1 Ramadhan 1442 H / Selasa, 13 April 2021
Sri Mulyani Ingatkan Wajib Pajak Agar Jaga Integritas
pasar | Rabu, 3 Maret 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Putrajaya

Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para wajib pajak tidak menyuap pegawainya termasuk yang bekerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini buntut dari dugaan kasus suap yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) DJP.

“Apabila terdapat bukti kekurangan pembayaran pajak, maka Ditjen Pajak akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya saat konferensi pers virtual ‘Pengusutan Dugaan Kasus Suap’ Rabu (3/3).

Sri Mulyani juga meminta wajib pajak, kuasa wajib pajak, dan konsultan pajak ikut menjaga integritas Ditjen Pajak. Hal utamanya tidak menjanjikan atau berupaya memberikan baik imbalan, hadiah, maupun sogokan kepada pegawai fiskal.

“Upaya yang dilakukan seperti itu merusak tidak hanya Ditjen Pajak atau individu, namun langkah-langkah seperti itu merusak pondasi negara kita,” ucapnya.

Menurutnya wajib pajak, kuasa wajib pajak, dan konsultan pajak harus menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan transparan. Hal ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satunya, melakukan pelaporan SPT Tahunan yang masa penyerahannya akan berakhir pada bulan ini bagi wajib pajak orang pribadi. Sedangkan bagi wajib pajak badan akan berakhir pada bulan depan.

“Fokus jalankan tugas dan saling jaga agar integritas masing-masing pribadi dan institusi tidak dikhianati atau dilukai. Fokus capai target penerimaan pajak sesuai Undang-Undang APBN. Ini sesuai target yang harus dicapai, dan ini saya tahu tantangan yang tidak mudah,” ungkapnya.

Bendahara negara turut meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran. Pelaporan bisa dilakukan melalui tiga saluran yang sudah disiapkan Kemenkeu.

Pertama, melalui whistleblowing system laman www.wise.kemenkeu.go.id. Sistem ini merupakan aplikasi yang bisa menerima laporan pelanggaran di lingkungan Kemenkeu.

Kedua, melalui surat elektronik (e-mail) ke pengaduan@pajak.go.id. Ketiga, melalui saluran telepon nomor 1500-200.

"Berbagai pengaduan akan kami lindungi, sehingga kami juga berjanji untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka meneliti dan mengoreksi bila terdapat bukti, termasuk kasus yang tengah ditangani KPK yang merupakan hasil pengaduan masyarakat," ucapnya.

Sumber: Republika



Artikel Terbaru
pekanbaru | Selasa, 13 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengeluarkan Instruksi Walikota, tentang pelaksanaan.


kampar | Selasa, 13 April 2021

Sesuai dengan Surat tugas dari Badan Akreditasi Nasional PerguruanbTinggi (BAN-PT), Sekolah.


pelalawan | Minggu, 11 April 2021

Pelantikan Tiga organisasi minang riau, Ikatan keluarga minang riau(IKMR), Ikatan wanita Minang.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Sekretaris jendral SPS Pusat, Asmono Wikan mengatakan, ditengah kondisi pandemi Covid-19.


kampar | Jumat, 9 April 2021

Keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo Kabupaten Kampar mengadakan acara.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, melakukan pengawasan terhadap.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengingatkan pengelola bioskop untuk tetap disiplin mematuhi.


pelalawan | Kamis, 8 April 2021

Sempat dinyatakan vakum selama beberapa tahun belakangan, kepengurusan tiga organisasi.


pekanbaru | Selasa, 6 April 2021

Sebanyak 15 dari 83 kelurahan di Kota Pekanbaru sudah berstatus zona hijau. Kelurahan itu sudah.


nusantara | Selasa, 6 April 2021

Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja mencatat ada sekitar 12 ribu peserta Kartu Prakerja.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sri Mulyani Ingatkan Wajib Pajak Agar Jaga Integritas

pasar | Rabu, 3 Maret 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Putrajaya

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para wajib pajak tidak menyuap pegawainya termasuk yang bekerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini buntut dari dugaan kasus suap yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) DJP.

“Apabila terdapat bukti kekurangan pembayaran pajak, maka Ditjen Pajak akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya saat konferensi pers virtual ‘Pengusutan Dugaan Kasus Suap’ Rabu (3/3).

Sri Mulyani juga meminta wajib pajak, kuasa wajib pajak, dan konsultan pajak ikut menjaga integritas Ditjen Pajak. Hal utamanya tidak menjanjikan atau berupaya memberikan baik imbalan, hadiah, maupun sogokan kepada pegawai fiskal.

“Upaya yang dilakukan seperti itu merusak tidak hanya Ditjen Pajak atau individu, namun langkah-langkah seperti itu merusak pondasi negara kita,” ucapnya.

Menurutnya wajib pajak, kuasa wajib pajak, dan konsultan pajak harus menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan transparan. Hal ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satunya, melakukan pelaporan SPT Tahunan yang masa penyerahannya akan berakhir pada bulan ini bagi wajib pajak orang pribadi. Sedangkan bagi wajib pajak badan akan berakhir pada bulan depan.

“Fokus jalankan tugas dan saling jaga agar integritas masing-masing pribadi dan institusi tidak dikhianati atau dilukai. Fokus capai target penerimaan pajak sesuai Undang-Undang APBN. Ini sesuai target yang harus dicapai, dan ini saya tahu tantangan yang tidak mudah,” ungkapnya.

Bendahara negara turut meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran. Pelaporan bisa dilakukan melalui tiga saluran yang sudah disiapkan Kemenkeu.

Pertama, melalui whistleblowing system laman www.wise.kemenkeu.go.id. Sistem ini merupakan aplikasi yang bisa menerima laporan pelanggaran di lingkungan Kemenkeu.

Kedua, melalui surat elektronik (e-mail) ke pengaduan@pajak.go.id. Ketiga, melalui saluran telepon nomor 1500-200.

"Berbagai pengaduan akan kami lindungi, sehingga kami juga berjanji untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka meneliti dan mengoreksi bila terdapat bukti, termasuk kasus yang tengah ditangani KPK yang merupakan hasil pengaduan masyarakat," ucapnya.

Sumber: Republika


Artikel Terbaru

pekanbaru | Selasa, 13 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengeluarkan Instruksi Walikota, tentang pelaksanaan.


kampar | Selasa, 13 April 2021

Sesuai dengan Surat tugas dari Badan Akreditasi Nasional PerguruanbTinggi (BAN-PT), Sekolah.


pelalawan | Minggu, 11 April 2021

Pelantikan Tiga organisasi minang riau, Ikatan keluarga minang riau(IKMR), Ikatan wanita Minang.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Sekretaris jendral SPS Pusat, Asmono Wikan mengatakan, ditengah kondisi pandemi Covid-19.


kampar | Jumat, 9 April 2021

Keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo Kabupaten Kampar mengadakan acara.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, melakukan pengawasan terhadap.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengingatkan pengelola bioskop untuk tetap disiplin mematuhi.


pelalawan | Kamis, 8 April 2021

Sempat dinyatakan vakum selama beberapa tahun belakangan, kepengurusan tiga organisasi.


pekanbaru | Selasa, 6 April 2021

Sebanyak 15 dari 83 kelurahan di Kota Pekanbaru sudah berstatus zona hijau. Kelurahan itu sudah.


nusantara | Selasa, 6 April 2021

Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja mencatat ada sekitar 12 ribu peserta Kartu Prakerja.