20 Rajab 1442 H / Kamis, 4 Maret 2021
Din Dituduh Radikal, Mungkinkah Pesanan?
politikus | Minggu, 14 Februari 2021
Editor : A.Syalaby Ichsan | Penulis : Febrianto Adi Saputro

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin

JAKARTA - Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme oleh Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB). Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai tuduhan tersebut tak berdasar.

Dia menilai, Din selama ini dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dialog dan mendorong moderasi. "Tuduhan radikal ini kan asal banget, sangat mungkin ada pesanan terkait kejadian ini. Beruntung tidak sedikit tokoh seperti dari Ormas Muhammadiyah dan NU yang memberi kesaksian Pak Din adalah tokoh moderat, bukan radikal. Saya kira ini bukti otentik bahwa tuduhan radikal itu absurd," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/2).

Ia juga menilai kejadian tersebut merupakan cerminan semakin bobroknya moral sebagian elite dan tokoh yang ditunjukkan dengan lebih mengedepankan sikap permusuhan dibandingkan dialog. Ia memandang, pihak yang melaporkan tersebut sedang menunjuk muka mereka sendiri sebagai orang intoleran dan suka menebar kebencian.

Ia pun mengaku sangat prihatin atas kejadian tersebut lantaran sikap elit dan tokoh yang seperti ini akan mendorong narasi kebencian meluas ke masyarakat. Akibatnya semakin mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang selama ini sudah terjadi. "Sangat berbahaya kondisi seperti ini bagi masa depan Indonesia. Mestinya saat ini elit dan tokoh berikan contoh dengan kedepankan dialog, bukan permusuhan," ujar dia.

Lebih lanjut Sukamta menyebutkan,  apabila sejumlah pihak yang melaporkan Pak Din Syamsudin ini dilatarbelakangi tujuan membungkam kelompok kritis, maka hal tersebut salah besar dan akan jadi blunder atas pernyataan Presiden Jokowi yang minta masyarakat untuk kritis.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI ini menilai Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE) yang belum lama ini dikeluarkan pemerintah akan rawan disalahgunakan oleh elit dan tokoh yang punya watak permusuhan. Mengingat di dalam Perpres tersebut disebutkan adanya pelatihan pemolisian masyarakat.

"Ini yang sejak awal saya kritisi, jangan sampai masyarakat didorong untuk merespon peristiwa dengan sedikit-sedikit memunculkan prasangka negatif, apalagi definisi ekstemisme atau radikalisme bisa subjektif,"jelas dia.

Menurut Sukamta,  nama baik orang yang mendapat tuduhan tersebut akan rusak karena telanjur tersebar luas pemberitaannya melalui media massa dan media sosial. "Yang seperti ini bisa mengarah kepada pembunuhan karakter, ini tentu akan membahayakan demokrasi," tambah dia.

Angggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap Pemerintah harus ikut turun tangan untuk mendorong dialog antar elit dan tokoh. Menurut dia, tidak ada upaya dialog antarelit baik di pusat maupun di daerah sejak pemilu 2014, sehingga perselisihan antara yang pro dan kontra tetap terjadi

"Jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi kerukunan Bangsa dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa hadir di tengah semua pihak," ungkap dia.

Sumber: Republika



Artikel Terbaru
pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para wajib pajak tidak menyuap pegawainya termasuk yang.


pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Pertamina berkomitmen akan memaksimalkan potensi Blok Migas Rokan bukan saja untuk menyuplai.


riau | Selasa, 2 Maret 2021

Bagi orang yang telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 Sinovac, memang ada efek samping yang di.


pekanbaru | Selasa, 2 Maret 2021

Praka Dedy Irawan yang meningggal dalam \kontak senjata dengan terduga teroris dari kelompok.


inspiratif | Selasa, 2 Maret 2021

Septian Bramandita, content creator berhasil memeroleh pendapatan sekitar Rp 1 miliar di usianya.


wajah | Selasa, 2 Maret 2021

Kabar duka datang dari industri hiburan Tanah Air. Rina Gunawan menghembuskan napas terakhir.


nusantara | Selasa, 2 Maret 2021

Presiden Jokowi hari ini resmi mencabut lampiran tiga Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang.


pasar | Minggu, 28 Februari 2021

Program vaksin gotong royong mendapat sambutan positif dari pengusaha. Tercatat sebanyak 7 ribu.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Di Riau, Ahad  (28/2/2021) jumlah kasus positif baru bertambah sebanyak 63 orang.sedangkan.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kota Pekanbaru dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin

Din Dituduh Radikal, Mungkinkah Pesanan?

politikus | Minggu, 14 Februari 2021
Editor : A.Syalaby Ichsan | Penulis : Febrianto Adi Saputro

JAKARTA - Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme oleh Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB). Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai tuduhan tersebut tak berdasar.

Dia menilai, Din selama ini dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dialog dan mendorong moderasi. "Tuduhan radikal ini kan asal banget, sangat mungkin ada pesanan terkait kejadian ini. Beruntung tidak sedikit tokoh seperti dari Ormas Muhammadiyah dan NU yang memberi kesaksian Pak Din adalah tokoh moderat, bukan radikal. Saya kira ini bukti otentik bahwa tuduhan radikal itu absurd," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/2).

Ia juga menilai kejadian tersebut merupakan cerminan semakin bobroknya moral sebagian elite dan tokoh yang ditunjukkan dengan lebih mengedepankan sikap permusuhan dibandingkan dialog. Ia memandang, pihak yang melaporkan tersebut sedang menunjuk muka mereka sendiri sebagai orang intoleran dan suka menebar kebencian.

Ia pun mengaku sangat prihatin atas kejadian tersebut lantaran sikap elit dan tokoh yang seperti ini akan mendorong narasi kebencian meluas ke masyarakat. Akibatnya semakin mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang selama ini sudah terjadi. "Sangat berbahaya kondisi seperti ini bagi masa depan Indonesia. Mestinya saat ini elit dan tokoh berikan contoh dengan kedepankan dialog, bukan permusuhan," ujar dia.

Lebih lanjut Sukamta menyebutkan,  apabila sejumlah pihak yang melaporkan Pak Din Syamsudin ini dilatarbelakangi tujuan membungkam kelompok kritis, maka hal tersebut salah besar dan akan jadi blunder atas pernyataan Presiden Jokowi yang minta masyarakat untuk kritis.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI ini menilai Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE) yang belum lama ini dikeluarkan pemerintah akan rawan disalahgunakan oleh elit dan tokoh yang punya watak permusuhan. Mengingat di dalam Perpres tersebut disebutkan adanya pelatihan pemolisian masyarakat.

"Ini yang sejak awal saya kritisi, jangan sampai masyarakat didorong untuk merespon peristiwa dengan sedikit-sedikit memunculkan prasangka negatif, apalagi definisi ekstemisme atau radikalisme bisa subjektif,"jelas dia.

Menurut Sukamta,  nama baik orang yang mendapat tuduhan tersebut akan rusak karena telanjur tersebar luas pemberitaannya melalui media massa dan media sosial. "Yang seperti ini bisa mengarah kepada pembunuhan karakter, ini tentu akan membahayakan demokrasi," tambah dia.

Angggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap Pemerintah harus ikut turun tangan untuk mendorong dialog antar elit dan tokoh. Menurut dia, tidak ada upaya dialog antarelit baik di pusat maupun di daerah sejak pemilu 2014, sehingga perselisihan antara yang pro dan kontra tetap terjadi

"Jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi kerukunan Bangsa dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa hadir di tengah semua pihak," ungkap dia.

Sumber: Republika


Artikel Terbaru

pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para wajib pajak tidak menyuap pegawainya termasuk yang.


pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Pertamina berkomitmen akan memaksimalkan potensi Blok Migas Rokan bukan saja untuk menyuplai.


riau | Selasa, 2 Maret 2021

Bagi orang yang telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 Sinovac, memang ada efek samping yang di.


pekanbaru | Selasa, 2 Maret 2021

Praka Dedy Irawan yang meningggal dalam \kontak senjata dengan terduga teroris dari kelompok.


inspiratif | Selasa, 2 Maret 2021

Septian Bramandita, content creator berhasil memeroleh pendapatan sekitar Rp 1 miliar di usianya.


wajah | Selasa, 2 Maret 2021

Kabar duka datang dari industri hiburan Tanah Air. Rina Gunawan menghembuskan napas terakhir.


nusantara | Selasa, 2 Maret 2021

Presiden Jokowi hari ini resmi mencabut lampiran tiga Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang.


pasar | Minggu, 28 Februari 2021

Program vaksin gotong royong mendapat sambutan positif dari pengusaha. Tercatat sebanyak 7 ribu.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Di Riau, Ahad  (28/2/2021) jumlah kasus positif baru bertambah sebanyak 63 orang.sedangkan.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kota Pekanbaru dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi.