6 Syawwal 1442 H / Selasa, 18 Mei 2021
Din Dituduh Radikal, Mungkinkah Pesanan?
politikus | Minggu, 14 Februari 2021
Editor : A.Syalaby Ichsan | Penulis : Febrianto Adi Saputro

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin

JAKARTA - Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme oleh Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB). Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai tuduhan tersebut tak berdasar.

Dia menilai, Din selama ini dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dialog dan mendorong moderasi. "Tuduhan radikal ini kan asal banget, sangat mungkin ada pesanan terkait kejadian ini. Beruntung tidak sedikit tokoh seperti dari Ormas Muhammadiyah dan NU yang memberi kesaksian Pak Din adalah tokoh moderat, bukan radikal. Saya kira ini bukti otentik bahwa tuduhan radikal itu absurd," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/2).

Ia juga menilai kejadian tersebut merupakan cerminan semakin bobroknya moral sebagian elite dan tokoh yang ditunjukkan dengan lebih mengedepankan sikap permusuhan dibandingkan dialog. Ia memandang, pihak yang melaporkan tersebut sedang menunjuk muka mereka sendiri sebagai orang intoleran dan suka menebar kebencian.

Ia pun mengaku sangat prihatin atas kejadian tersebut lantaran sikap elit dan tokoh yang seperti ini akan mendorong narasi kebencian meluas ke masyarakat. Akibatnya semakin mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang selama ini sudah terjadi. "Sangat berbahaya kondisi seperti ini bagi masa depan Indonesia. Mestinya saat ini elit dan tokoh berikan contoh dengan kedepankan dialog, bukan permusuhan," ujar dia.

Lebih lanjut Sukamta menyebutkan,  apabila sejumlah pihak yang melaporkan Pak Din Syamsudin ini dilatarbelakangi tujuan membungkam kelompok kritis, maka hal tersebut salah besar dan akan jadi blunder atas pernyataan Presiden Jokowi yang minta masyarakat untuk kritis.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI ini menilai Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE) yang belum lama ini dikeluarkan pemerintah akan rawan disalahgunakan oleh elit dan tokoh yang punya watak permusuhan. Mengingat di dalam Perpres tersebut disebutkan adanya pelatihan pemolisian masyarakat.

"Ini yang sejak awal saya kritisi, jangan sampai masyarakat didorong untuk merespon peristiwa dengan sedikit-sedikit memunculkan prasangka negatif, apalagi definisi ekstemisme atau radikalisme bisa subjektif,"jelas dia.

Menurut Sukamta,  nama baik orang yang mendapat tuduhan tersebut akan rusak karena telanjur tersebar luas pemberitaannya melalui media massa dan media sosial. "Yang seperti ini bisa mengarah kepada pembunuhan karakter, ini tentu akan membahayakan demokrasi," tambah dia.

Angggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap Pemerintah harus ikut turun tangan untuk mendorong dialog antar elit dan tokoh. Menurut dia, tidak ada upaya dialog antarelit baik di pusat maupun di daerah sejak pemilu 2014, sehingga perselisihan antara yang pro dan kontra tetap terjadi

"Jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi kerukunan Bangsa dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa hadir di tengah semua pihak," ungkap dia.

Sumber: Republika



Artikel Terbaru
riau | Sabtu, 15 Mei 2021

Gubernur Riau bersama dengan Forkopimda Riau dan Bupati Kampar melakukan peninjauan.


riau | Jumat, 14 Mei 2021

Kota Pekanbaru, masih berada diurutan atas di Riau dari segi penyebaran dan penambahan kasus.


pekanbaru | Jumat, 14 Mei 2021

Antisipasi penyebaran virus Corona,  bioskop di KotaPekanbaru kembali harus ditutup.


mancanegara | Jumat, 14 Mei 2021

Singapura mengumumkan akan menerapkan pembatasan ketat kegiatan sosial dan publik lainnya.


pasar | Jumat, 14 Mei 2021

Keberadaan teknologi kian hari berguna untuk memudahkan hidup manusia. Salah satunya dengan.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengoreksi kekuatan gempa bumi di Kabupaten.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Gempa bumi susulan mengguncang Nias Barat, Sumatera Utara, dengan magnitudo 5,2. Gempa ini.


riau | Jumat, 14 Mei 2021

Dua dari Tiga korban, Rajis Dikomira serta Fadil Irsandi umur 20 tahun  yang berencana.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang Nias Barat, Sumatera Utara, Jumat (14/5-2021)..


pasar | Selasa, 11 Mei 2021

Hari Raya Lebaran merupakan momentum bagi sebagian orang untuk berkumpul dan bersilaturahmi.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin

Din Dituduh Radikal, Mungkinkah Pesanan?

politikus | Minggu, 14 Februari 2021
Editor : A.Syalaby Ichsan | Penulis : Febrianto Adi Saputro

JAKARTA - Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme oleh Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB). Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai tuduhan tersebut tak berdasar.

Dia menilai, Din selama ini dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dialog dan mendorong moderasi. "Tuduhan radikal ini kan asal banget, sangat mungkin ada pesanan terkait kejadian ini. Beruntung tidak sedikit tokoh seperti dari Ormas Muhammadiyah dan NU yang memberi kesaksian Pak Din adalah tokoh moderat, bukan radikal. Saya kira ini bukti otentik bahwa tuduhan radikal itu absurd," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/2).

Ia juga menilai kejadian tersebut merupakan cerminan semakin bobroknya moral sebagian elite dan tokoh yang ditunjukkan dengan lebih mengedepankan sikap permusuhan dibandingkan dialog. Ia memandang, pihak yang melaporkan tersebut sedang menunjuk muka mereka sendiri sebagai orang intoleran dan suka menebar kebencian.

Ia pun mengaku sangat prihatin atas kejadian tersebut lantaran sikap elit dan tokoh yang seperti ini akan mendorong narasi kebencian meluas ke masyarakat. Akibatnya semakin mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang selama ini sudah terjadi. "Sangat berbahaya kondisi seperti ini bagi masa depan Indonesia. Mestinya saat ini elit dan tokoh berikan contoh dengan kedepankan dialog, bukan permusuhan," ujar dia.

Lebih lanjut Sukamta menyebutkan,  apabila sejumlah pihak yang melaporkan Pak Din Syamsudin ini dilatarbelakangi tujuan membungkam kelompok kritis, maka hal tersebut salah besar dan akan jadi blunder atas pernyataan Presiden Jokowi yang minta masyarakat untuk kritis.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI ini menilai Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE) yang belum lama ini dikeluarkan pemerintah akan rawan disalahgunakan oleh elit dan tokoh yang punya watak permusuhan. Mengingat di dalam Perpres tersebut disebutkan adanya pelatihan pemolisian masyarakat.

"Ini yang sejak awal saya kritisi, jangan sampai masyarakat didorong untuk merespon peristiwa dengan sedikit-sedikit memunculkan prasangka negatif, apalagi definisi ekstemisme atau radikalisme bisa subjektif,"jelas dia.

Menurut Sukamta,  nama baik orang yang mendapat tuduhan tersebut akan rusak karena telanjur tersebar luas pemberitaannya melalui media massa dan media sosial. "Yang seperti ini bisa mengarah kepada pembunuhan karakter, ini tentu akan membahayakan demokrasi," tambah dia.

Angggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap Pemerintah harus ikut turun tangan untuk mendorong dialog antar elit dan tokoh. Menurut dia, tidak ada upaya dialog antarelit baik di pusat maupun di daerah sejak pemilu 2014, sehingga perselisihan antara yang pro dan kontra tetap terjadi

"Jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi kerukunan Bangsa dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa hadir di tengah semua pihak," ungkap dia.

Sumber: Republika


Artikel Terbaru

riau | Sabtu, 15 Mei 2021

Gubernur Riau bersama dengan Forkopimda Riau dan Bupati Kampar melakukan peninjauan.


riau | Jumat, 14 Mei 2021

Kota Pekanbaru, masih berada diurutan atas di Riau dari segi penyebaran dan penambahan kasus.


pekanbaru | Jumat, 14 Mei 2021

Antisipasi penyebaran virus Corona,  bioskop di KotaPekanbaru kembali harus ditutup.


mancanegara | Jumat, 14 Mei 2021

Singapura mengumumkan akan menerapkan pembatasan ketat kegiatan sosial dan publik lainnya.


pasar | Jumat, 14 Mei 2021

Keberadaan teknologi kian hari berguna untuk memudahkan hidup manusia. Salah satunya dengan.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengoreksi kekuatan gempa bumi di Kabupaten.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Gempa bumi susulan mengguncang Nias Barat, Sumatera Utara, dengan magnitudo 5,2. Gempa ini.


riau | Jumat, 14 Mei 2021

Dua dari Tiga korban, Rajis Dikomira serta Fadil Irsandi umur 20 tahun  yang berencana.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang Nias Barat, Sumatera Utara, Jumat (14/5-2021)..


pasar | Selasa, 11 Mei 2021

Hari Raya Lebaran merupakan momentum bagi sebagian orang untuk berkumpul dan bersilaturahmi.