9 Rabiul Akhir 1442 H / Rabu, 25 November 2020
Aturan Direvisi, KPU Larang Konser dan Kegiatan Kampanye Pilkada
politik | Kamis, 24 September 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Mimi Kartika

Ilustrasi: Kampanye salah satu partai politik.

Artikel Popular

politik | Sabtu, 21 November 2020

nusantara | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

JAKARTA - Polemik soal konser dalam kegiatan kampanye pilkada, akhirnya berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang peserta pilkada menggelar konser dalam kegiatan kampanye.

Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19, menyatakan melarang peserta pilkada menggelar konser dalam kegiatan kampanye. Bentuk-bentuk kegiatan lain dalam Pasal 57 huruf g dilarang dalam Pasal 88C ayat 1.

"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9).

Selain itu, kegiatan lain yang dilarang dalam bentuk rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Sedangkan dalam Pasal 88C ayat 2 KPU mengatur sanksi bagi peserta pilkada yang melanggar ketentuan di atas. Sanksi pertama, peringatan tertulis oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah setempat pada saat terjadinya pelanggaran.

Sanksi kedua, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu daerah masing-masing, apabila peserta pilkada tidak melaksanakan peringatan tertulis sebelumnya dalam waktu satu jam sejak sanksi pertama diterbitkan. (*/ap)

Sumber: republika



Artikel Terbaru
politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho.


nusantara | Sabtu, 21 November 2020

Penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Instrukti Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Kepala BIN, Sutiyoso, turut menanggapi ketegangan di tengah masyarakat yang belakangan.


politikus | Sabtu, 21 November 2020

Tindakan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengerahkan pasukan untuk.


pelalawan | Jumat, 20 November 2020

Atlit-atlit menembak Provinsi Riau berhasil menyapu bersih medali dalam kejuaraan Nasional.


politik | Kamis, 19 November 2020

Meski dinilai melanggar Ketentuan Pasal 78 Undang undan tentang Pemerintahan Daerah, ternyata.


wajah | Kamis, 19 November 2020

Sejak kecil Felixia Yeap tidak pernah mengenal agama. Hanya nasihat sang ibu ketika dia belum.


pasar | Kamis, 19 November 2020

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.095 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur | LAM Riau Apresiasi dan Dukung Kinerja KPU |

Ilustrasi: Kampanye salah satu partai politik.

Aturan Direvisi, KPU Larang Konser dan Kegiatan Kampanye Pilkada

politik | Kamis, 24 September 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Mimi Kartika

JAKARTA - Polemik soal konser dalam kegiatan kampanye pilkada, akhirnya berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang peserta pilkada menggelar konser dalam kegiatan kampanye.

Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19, menyatakan melarang peserta pilkada menggelar konser dalam kegiatan kampanye. Bentuk-bentuk kegiatan lain dalam Pasal 57 huruf g dilarang dalam Pasal 88C ayat 1.

"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9).

Selain itu, kegiatan lain yang dilarang dalam bentuk rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Sedangkan dalam Pasal 88C ayat 2 KPU mengatur sanksi bagi peserta pilkada yang melanggar ketentuan di atas. Sanksi pertama, peringatan tertulis oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah setempat pada saat terjadinya pelanggaran.

Sanksi kedua, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu daerah masing-masing, apabila peserta pilkada tidak melaksanakan peringatan tertulis sebelumnya dalam waktu satu jam sejak sanksi pertama diterbitkan. (*/ap)

Sumber: republika


Artikel Terbaru

politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho.


nusantara | Sabtu, 21 November 2020

Penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Instrukti Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Kepala BIN, Sutiyoso, turut menanggapi ketegangan di tengah masyarakat yang belakangan.


politikus | Sabtu, 21 November 2020

Tindakan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengerahkan pasukan untuk.


pelalawan | Jumat, 20 November 2020

Atlit-atlit menembak Provinsi Riau berhasil menyapu bersih medali dalam kejuaraan Nasional.


politik | Kamis, 19 November 2020

Meski dinilai melanggar Ketentuan Pasal 78 Undang undan tentang Pemerintahan Daerah, ternyata.


wajah | Kamis, 19 November 2020

Sejak kecil Felixia Yeap tidak pernah mengenal agama. Hanya nasihat sang ibu ketika dia belum.


pasar | Kamis, 19 November 2020

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.095 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis.