14 Rajab 1442 H / Jumat, 26 Februari 2021
Kritik Mahfud MD, Gubernur Jabar Balas Dikritik Komisi II DPR
politikus | Rabu, 16 Desember 2020
Editor : Restu Diantina Putri | Penulis : Restu Diantina Putri

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni

Artikel Popular

pelalawan | Rabu, 24 Februari 2021

pelalawan | Kamis, 25 Februari 2021

pasar | Senin, 22 Februari 2021

pekanbaru | Selasa, 23 Februari 2021

pasar | Jumat, 19 Februari 2021

Jakarta -  Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sepertinya tidak terima Menko Polhukam, Mahfud disalahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan terkait adanya kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab. Pernyataan Ridwan Kamil dianggap kurang tepat karena sebenarnya Mahfud juga sudah mengingatkan para penjemput agar menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan.

"Anggapan yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan ini, ya kurang tepat, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh, tapi harus tertib," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/12/2020), seperti dilansir Antara.

Menurut dia, makna tertib itu termasuk melapor ke pihak kepolisian kemudian mendapatkan surat izin keramaian namun itu tidak terpenuhi. Sahroni juga menekankan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan (prokes) sehingga kalau memang penjemputan Rizieq membeludak, itu disebabkan para penjemput yang tidak menaati tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD.

"Kalau jadinya ramai ketika penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah, tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud," ujarnya.

Sahroni menilai Mahfud sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan terkait ketertiban namun kenapa masyarakat masih melanggar, itu yang seharusnya menjadi perhatian bersama.

Politikus Partai NasDem itu juga menyampaikan saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan dalam acara Rizieq Shihab yang berlarut-larut.

“Ini bukan waktunya kita saling menunjuk siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai adanya kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab disebabkan adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.

"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya 'statement' dari pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Rizieq Shihab) ini diizinkan," kata Ridwan Kamil usai diperiksa di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu.

Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurutnya menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq, baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, maupun di Petamburan.

"Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya," kata mantan Wali Kota Bandung itu.

Oleh karena itu, dia pun menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa oleh kepolisian hanyalah para kepala daerahnya, dalam hal ini ia sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut dia, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan ini. *

Sumber: Tirto



Artikel Terbaru
pelalawan | Kamis, 25 Februari 2021

Setelah melalui pemilihan secara alot,

akhirnya Dana Sipayung terpilih sebagai Ketua.


politik | Kamis, 25 Februari 2021

Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengungkap keterlibatan mantan anak.


politik | Kamis, 25 Februari 2021

Tiga pasangan gubernur dan wakil gubernur (wagub) untuk Provinsi Sumatra Barat, Kepulauan Riau,.


politik | Rabu, 24 Februari 2021

Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim tudingan.


riau | Rabu, 24 Februari 2021

Pemerintah Provinsi Riau menyatakan, pelantikan tiga kepala kepala daerah di Provinsi.


riau | Rabu, 24 Februari 2021

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri masih memproses usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.


pelalawan | Rabu, 24 Februari 2021

Tidak tinggal diam karena nama baiknya dicemarkan melalui media online, anggota Dewan Perwakilan.


pelalawan | Rabu, 24 Februari 2021

Satu unit rumah, di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, roboh hinga rata dengan tanah.


pekanbaru | Selasa, 23 Februari 2021

Bakti sosial donor darah sempena Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan HUT ke-75 Persatuan Wartawan.


pekanbaru | Selasa, 23 Februari 2021

PWI Riau masih dalam rangkaian Hari Pers dan HUT PWI ke- 75, Selasa(23/2-2021)siang ini .


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni

Kritik Mahfud MD, Gubernur Jabar Balas Dikritik Komisi II DPR

politikus | Rabu, 16 Desember 2020
Editor : Restu Diantina Putri | Penulis : Restu Diantina Putri

Jakarta -  Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sepertinya tidak terima Menko Polhukam, Mahfud disalahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan terkait adanya kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab. Pernyataan Ridwan Kamil dianggap kurang tepat karena sebenarnya Mahfud juga sudah mengingatkan para penjemput agar menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan.

"Anggapan yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan ini, ya kurang tepat, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh, tapi harus tertib," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/12/2020), seperti dilansir Antara.

Menurut dia, makna tertib itu termasuk melapor ke pihak kepolisian kemudian mendapatkan surat izin keramaian namun itu tidak terpenuhi. Sahroni juga menekankan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan (prokes) sehingga kalau memang penjemputan Rizieq membeludak, itu disebabkan para penjemput yang tidak menaati tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD.

"Kalau jadinya ramai ketika penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah, tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud," ujarnya.

Sahroni menilai Mahfud sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan terkait ketertiban namun kenapa masyarakat masih melanggar, itu yang seharusnya menjadi perhatian bersama.

Politikus Partai NasDem itu juga menyampaikan saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan dalam acara Rizieq Shihab yang berlarut-larut.

“Ini bukan waktunya kita saling menunjuk siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai adanya kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab disebabkan adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.

"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya 'statement' dari pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Rizieq Shihab) ini diizinkan," kata Ridwan Kamil usai diperiksa di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu.

Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurutnya menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq, baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, maupun di Petamburan.

"Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya," kata mantan Wali Kota Bandung itu.

Oleh karena itu, dia pun menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa oleh kepolisian hanyalah para kepala daerahnya, dalam hal ini ia sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut dia, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan ini. *

Sumber: Tirto


Artikel Terbaru

pelalawan | Kamis, 25 Februari 2021

Setelah melalui pemilihan secara alot,

akhirnya Dana Sipayung terpilih sebagai Ketua.


politik | Kamis, 25 Februari 2021

Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengungkap keterlibatan mantan anak.


politik | Kamis, 25 Februari 2021

Tiga pasangan gubernur dan wakil gubernur (wagub) untuk Provinsi Sumatra Barat, Kepulauan Riau,.


politik | Rabu, 24 Februari 2021

Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim tudingan.


riau | Rabu, 24 Februari 2021

Pemerintah Provinsi Riau menyatakan, pelantikan tiga kepala kepala daerah di Provinsi.


riau | Rabu, 24 Februari 2021

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri masih memproses usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.


pelalawan | Rabu, 24 Februari 2021

Tidak tinggal diam karena nama baiknya dicemarkan melalui media online, anggota Dewan Perwakilan.


pelalawan | Rabu, 24 Februari 2021

Satu unit rumah, di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, roboh hinga rata dengan tanah.


pekanbaru | Selasa, 23 Februari 2021

Bakti sosial donor darah sempena Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan HUT ke-75 Persatuan Wartawan.


pekanbaru | Selasa, 23 Februari 2021

PWI Riau masih dalam rangkaian Hari Pers dan HUT PWI ke- 75, Selasa(23/2-2021)siang ini .