1 Ramadhan 1442 H / Selasa, 13 April 2021
Kisruh Partai Demokrat
Kudeta Mantan Atasan, Moeldoko Tak Ksatria da Memalukan
politik | Sabtu, 6 Maret 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Putrajaya

Susilo Bambang Yudhoyono

BOGOR - Pernyataan mantan Panglima TNI, Moeldoko yang membantah akan mengambilalih posisi Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Bambang Harimurti (AHY) ternyata hanya omong kosong. Buktinya, kudeta melalui KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Moeldoko justru terlihat puas saat didaulat menjadi Ketua Umum partai berlambang mercy tersebut.

Sikap Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) itu, dinilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat sikap kesatria.  

"Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara ini, banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya KSP Moeldoko bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujar SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (5/3).

Tak hanya itu, SBY juga mengaku pernah mengangkat Moeldoko sebagai pembantunya saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan, dia juga menganggap, Moeldoko juga telah mendatangkan rasa malu bagi perwira yang pernah bertugas dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Mahakuasa atas kesalahan saya itu," ujar SBY.

Menurut SBY, gerakan kudeta tersebut belumlah usai setelah KLB menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat ilegal.  Meski demikian, dia mengingatkan para kader di seluruh Indonesia tetap mengedepankan cara-cara yang elok untuk mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat. Semua kader diminta untuk merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuanagn yang suci dan mulia. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang untuk mendapatklan keadilan," ujar SBY.

Meski begitu, ia mengaku tetap yakin dengan Presiden Joko Widodo memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pengambilalihan Partai Demokrat. Pemerintah dan negara juga tetap dipercaya SBY akan bertindak adil terhadap permasalahan ini.

"Serta akan menegakkan pranata hukum yang berlaku. Baik itu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Partai Politik, maupun AD/ART Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat," ujar Presiden keenam Republik Indonesia itu.

Sumber: Republika



Artikel Terbaru
pekanbaru | Selasa, 13 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengeluarkan Instruksi Walikota, tentang pelaksanaan.


kampar | Selasa, 13 April 2021

Sesuai dengan Surat tugas dari Badan Akreditasi Nasional PerguruanbTinggi (BAN-PT), Sekolah.


pelalawan | Minggu, 11 April 2021

Pelantikan Tiga organisasi minang riau, Ikatan keluarga minang riau(IKMR), Ikatan wanita Minang.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Sekretaris jendral SPS Pusat, Asmono Wikan mengatakan, ditengah kondisi pandemi Covid-19.


kampar | Jumat, 9 April 2021

Keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo Kabupaten Kampar mengadakan acara.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, melakukan pengawasan terhadap.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengingatkan pengelola bioskop untuk tetap disiplin mematuhi.


pelalawan | Kamis, 8 April 2021

Sempat dinyatakan vakum selama beberapa tahun belakangan, kepengurusan tiga organisasi.


pekanbaru | Selasa, 6 April 2021

Sebanyak 15 dari 83 kelurahan di Kota Pekanbaru sudah berstatus zona hijau. Kelurahan itu sudah.


nusantara | Selasa, 6 April 2021

Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja mencatat ada sekitar 12 ribu peserta Kartu Prakerja.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Susilo Bambang Yudhoyono

Kisruh Partai Demokrat

Kudeta Mantan Atasan, Moeldoko Tak Ksatria da Memalukan

politik | Sabtu, 6 Maret 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Putrajaya

BOGOR - Pernyataan mantan Panglima TNI, Moeldoko yang membantah akan mengambilalih posisi Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Bambang Harimurti (AHY) ternyata hanya omong kosong. Buktinya, kudeta melalui KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Moeldoko justru terlihat puas saat didaulat menjadi Ketua Umum partai berlambang mercy tersebut.

Sikap Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) itu, dinilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat sikap kesatria.  

"Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara ini, banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya KSP Moeldoko bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujar SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (5/3).

Tak hanya itu, SBY juga mengaku pernah mengangkat Moeldoko sebagai pembantunya saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan, dia juga menganggap, Moeldoko juga telah mendatangkan rasa malu bagi perwira yang pernah bertugas dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Mahakuasa atas kesalahan saya itu," ujar SBY.

Menurut SBY, gerakan kudeta tersebut belumlah usai setelah KLB menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat ilegal.  Meski demikian, dia mengingatkan para kader di seluruh Indonesia tetap mengedepankan cara-cara yang elok untuk mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat. Semua kader diminta untuk merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuanagn yang suci dan mulia. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang untuk mendapatklan keadilan," ujar SBY.

Meski begitu, ia mengaku tetap yakin dengan Presiden Joko Widodo memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pengambilalihan Partai Demokrat. Pemerintah dan negara juga tetap dipercaya SBY akan bertindak adil terhadap permasalahan ini.

"Serta akan menegakkan pranata hukum yang berlaku. Baik itu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Partai Politik, maupun AD/ART Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat," ujar Presiden keenam Republik Indonesia itu.

Sumber: Republika


Artikel Terbaru

pekanbaru | Selasa, 13 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengeluarkan Instruksi Walikota, tentang pelaksanaan.


kampar | Selasa, 13 April 2021

Sesuai dengan Surat tugas dari Badan Akreditasi Nasional PerguruanbTinggi (BAN-PT), Sekolah.


pelalawan | Minggu, 11 April 2021

Pelantikan Tiga organisasi minang riau, Ikatan keluarga minang riau(IKMR), Ikatan wanita Minang.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Sekretaris jendral SPS Pusat, Asmono Wikan mengatakan, ditengah kondisi pandemi Covid-19.


kampar | Jumat, 9 April 2021

Keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo Kabupaten Kampar mengadakan acara.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, melakukan pengawasan terhadap.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengingatkan pengelola bioskop untuk tetap disiplin mematuhi.


pelalawan | Kamis, 8 April 2021

Sempat dinyatakan vakum selama beberapa tahun belakangan, kepengurusan tiga organisasi.


pekanbaru | Selasa, 6 April 2021

Sebanyak 15 dari 83 kelurahan di Kota Pekanbaru sudah berstatus zona hijau. Kelurahan itu sudah.


nusantara | Selasa, 6 April 2021

Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja mencatat ada sekitar 12 ribu peserta Kartu Prakerja.