20 Rajab 1442 H / Kamis, 4 Maret 2021
Pemerintah Terlalu Berlebihan
PKS Protes Draf RUU Pemilu, HTI Bukan Partai Komunis
politik | Rabu, 27 Januari 2021
Editor : Putra | Penulis : PE*

Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf

"Terlepas HTI atau bukan HTI hak sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih itu absolut tidak bisa diambil paksa oleh siapa pun"

JAKARTA - Rancangan Undang Undang Pemilu yang mengenai melarangan mantan anggota ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  ikut Pilpres, Pileg, dan Pilkada dianggap terlalu berlebihan. Sebab, memilih dan dipilih dalam Pemilu merupakan hak dasar warga negara Indonesia.

"Dia terlepas HTI atau bukan HTI hak sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih itu absolut tidak bisa diambil paksa oleh siapa pun," kata anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf, Rabu (27/1).

Menurutnya, pembubaran ormas HTI oleh pemerintah sebenarnya tidak dilakukan lewat mekanisme pengadilan. Sehingga pembubaran HTI dianggapnya kejadian politik murni dalam rezim saat ini bukan konsensus negara. Dengan demikian, menurut Bukhori HTI tak bisa disebut ormas terlarang setingkat Partai Komunis Indonesia (PKI).

"HTI beda dengan komunis (PKI) yang dibubarkan lewat tap MPR/MPRS. Dan itu masih berlaku sampai sekarang, tidak bisa diubah karena MPR sekarang beda dengan dulu," ujar Bukhori.

Bukhori mengingatkan pemerintah supaya berlaku adil dengan pemenuhan hak tiap warganya. Ia menyarankan, jika HTI dilarang maka wajib menempuh prosedur pengadilan. Kemudian, pemerintah menentukan siapa saja eks HTI yang tak boleh berpolitik lagi.

"Makanya kalau mau larang harus lewat mekanisme pengadilan dan ditentukan person to personnya yang memang dicabut hak dipilih/memilihnya," ucap Bukhori.

Dalam RUU Pemilu, aturan mengenai larangan eks anggota HTI ikut Pilpres, Pileg, dan Pilkada tertuang dalam Buku Ketiga Penyelenggaraan Pemilu, BAB I Peserta Pemilu Bagian Kesatu Persyaratan Pencalonan.

Pasal 182 ayat 2 (ii) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.3O.S/PKI.

Lalu, dalam Pasal 182 ayat 2 (jj) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota HTI.
 
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan argumen adanya klausul dalam RUU Pemilu terkait eks-anggota HTI dilarang ikut dalam kontestasi Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada. Menurut Zulfikar, salah satu alasannya adalah organisasi tersebut tidak sejalan dengan konsensus dasar berbangsa dan bernegara.

"HTI, pengurus, dan anggotanya bertolak belakang dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia, bahkan hendak menggantinya. HTI juga sudah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang," kata Zulfikar di Jakarta, Selasa (26/1).

Empat konsensus dasar bangsa Indonesia itu adalah Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Zulfikar menjelaskan, untuk menjadi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pegawai BUMN/BUMD harus ada persyaratan dan janji yang harus dipenuhi.

Menurut dia, persyaratan dan sumpah/janji tersebut di semua peraturan perundangan menghendaki adanya komitmen serta kesetiaan kepada empat konsensus dasar bangsa.

"Hal tersebut fundamental bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita," ujarnya.*

Sumber: Republika



Artikel Terbaru
pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para wajib pajak tidak menyuap pegawainya termasuk yang.


pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Pertamina berkomitmen akan memaksimalkan potensi Blok Migas Rokan bukan saja untuk menyuplai.


riau | Selasa, 2 Maret 2021

Bagi orang yang telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 Sinovac, memang ada efek samping yang di.


pekanbaru | Selasa, 2 Maret 2021

Praka Dedy Irawan yang meningggal dalam \kontak senjata dengan terduga teroris dari kelompok.


inspiratif | Selasa, 2 Maret 2021

Septian Bramandita, content creator berhasil memeroleh pendapatan sekitar Rp 1 miliar di usianya.


wajah | Selasa, 2 Maret 2021

Kabar duka datang dari industri hiburan Tanah Air. Rina Gunawan menghembuskan napas terakhir.


nusantara | Selasa, 2 Maret 2021

Presiden Jokowi hari ini resmi mencabut lampiran tiga Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang.


pasar | Minggu, 28 Februari 2021

Program vaksin gotong royong mendapat sambutan positif dari pengusaha. Tercatat sebanyak 7 ribu.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Di Riau, Ahad  (28/2/2021) jumlah kasus positif baru bertambah sebanyak 63 orang.sedangkan.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kota Pekanbaru dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf

Pemerintah Terlalu Berlebihan

PKS Protes Draf RUU Pemilu, HTI Bukan Partai Komunis

politik | Rabu, 27 Januari 2021
Editor : Putra | Penulis : PE*

"Terlepas HTI atau bukan HTI hak sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih itu absolut tidak bisa diambil paksa oleh siapa pun"

JAKARTA - Rancangan Undang Undang Pemilu yang mengenai melarangan mantan anggota ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  ikut Pilpres, Pileg, dan Pilkada dianggap terlalu berlebihan. Sebab, memilih dan dipilih dalam Pemilu merupakan hak dasar warga negara Indonesia.

"Dia terlepas HTI atau bukan HTI hak sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih itu absolut tidak bisa diambil paksa oleh siapa pun," kata anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf, Rabu (27/1).

Menurutnya, pembubaran ormas HTI oleh pemerintah sebenarnya tidak dilakukan lewat mekanisme pengadilan. Sehingga pembubaran HTI dianggapnya kejadian politik murni dalam rezim saat ini bukan konsensus negara. Dengan demikian, menurut Bukhori HTI tak bisa disebut ormas terlarang setingkat Partai Komunis Indonesia (PKI).

"HTI beda dengan komunis (PKI) yang dibubarkan lewat tap MPR/MPRS. Dan itu masih berlaku sampai sekarang, tidak bisa diubah karena MPR sekarang beda dengan dulu," ujar Bukhori.

Bukhori mengingatkan pemerintah supaya berlaku adil dengan pemenuhan hak tiap warganya. Ia menyarankan, jika HTI dilarang maka wajib menempuh prosedur pengadilan. Kemudian, pemerintah menentukan siapa saja eks HTI yang tak boleh berpolitik lagi.

"Makanya kalau mau larang harus lewat mekanisme pengadilan dan ditentukan person to personnya yang memang dicabut hak dipilih/memilihnya," ucap Bukhori.

Dalam RUU Pemilu, aturan mengenai larangan eks anggota HTI ikut Pilpres, Pileg, dan Pilkada tertuang dalam Buku Ketiga Penyelenggaraan Pemilu, BAB I Peserta Pemilu Bagian Kesatu Persyaratan Pencalonan.

Pasal 182 ayat 2 (ii) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.3O.S/PKI.

Lalu, dalam Pasal 182 ayat 2 (jj) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota HTI.
 
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan argumen adanya klausul dalam RUU Pemilu terkait eks-anggota HTI dilarang ikut dalam kontestasi Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada. Menurut Zulfikar, salah satu alasannya adalah organisasi tersebut tidak sejalan dengan konsensus dasar berbangsa dan bernegara.

"HTI, pengurus, dan anggotanya bertolak belakang dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia, bahkan hendak menggantinya. HTI juga sudah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang," kata Zulfikar di Jakarta, Selasa (26/1).

Empat konsensus dasar bangsa Indonesia itu adalah Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Zulfikar menjelaskan, untuk menjadi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pegawai BUMN/BUMD harus ada persyaratan dan janji yang harus dipenuhi.

Menurut dia, persyaratan dan sumpah/janji tersebut di semua peraturan perundangan menghendaki adanya komitmen serta kesetiaan kepada empat konsensus dasar bangsa.

"Hal tersebut fundamental bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita," ujarnya.*

Sumber: Republika


Artikel Terbaru

pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para wajib pajak tidak menyuap pegawainya termasuk yang.


pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Pertamina berkomitmen akan memaksimalkan potensi Blok Migas Rokan bukan saja untuk menyuplai.


riau | Selasa, 2 Maret 2021

Bagi orang yang telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 Sinovac, memang ada efek samping yang di.


pekanbaru | Selasa, 2 Maret 2021

Praka Dedy Irawan yang meningggal dalam \kontak senjata dengan terduga teroris dari kelompok.


inspiratif | Selasa, 2 Maret 2021

Septian Bramandita, content creator berhasil memeroleh pendapatan sekitar Rp 1 miliar di usianya.


wajah | Selasa, 2 Maret 2021

Kabar duka datang dari industri hiburan Tanah Air. Rina Gunawan menghembuskan napas terakhir.


nusantara | Selasa, 2 Maret 2021

Presiden Jokowi hari ini resmi mencabut lampiran tiga Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang.


pasar | Minggu, 28 Februari 2021

Program vaksin gotong royong mendapat sambutan positif dari pengusaha. Tercatat sebanyak 7 ribu.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Di Riau, Ahad  (28/2/2021) jumlah kasus positif baru bertambah sebanyak 63 orang.sedangkan.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kota Pekanbaru dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi.