggar Ketentuan Pasal 78 Undang undan tentang Pemerintahan Daerah, ternyata.


wajah | Kamis, 19 November 2020

Sejak kecil Felixia Yeap tidak pernah mengenal agama. Hanya nasihat sang ibu ketika dia belum.


pasar | Kamis, 19 November 2020

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.095 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis.