6 Syawwal 1442 H / Selasa, 18 Mei 2021
Mahfud: PemerintahTak Bisa Bubarkan KLB Demokrat
politik | Minggu, 7 Maret 2021
Editor : red | Penulis : PE*

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (FOTO:int)

JAKARTA-- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah tak bisa membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum beberapa waktu lalu.

Menurut dia, tindakan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Kalau saya menyebut kita tidak bisa melarang KLB karena memang ini masih ada saja orang menuding KLB itu dilindungi, kita enggak ada urusannya. Pemerintah tidak melindungi KLB, enggak. Tetapi memang tidak boleh membubarkan," kata Mahfud dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (7/3).

Mahfud lantas menyinggung pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak berbuat banyak ketika terjadi dualisme Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tahun 2008 hingga menghasilkan kubu Parung (Gus Dur) dan kubu Ancol (Cak Imin).

Hal serupa juga terjadi pada PKB di era Presiden Megawati Sukarnoputri.

"Seperti halnya dulu, saya ulangi, pak SBY enggak membubarkan KLB-nya PKB ada dua dan berkali-kali forum. Bu Mega juga enggak membubarkan KLB-nya Pak Tori [Matori Abdul Jalil]," ucapnya.

Menurut Mahfud, hal itu bukan berarti SBY maupun Megawati memihak pada salah satu kubu melainkan dilarang oleh aturan perundang-undangan.

"Bukan pak SBY atau Bu Mega memihak, tapi memang menurut UU tidak boleh. Seperti sekarang UU sama berlaku, UU Nomor 9 Tahun 1998, hukumnya jelas," jelasnya.

Sebelumnya, Mahfud menyebut KLB Partai Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu merupakan persoalan internal partai.

Ia mengatakan hingga saat ini belum ada persoalan hukum lantaran memang belum ada permintaan legalitas hukum terkait hasil KLB di Deli Serdang kepada pemerintah.

Mahfud pun berjanji pemerintah akan menindaklanjuti KLB tersebut secara transparan dan sesuai hukum jika sudah menerima laporan secara resmi.

 

Sumber :CNN



Artikel Terbaru
riau | Sabtu, 15 Mei 2021

Gubernur Riau bersama dengan Forkopimda Riau dan Bupati Kampar melakukan peninjauan.


riau | Jumat, 14 Mei 2021

Kota Pekanbaru, masih berada diurutan atas di Riau dari segi penyebaran dan penambahan kasus.


pekanbaru | Jumat, 14 Mei 2021

Antisipasi penyebaran virus Corona,  bioskop di KotaPekanbaru kembali harus ditutup.


mancanegara | Jumat, 14 Mei 2021

Singapura mengumumkan akan menerapkan pembatasan ketat kegiatan sosial dan publik lainnya.


pasar | Jumat, 14 Mei 2021

Keberadaan teknologi kian hari berguna untuk memudahkan hidup manusia. Salah satunya dengan.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengoreksi kekuatan gempa bumi di Kabupaten.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Gempa bumi susulan mengguncang Nias Barat, Sumatera Utara, dengan magnitudo 5,2. Gempa ini.


riau | Jumat, 14 Mei 2021

Dua dari Tiga korban, Rajis Dikomira serta Fadil Irsandi umur 20 tahun  yang berencana.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang Nias Barat, Sumatera Utara, Jumat (14/5-2021)..


pasar | Selasa, 11 Mei 2021

Hari Raya Lebaran merupakan momentum bagi sebagian orang untuk berkumpul dan bersilaturahmi.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (FOTO:int)

Mahfud: PemerintahTak Bisa Bubarkan KLB Demokrat

politik | Minggu, 7 Maret 2021
Editor : red | Penulis : PE*

JAKARTA-- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah tak bisa membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum beberapa waktu lalu.

Menurut dia, tindakan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Kalau saya menyebut kita tidak bisa melarang KLB karena memang ini masih ada saja orang menuding KLB itu dilindungi, kita enggak ada urusannya. Pemerintah tidak melindungi KLB, enggak. Tetapi memang tidak boleh membubarkan," kata Mahfud dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (7/3).

Mahfud lantas menyinggung pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak berbuat banyak ketika terjadi dualisme Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tahun 2008 hingga menghasilkan kubu Parung (Gus Dur) dan kubu Ancol (Cak Imin).

Hal serupa juga terjadi pada PKB di era Presiden Megawati Sukarnoputri.

"Seperti halnya dulu, saya ulangi, pak SBY enggak membubarkan KLB-nya PKB ada dua dan berkali-kali forum. Bu Mega juga enggak membubarkan KLB-nya Pak Tori [Matori Abdul Jalil]," ucapnya.

Menurut Mahfud, hal itu bukan berarti SBY maupun Megawati memihak pada salah satu kubu melainkan dilarang oleh aturan perundang-undangan.

"Bukan pak SBY atau Bu Mega memihak, tapi memang menurut UU tidak boleh. Seperti sekarang UU sama berlaku, UU Nomor 9 Tahun 1998, hukumnya jelas," jelasnya.

Sebelumnya, Mahfud menyebut KLB Partai Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu merupakan persoalan internal partai.

Ia mengatakan hingga saat ini belum ada persoalan hukum lantaran memang belum ada permintaan legalitas hukum terkait hasil KLB di Deli Serdang kepada pemerintah.

Mahfud pun berjanji pemerintah akan menindaklanjuti KLB tersebut secara transparan dan sesuai hukum jika sudah menerima laporan secara resmi.

 

Sumber :CNN


Artikel Terbaru

riau | Sabtu, 15 Mei 2021

Gubernur Riau bersama dengan Forkopimda Riau dan Bupati Kampar melakukan peninjauan.


riau | Jumat, 14 Mei 2021

Kota Pekanbaru, masih berada diurutan atas di Riau dari segi penyebaran dan penambahan kasus.


pekanbaru | Jumat, 14 Mei 2021

Antisipasi penyebaran virus Corona,  bioskop di KotaPekanbaru kembali harus ditutup.


mancanegara | Jumat, 14 Mei 2021

Singapura mengumumkan akan menerapkan pembatasan ketat kegiatan sosial dan publik lainnya.


pasar | Jumat, 14 Mei 2021

Keberadaan teknologi kian hari berguna untuk memudahkan hidup manusia. Salah satunya dengan.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengoreksi kekuatan gempa bumi di Kabupaten.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Gempa bumi susulan mengguncang Nias Barat, Sumatera Utara, dengan magnitudo 5,2. Gempa ini.


riau | Jumat, 14 Mei 2021

Dua dari Tiga korban, Rajis Dikomira serta Fadil Irsandi umur 20 tahun  yang berencana.


nusantara | Jumat, 14 Mei 2021

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang Nias Barat, Sumatera Utara, Jumat (14/5-2021)..


pasar | Selasa, 11 Mei 2021

Hari Raya Lebaran merupakan momentum bagi sebagian orang untuk berkumpul dan bersilaturahmi.