9 Rabiul Akhir 1442 H / Rabu, 25 November 2020
Bukalapak Terus Dorong Digitalisasi PBB dan E-Samsat untuk Tingkatkan Pembangunan Daerah
pasar | Kamis, 24 September 2020
Editor : A Pitra Jaya | Penulis : Ahmad Rafles/*

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin bersama dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Hestu Yoga Saksama beserta Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri RI Hamdani

Artikel Popular

politik | Sabtu, 21 November 2020

nusantara | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020


JAKARTA-Bukalapak terus mendorong dan optimalisasikan peran pajak dalam pembangunan melalui digitalisasi.Hal ini terlihat dari kenaikan transaksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (E-Samsat) yang mencapai 86% dan pertumbuhan pengguna hingga 55% dibanding periode yang sama tahun lalu. 

Capaian yang signifikan ini juga didukung dengan perluasan cakupan wilayah pembayaran yang terus dilakukan. Jika pada tahun 2019, daerah yang telah bergabung untuk live PBB meliputi Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, kini di tahun 2020 telah bertambah dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Riau, beserta Sumatera Utara.

Sedangkan untuk E-Samsat, pada awal kuartal IV tahun ini, Provinsi Jawa Tengah akan menambah cakupan wilayah yang menerima pembayaran secara digital selain Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau. Di tahun ini juga, Bukalapak menjadi marketplace pertama yang menerima pembayaran E-Samsat pada Mitra Bukalapak sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menggalakkan pembayaran pajak daerah.

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin dalam Diskusi Media Daring, Kamis 24/9-2020) yang ditaja Bukalapak dengan tema, “Tuntas Tunai Pajak Bersama Bukalapak” menyampaikan, tata cara pembayaran PBB dan e-samsat di Bukalapak berfokus pada proses pembayaran yang real time, aman dan mudah diakses. 

“Terlebih di situasi pandemi seperti ini, pengguna tetap bisa menunaikan kewajibannya membayar PBB tanpa harus keluar rumah atau kontak dekat dengan orang lain. Selain komitmen kami pada penciptaan kesetaraan akses teknologi, tentu hal ini ditujukan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik dari pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pendapatan negara,” jelasnya. 

Adapun mengenai tingkat partisipasi masyarakat, Rachmat menjelaskan rata-rata kenaikan transaksi tumbuh secara positif hingga 20% per bulan sejak awal tahun ini.

“Tahun depan, kami menargetkan pertumbuhan transaksi hingga 3x lipat dari tahun ini, dengan mengajak kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa bergabung untuk live PBB dan E-Samsat.” tambah Rachmat. 

Setelah menjadi marketplace pertama yang bisa menerima pembayaran E-Samsat melalui aplikasi, Bukalapak ingin menciptakan dampak yang signifikan dengan kehadiran E-Samsat di lebih dari 5 juta Mitra Bukalapak. “Mimpi kami bisa mendukung pengembangan daerah melalui sistem yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kami ingin pembayaran PBB dan E-Samsat di Bukalapak dapat mencakup seluruh provinsi di Indonesia.” ujar Rachmat. 


Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Hamdani. “Kami mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi dengan stakeholder terkait. Dengan proses perpajakan yang semakin mudah dan praktis bagi masyarakat, kami berharap semakin banyak juga wajib pajak yang berpartisipasi dan membantu mendongkrak pendapatan daerah.” tuturnya. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama Kementerian Keuangan mengungkapkan, inisiatif platform e-commerce dalam mempermudah pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk dukungan konkrit pelaku industri digital terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain menyederhanakan  sistem pelayanan pembayaran PBB dan E-samsat, Bukalapak juga memberikan kemudahan pembayaran pajak pusat melalui menu penerimaan negara yang didalamnya termasuk PPh, PPn, dan lainnya. Hestu berharap, pengguna dapat memanfaatkan alternatif tersebut karena menawarkan efisiensi yang ditujukan untuk membantu agenda pembangunan negara. 

Memasuki batas pembayaran PBB, kemudahan bagi pengguna yang ditujukan untuk mendukung e-government melalui aplikasi Bukalapak juga menghadirkan beberapa keuntungan seperti diskon 5 persen dengan nominal maksimal Rp 20 ribu menggunakan kode: PBBLUNAS dan SAMSATLUNAS.



Artikel Terbaru
politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho.


nusantara | Sabtu, 21 November 2020

Penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Instrukti Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Kepala BIN, Sutiyoso, turut menanggapi ketegangan di tengah masyarakat yang belakangan.


politikus | Sabtu, 21 November 2020

Tindakan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengerahkan pasukan untuk.


pelalawan | Jumat, 20 November 2020

Atlit-atlit menembak Provinsi Riau berhasil menyapu bersih medali dalam kejuaraan Nasional.


politik | Kamis, 19 November 2020

Meski dinilai melanggar Ketentuan Pasal 78 Undang undan tentang Pemerintahan Daerah, ternyata.


wajah | Kamis, 19 November 2020

Sejak kecil Felixia Yeap tidak pernah mengenal agama. Hanya nasihat sang ibu ketika dia belum.


pasar | Kamis, 19 November 2020

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.095 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur | LAM Riau Apresiasi dan Dukung Kinerja KPU |

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin bersama dengan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Hestu Yoga Saksama beserta Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri RI Hamdani

Bukalapak Terus Dorong Digitalisasi PBB dan E-Samsat untuk Tingkatkan Pembangunan Daerah

pasar | Kamis, 24 September 2020
Editor : A Pitra Jaya | Penulis : Ahmad Rafles/*


JAKARTA-Bukalapak terus mendorong dan optimalisasikan peran pajak dalam pembangunan melalui digitalisasi.Hal ini terlihat dari kenaikan transaksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (E-Samsat) yang mencapai 86% dan pertumbuhan pengguna hingga 55% dibanding periode yang sama tahun lalu. 

Capaian yang signifikan ini juga didukung dengan perluasan cakupan wilayah pembayaran yang terus dilakukan. Jika pada tahun 2019, daerah yang telah bergabung untuk live PBB meliputi Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, kini di tahun 2020 telah bertambah dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Riau, beserta Sumatera Utara.

Sedangkan untuk E-Samsat, pada awal kuartal IV tahun ini, Provinsi Jawa Tengah akan menambah cakupan wilayah yang menerima pembayaran secara digital selain Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau. Di tahun ini juga, Bukalapak menjadi marketplace pertama yang menerima pembayaran E-Samsat pada Mitra Bukalapak sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menggalakkan pembayaran pajak daerah.

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin dalam Diskusi Media Daring, Kamis 24/9-2020) yang ditaja Bukalapak dengan tema, “Tuntas Tunai Pajak Bersama Bukalapak” menyampaikan, tata cara pembayaran PBB dan e-samsat di Bukalapak berfokus pada proses pembayaran yang real time, aman dan mudah diakses. 

“Terlebih di situasi pandemi seperti ini, pengguna tetap bisa menunaikan kewajibannya membayar PBB tanpa harus keluar rumah atau kontak dekat dengan orang lain. Selain komitmen kami pada penciptaan kesetaraan akses teknologi, tentu hal ini ditujukan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik dari pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pendapatan negara,” jelasnya. 

Adapun mengenai tingkat partisipasi masyarakat, Rachmat menjelaskan rata-rata kenaikan transaksi tumbuh secara positif hingga 20% per bulan sejak awal tahun ini.

“Tahun depan, kami menargetkan pertumbuhan transaksi hingga 3x lipat dari tahun ini, dengan mengajak kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa bergabung untuk live PBB dan E-Samsat.” tambah Rachmat. 

Setelah menjadi marketplace pertama yang bisa menerima pembayaran E-Samsat melalui aplikasi, Bukalapak ingin menciptakan dampak yang signifikan dengan kehadiran E-Samsat di lebih dari 5 juta Mitra Bukalapak. “Mimpi kami bisa mendukung pengembangan daerah melalui sistem yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kami ingin pembayaran PBB dan E-Samsat di Bukalapak dapat mencakup seluruh provinsi di Indonesia.” ujar Rachmat. 


Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Hamdani. “Kami mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi dengan stakeholder terkait. Dengan proses perpajakan yang semakin mudah dan praktis bagi masyarakat, kami berharap semakin banyak juga wajib pajak yang berpartisipasi dan membantu mendongkrak pendapatan daerah.” tuturnya. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama Kementerian Keuangan mengungkapkan, inisiatif platform e-commerce dalam mempermudah pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk dukungan konkrit pelaku industri digital terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain menyederhanakan  sistem pelayanan pembayaran PBB dan E-samsat, Bukalapak juga memberikan kemudahan pembayaran pajak pusat melalui menu penerimaan negara yang didalamnya termasuk PPh, PPn, dan lainnya. Hestu berharap, pengguna dapat memanfaatkan alternatif tersebut karena menawarkan efisiensi yang ditujukan untuk membantu agenda pembangunan negara. 

Memasuki batas pembayaran PBB, kemudahan bagi pengguna yang ditujukan untuk mendukung e-government melalui aplikasi Bukalapak juga menghadirkan beberapa keuntungan seperti diskon 5 persen dengan nominal maksimal Rp 20 ribu menggunakan kode: PBBLUNAS dan SAMSATLUNAS.


Artikel Terbaru

politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho.


nusantara | Sabtu, 21 November 2020

Penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Instrukti Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Kepala BIN, Sutiyoso, turut menanggapi ketegangan di tengah masyarakat yang belakangan.


politikus | Sabtu, 21 November 2020

Tindakan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengerahkan pasukan untuk.


pelalawan | Jumat, 20 November 2020

Atlit-atlit menembak Provinsi Riau berhasil menyapu bersih medali dalam kejuaraan Nasional.


politik | Kamis, 19 November 2020

Meski dinilai melanggar Ketentuan Pasal 78 Undang undan tentang Pemerintahan Daerah, ternyata.


wajah | Kamis, 19 November 2020

Sejak kecil Felixia Yeap tidak pernah mengenal agama. Hanya nasihat sang ibu ketika dia belum.


pasar | Kamis, 19 November 2020

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.095 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis.