1 Ramadhan 1442 H / Selasa, 13 April 2021
568 Ribu Usulan Formasi PPPK Guru Diajukan Pemda ke Kemenpan RB
nusantara | Sabtu, 6 Maret 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Putrajaya

Direktur Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril

JAKARTA - Sebanyak 568.238 formasi guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diajukan pemerintah daerah. Saat ini, usulan formasi tersebut sedang dimutakhirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Data Kemendikbud mencatat, saat ini terdapat 1.002.616 kebutuhan guru secara nasional yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten. Pemerintah sendiri menyediakan satu juta kuota PPPK tahun ini.

Direktur Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril, mengatakan, pemerintah membuka seleksi guru ASN PPPK bagi honorer kategori dua (K2), honorer non-K2, dan lulusan program pendidikan profesi guru (PPG).

"Nantinya pemenuhan formasi sampai satu juta guru ASN PPPK akan dilanjutkan sampai seluruh kuota terpenuhi," kata Iwan, dalam keterangannya, Jumat (5/3).

Ia menjelaskan, jumlah tersebut diperoleh setelah Kemenpan RB, Kemendikbud, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Ia juga mengapresiasi 490 pemerintah daerah yang telah mengajukan formasi kebutuhan guru di wilayahnya. Ia pun berharap, pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi nantinya dapat mengirimkan pada kesempatan berikutnya.

"Ini diharapkan akan mampu mempercepat pemenuhan kekurangan guru di daerah yang saat ini jumlahnya masih sangat besar," kata dia.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengakui pihaknya mengusulkan 300 sampai 400-an guru diangkat menjadi PPPK. Usulan ini diutamakan untuk guru honorer golongan K-2. "Kami komitmen kesejahteraan guru termasuk GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Kami benar-benar komitmen untuk pendidikan," kata Sutiaji saat audiensi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Malang di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Malang, Jumat (5/3).

Pada Februari lalu, Sutiaji mengaku telah melantik 83 PPPK. Sekitar 72 orang di antaranya berprofesi sebagai guru. Wali Kota berjanji berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi para guru.

Pemkot Malang sebelumnya berencana membuka kembali rekrutmen formasi PPPK pada 2021 sebanyak 1.516 kursi. Jumlah formasi terbanyak merupakan guru dan tenaga medis. Namun, pemerintah pusat telah memfasilitasi skema perekrutan aparatur sipil negara melalui seleksi PPPK pada 2021 ini.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Malang, Burhanudin, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Malang atas kepedulian pemerintah kepada GTT dan PTT. Pada 2019, Wali Kota Malang sempat melakukan permintaan kepada kepala dinas agar ada pengusulan mengenai nasib GTT dan PTT. Dari sini muncul Perwal Nomor 1 Tahun 2019 tentang honorium pegawai tidak tetap.

"Terima kasih atas perhatiannya, GTT dan PTT yang semula menerima Rp 600 sampai 700 ribu, langsung paling rendah menerima Rp 1,7 juta. Kami sungguh terima kasih,” ujar Burhanudin.

Sumber: Republika



Artikel Terbaru
pekanbaru | Selasa, 13 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengeluarkan Instruksi Walikota, tentang pelaksanaan.


kampar | Selasa, 13 April 2021

Sesuai dengan Surat tugas dari Badan Akreditasi Nasional PerguruanbTinggi (BAN-PT), Sekolah.


pelalawan | Minggu, 11 April 2021

Pelantikan Tiga organisasi minang riau, Ikatan keluarga minang riau(IKMR), Ikatan wanita Minang.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Sekretaris jendral SPS Pusat, Asmono Wikan mengatakan, ditengah kondisi pandemi Covid-19.


kampar | Jumat, 9 April 2021

Keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo Kabupaten Kampar mengadakan acara.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, melakukan pengawasan terhadap.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengingatkan pengelola bioskop untuk tetap disiplin mematuhi.


pelalawan | Kamis, 8 April 2021

Sempat dinyatakan vakum selama beberapa tahun belakangan, kepengurusan tiga organisasi.


pekanbaru | Selasa, 6 April 2021

Sebanyak 15 dari 83 kelurahan di Kota Pekanbaru sudah berstatus zona hijau. Kelurahan itu sudah.


nusantara | Selasa, 6 April 2021

Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja mencatat ada sekitar 12 ribu peserta Kartu Prakerja.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Direktur Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril

568 Ribu Usulan Formasi PPPK Guru Diajukan Pemda ke Kemenpan RB

nusantara | Sabtu, 6 Maret 2021
Editor : Putrajaya | Penulis : Putrajaya

JAKARTA - Sebanyak 568.238 formasi guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diajukan pemerintah daerah. Saat ini, usulan formasi tersebut sedang dimutakhirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Data Kemendikbud mencatat, saat ini terdapat 1.002.616 kebutuhan guru secara nasional yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten. Pemerintah sendiri menyediakan satu juta kuota PPPK tahun ini.

Direktur Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril, mengatakan, pemerintah membuka seleksi guru ASN PPPK bagi honorer kategori dua (K2), honorer non-K2, dan lulusan program pendidikan profesi guru (PPG).

"Nantinya pemenuhan formasi sampai satu juta guru ASN PPPK akan dilanjutkan sampai seluruh kuota terpenuhi," kata Iwan, dalam keterangannya, Jumat (5/3).

Ia menjelaskan, jumlah tersebut diperoleh setelah Kemenpan RB, Kemendikbud, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Ia juga mengapresiasi 490 pemerintah daerah yang telah mengajukan formasi kebutuhan guru di wilayahnya. Ia pun berharap, pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi nantinya dapat mengirimkan pada kesempatan berikutnya.

"Ini diharapkan akan mampu mempercepat pemenuhan kekurangan guru di daerah yang saat ini jumlahnya masih sangat besar," kata dia.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengakui pihaknya mengusulkan 300 sampai 400-an guru diangkat menjadi PPPK. Usulan ini diutamakan untuk guru honorer golongan K-2. "Kami komitmen kesejahteraan guru termasuk GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Kami benar-benar komitmen untuk pendidikan," kata Sutiaji saat audiensi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Malang di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Malang, Jumat (5/3).

Pada Februari lalu, Sutiaji mengaku telah melantik 83 PPPK. Sekitar 72 orang di antaranya berprofesi sebagai guru. Wali Kota berjanji berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi para guru.

Pemkot Malang sebelumnya berencana membuka kembali rekrutmen formasi PPPK pada 2021 sebanyak 1.516 kursi. Jumlah formasi terbanyak merupakan guru dan tenaga medis. Namun, pemerintah pusat telah memfasilitasi skema perekrutan aparatur sipil negara melalui seleksi PPPK pada 2021 ini.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Malang, Burhanudin, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Malang atas kepedulian pemerintah kepada GTT dan PTT. Pada 2019, Wali Kota Malang sempat melakukan permintaan kepada kepala dinas agar ada pengusulan mengenai nasib GTT dan PTT. Dari sini muncul Perwal Nomor 1 Tahun 2019 tentang honorium pegawai tidak tetap.

"Terima kasih atas perhatiannya, GTT dan PTT yang semula menerima Rp 600 sampai 700 ribu, langsung paling rendah menerima Rp 1,7 juta. Kami sungguh terima kasih,” ujar Burhanudin.

Sumber: Republika


Artikel Terbaru

pekanbaru | Selasa, 13 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengeluarkan Instruksi Walikota, tentang pelaksanaan.


kampar | Selasa, 13 April 2021

Sesuai dengan Surat tugas dari Badan Akreditasi Nasional PerguruanbTinggi (BAN-PT), Sekolah.


pelalawan | Minggu, 11 April 2021

Pelantikan Tiga organisasi minang riau, Ikatan keluarga minang riau(IKMR), Ikatan wanita Minang.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Sekretaris jendral SPS Pusat, Asmono Wikan mengatakan, ditengah kondisi pandemi Covid-19.


kampar | Jumat, 9 April 2021

Keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo Kabupaten Kampar mengadakan acara.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, melakukan pengawasan terhadap.


pekanbaru | Jumat, 9 April 2021

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengingatkan pengelola bioskop untuk tetap disiplin mematuhi.


pelalawan | Kamis, 8 April 2021

Sempat dinyatakan vakum selama beberapa tahun belakangan, kepengurusan tiga organisasi.


pekanbaru | Selasa, 6 April 2021

Sebanyak 15 dari 83 kelurahan di Kota Pekanbaru sudah berstatus zona hijau. Kelurahan itu sudah.


nusantara | Selasa, 6 April 2021

Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja mencatat ada sekitar 12 ribu peserta Kartu Prakerja.