9 Rabiul Akhir 1442 H / Rabu, 25 November 2020
Pernyataan Mahfud Tolak Tunda Pilkada Dianggap Kurang Kuat
politik | Kamis, 24 September 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Wisnoe Moerti

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim

Artikel Popular

politik | Sabtu, 21 November 2020

nusantara | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

politik | Sabtu, 21 November 2020

Jakarta - Pemerintah, KPU dan sejumlah anggota DPR sepakat melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bulan Desember mendatang. Sejumlah alasan disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD terkait tidak ditundanya pelaksanaan pilkada tersebut.
 
Namun, alasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapat kritikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim. Dia menyoroti empat alasan yang dikemukan Menkopolhukam yang dinilainyaa tidak kuat untuk menjawab desakan beberapa organisasi masyarakat yang meminta Pilkada ditunda.

"Alasan yang disampaikan Menkopolhukam, tidak terlalu kuat. Mudah dipatahkan," kata Luqman dalam siaran persnya, Kamis (24/9).

Empat alasan yang dicatat yang dikemukan Menkopolhukam yakni, pertama, demi menjamin hak konstitusi rakyat untuk memilih dan dipilih. Kedua, alasan penundaan hingga menunggu Covid-19 selesai, tidak memberi kepastian. Karena tak satu pun orang sanggup memastikan kapan pandemi berakhir. Ketiga, pelaksanaan Pilkada sudah mengalami penundaan. Semula direncanakan 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Alasan keempat, pemerintah tidak ingin 270 daerah dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dalam waktu bersamaan.

Luqman yang juga Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor tersebut mengkritisi alasan tersebut. Menurutnya, penundaan pelaksanaan Pilkada sampai pandemi dapat dikendalikan, sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih.

"Justru jika Pilkada dilakukan dalam keadaan tidak ada wabah, pemenuhan hak konstitusional rakyat lebih maksimal karena tidak ada ancaman penularan dan ancaman kematian yang masif," tegasnya.

Sementara alasan tidak adanya kepastian berakhirnya pandemi, menurut Luqman justru menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi Presiden Jokowi sudah menyampaikan, seluruh masyarakat diberikan vaksin covid-19 pada 2021. Banyak pihak juga terus melakukan riset untuk menghasilkan obat covid-19. Pada saat vaksin dan obat covid-19 dibagikan kepada masyarakat, maka pemerintah bisa menyatakan secara resmi bahwa bencana nasional covid-19 ini berakhir.

Sedangkan alasan penundaan Pilkada yang semula dihelat 23 september 2020, Luqman menilai ini menjadi bukti nyata penundaan Pilkada tidak menimbulkan mudharat. Dibandingkan kebutuhan untuk berkonsentrasi agar bisa keluar dari masa pandemi covid-19.

Menurutnya, penundaan pilkada bulan September menjadi 9 Desember 2020 diatur dalam Perppu 02 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 6 tahun 2020. Dalam Perppu tersebut masih dibuka ruang kemungkinan penundaan lagi apabila bencana nasional non-alam covid-19 ini belum terkendali dengan baik.

"Saat ini, wabah covid-19 semakin meluas jika dibandingkan saat Perppu ini diterbitkan. Jadi jika Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020, berpotensi melanggar Perppu 02 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU tersebut."

Dia melihat alasan pemerintah tak ingin 270 daerah dipimpin pejabat pelaksana tugas dalam waktu bersamaan dan dikhawatirkan mengganggu pemerintahan, tidak tepat. Dia mencatat masa berakhir 270 kepala daerah itu tidak dalam waktu bersamaan. Jika harus ditunjuk Plt kepala daerah, hal itu justru akan makin efektif untuk penggerakan pemerintahan daerah menangani pandemi covid-19 ini.

"Kenapa? Karena sumber kekuasaan Plt adalah penunjukan, maka akan lebih loyal kepada apa pun instruksi dari pemerintah pusat. Tidak akan ada Plt kepala daerah yang berani mengambil kebijakan bertentangan dengan pemerintah pusat," ucapnya.

Dia meyakini Presiden Jokowi akan mengutamakan keselamatan dan nyawa rakyat dibandingkan pertimbangan ekonomi. Apalagi pertimbangan politik. Dia berharap Presiden mempertimbangkan masukan organisasi masyarakat guna mengambil keputusan terbaik mengenai pelaksanaan Pilkada. [*/Ap]

Sumber: merdeka



Artikel Terbaru
politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho.


nusantara | Sabtu, 21 November 2020

Penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Instrukti Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Kepala BIN, Sutiyoso, turut menanggapi ketegangan di tengah masyarakat yang belakangan.


politikus | Sabtu, 21 November 2020

Tindakan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengerahkan pasukan untuk.


pelalawan | Jumat, 20 November 2020

Atlit-atlit menembak Provinsi Riau berhasil menyapu bersih medali dalam kejuaraan Nasional.


politik | Kamis, 19 November 2020

Meski dinilai melanggar Ketentuan Pasal 78 Undang undan tentang Pemerintahan Daerah, ternyata.


wajah | Kamis, 19 November 2020

Sejak kecil Felixia Yeap tidak pernah mengenal agama. Hanya nasihat sang ibu ketika dia belum.


pasar | Kamis, 19 November 2020

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.095 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur | LAM Riau Apresiasi dan Dukung Kinerja KPU |

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim

Pernyataan Mahfud Tolak Tunda Pilkada Dianggap Kurang Kuat

politik | Kamis, 24 September 2020
Editor : Putrajaya | Penulis : Wisnoe Moerti

Jakarta - Pemerintah, KPU dan sejumlah anggota DPR sepakat melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bulan Desember mendatang. Sejumlah alasan disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD terkait tidak ditundanya pelaksanaan pilkada tersebut.
 
Namun, alasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapat kritikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim. Dia menyoroti empat alasan yang dikemukan Menkopolhukam yang dinilainyaa tidak kuat untuk menjawab desakan beberapa organisasi masyarakat yang meminta Pilkada ditunda.

"Alasan yang disampaikan Menkopolhukam, tidak terlalu kuat. Mudah dipatahkan," kata Luqman dalam siaran persnya, Kamis (24/9).

Empat alasan yang dicatat yang dikemukan Menkopolhukam yakni, pertama, demi menjamin hak konstitusi rakyat untuk memilih dan dipilih. Kedua, alasan penundaan hingga menunggu Covid-19 selesai, tidak memberi kepastian. Karena tak satu pun orang sanggup memastikan kapan pandemi berakhir. Ketiga, pelaksanaan Pilkada sudah mengalami penundaan. Semula direncanakan 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Alasan keempat, pemerintah tidak ingin 270 daerah dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dalam waktu bersamaan.

Luqman yang juga Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor tersebut mengkritisi alasan tersebut. Menurutnya, penundaan pelaksanaan Pilkada sampai pandemi dapat dikendalikan, sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih.

"Justru jika Pilkada dilakukan dalam keadaan tidak ada wabah, pemenuhan hak konstitusional rakyat lebih maksimal karena tidak ada ancaman penularan dan ancaman kematian yang masif," tegasnya.

Sementara alasan tidak adanya kepastian berakhirnya pandemi, menurut Luqman justru menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi Presiden Jokowi sudah menyampaikan, seluruh masyarakat diberikan vaksin covid-19 pada 2021. Banyak pihak juga terus melakukan riset untuk menghasilkan obat covid-19. Pada saat vaksin dan obat covid-19 dibagikan kepada masyarakat, maka pemerintah bisa menyatakan secara resmi bahwa bencana nasional covid-19 ini berakhir.

Sedangkan alasan penundaan Pilkada yang semula dihelat 23 september 2020, Luqman menilai ini menjadi bukti nyata penundaan Pilkada tidak menimbulkan mudharat. Dibandingkan kebutuhan untuk berkonsentrasi agar bisa keluar dari masa pandemi covid-19.

Menurutnya, penundaan pilkada bulan September menjadi 9 Desember 2020 diatur dalam Perppu 02 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 6 tahun 2020. Dalam Perppu tersebut masih dibuka ruang kemungkinan penundaan lagi apabila bencana nasional non-alam covid-19 ini belum terkendali dengan baik.

"Saat ini, wabah covid-19 semakin meluas jika dibandingkan saat Perppu ini diterbitkan. Jadi jika Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020, berpotensi melanggar Perppu 02 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU tersebut."

Dia melihat alasan pemerintah tak ingin 270 daerah dipimpin pejabat pelaksana tugas dalam waktu bersamaan dan dikhawatirkan mengganggu pemerintahan, tidak tepat. Dia mencatat masa berakhir 270 kepala daerah itu tidak dalam waktu bersamaan. Jika harus ditunjuk Plt kepala daerah, hal itu justru akan makin efektif untuk penggerakan pemerintahan daerah menangani pandemi covid-19 ini.

"Kenapa? Karena sumber kekuasaan Plt adalah penunjukan, maka akan lebih loyal kepada apa pun instruksi dari pemerintah pusat. Tidak akan ada Plt kepala daerah yang berani mengambil kebijakan bertentangan dengan pemerintah pusat," ucapnya.

Dia meyakini Presiden Jokowi akan mengutamakan keselamatan dan nyawa rakyat dibandingkan pertimbangan ekonomi. Apalagi pertimbangan politik. Dia berharap Presiden mempertimbangkan masukan organisasi masyarakat guna mengambil keputusan terbaik mengenai pelaksanaan Pilkada. [*/Ap]

Sumber: merdeka


Artikel Terbaru

politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho.


nusantara | Sabtu, 21 November 2020

Penurunan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh anggota TNI berpotensi.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Instrukti Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menekankan jika pembubaran ormas merupakan kewenangan.


politik | Sabtu, 21 November 2020

Mantan Kepala BIN, Sutiyoso, turut menanggapi ketegangan di tengah masyarakat yang belakangan.


politikus | Sabtu, 21 November 2020

Tindakan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengerahkan pasukan untuk.


pelalawan | Jumat, 20 November 2020

Atlit-atlit menembak Provinsi Riau berhasil menyapu bersih medali dalam kejuaraan Nasional.


politik | Kamis, 19 November 2020

Meski dinilai melanggar Ketentuan Pasal 78 Undang undan tentang Pemerintahan Daerah, ternyata.


wajah | Kamis, 19 November 2020

Sejak kecil Felixia Yeap tidak pernah mengenal agama. Hanya nasihat sang ibu ketika dia belum.


pasar | Kamis, 19 November 2020

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.095 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis.