20 Rajab 1442 H / Kamis, 4 Maret 2021
Ditetapkan Tersangka, KPK Tahan Bupati Muara Enim Juarsah
nusantara | Senin, 15 Februari 2021
Editor : red | Penulis : PE*

Bupati Muara Enim, Juarsah. (INT)

JAKARTA-- Bupati Muara Enim, Juarsah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, mengatakan penyidik memutuskan untuk langsung menahan Juarsah selama 20 hari pertama.

"Untuk kepentingan Penyidikan, Tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1," kata Karyoto dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Senin (15/2-2021).

Karyoto mengatakan Juarsah harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari terlebih dahulu dalam rangka mencegah penularan virus corona (Covid-19).

Karyoto menuturkan, kasus Juarsah yang juga sempat menjadi Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2020, merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada 2 September 2018.

Sebelumnya KPK menetapkan lima orang tersangka yakni Bupati Muara Enim 2018-2019, Ahmad Yani; Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi; Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin MZ Muhtar; Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB; dan Robi Okta Fahlevi (swasta).

Karyoto menyampaikan konstruksi kasus yang bermula saat Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan proyek pengadaan
pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019.

Dalam pelaksanaan proyek pengadaan tersebut, kata dia, Juarsah diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa Commitment Fee dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh Robi.

"Penerimaan "Commitment Fee" dengan jumlah sekitar Rp4 miliar oleh Juarsah dilakukan secara bertahap melalui perantaraan dari Elfin MZ Muhtar," ucap Karyoto.

Juarsah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

Sumber: CNN 



Artikel Terbaru
pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para wajib pajak tidak menyuap pegawainya termasuk yang.


pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Pertamina berkomitmen akan memaksimalkan potensi Blok Migas Rokan bukan saja untuk menyuplai.


riau | Selasa, 2 Maret 2021

Bagi orang yang telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 Sinovac, memang ada efek samping yang di.


pekanbaru | Selasa, 2 Maret 2021

Praka Dedy Irawan yang meningggal dalam \kontak senjata dengan terduga teroris dari kelompok.


inspiratif | Selasa, 2 Maret 2021

Septian Bramandita, content creator berhasil memeroleh pendapatan sekitar Rp 1 miliar di usianya.


wajah | Selasa, 2 Maret 2021

Kabar duka datang dari industri hiburan Tanah Air. Rina Gunawan menghembuskan napas terakhir.


nusantara | Selasa, 2 Maret 2021

Presiden Jokowi hari ini resmi mencabut lampiran tiga Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang.


pasar | Minggu, 28 Februari 2021

Program vaksin gotong royong mendapat sambutan positif dari pengusaha. Tercatat sebanyak 7 ribu.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Di Riau, Ahad  (28/2/2021) jumlah kasus positif baru bertambah sebanyak 63 orang.sedangkan.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kota Pekanbaru dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Bupati Muara Enim, Juarsah. (INT)

Ditetapkan Tersangka, KPK Tahan Bupati Muara Enim Juarsah

nusantara | Senin, 15 Februari 2021
Editor : red | Penulis : PE*

JAKARTA-- Bupati Muara Enim, Juarsah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, mengatakan penyidik memutuskan untuk langsung menahan Juarsah selama 20 hari pertama.

"Untuk kepentingan Penyidikan, Tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1," kata Karyoto dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Senin (15/2-2021).

Karyoto mengatakan Juarsah harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari terlebih dahulu dalam rangka mencegah penularan virus corona (Covid-19).

Karyoto menuturkan, kasus Juarsah yang juga sempat menjadi Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2020, merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada 2 September 2018.

Sebelumnya KPK menetapkan lima orang tersangka yakni Bupati Muara Enim 2018-2019, Ahmad Yani; Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi; Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin MZ Muhtar; Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB; dan Robi Okta Fahlevi (swasta).

Karyoto menyampaikan konstruksi kasus yang bermula saat Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan proyek pengadaan
pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019.

Dalam pelaksanaan proyek pengadaan tersebut, kata dia, Juarsah diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa Commitment Fee dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh Robi.

"Penerimaan "Commitment Fee" dengan jumlah sekitar Rp4 miliar oleh Juarsah dilakukan secara bertahap melalui perantaraan dari Elfin MZ Muhtar," ucap Karyoto.

Juarsah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

Sumber: CNN 


Artikel Terbaru

pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para wajib pajak tidak menyuap pegawainya termasuk yang.


pasar | Rabu, 3 Maret 2021

Pertamina berkomitmen akan memaksimalkan potensi Blok Migas Rokan bukan saja untuk menyuplai.


riau | Selasa, 2 Maret 2021

Bagi orang yang telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 Sinovac, memang ada efek samping yang di.


pekanbaru | Selasa, 2 Maret 2021

Praka Dedy Irawan yang meningggal dalam \kontak senjata dengan terduga teroris dari kelompok.


inspiratif | Selasa, 2 Maret 2021

Septian Bramandita, content creator berhasil memeroleh pendapatan sekitar Rp 1 miliar di usianya.


wajah | Selasa, 2 Maret 2021

Kabar duka datang dari industri hiburan Tanah Air. Rina Gunawan menghembuskan napas terakhir.


nusantara | Selasa, 2 Maret 2021

Presiden Jokowi hari ini resmi mencabut lampiran tiga Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang.


pasar | Minggu, 28 Februari 2021

Program vaksin gotong royong mendapat sambutan positif dari pengusaha. Tercatat sebanyak 7 ribu.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Di Riau, Ahad  (28/2/2021) jumlah kasus positif baru bertambah sebanyak 63 orang.sedangkan.


riau | Minggu, 28 Februari 2021

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kota Pekanbaru dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi.