27 Zulhijjah 1442 H / Jumat, 6 Agustus 2021
Setelah Menuai Kritikan, Polri Akhir Minta Maaf dan Cabut Telegram Larang Siarkan Arogansi Polisi
nusantara | Selasa, 6 April 2021
Editor : Putra | Penulis : Vivanews

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono

Jakarta - Setelah sempat menuai kritikan, Mabes Polri akhirnya mencabut instruksi surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo soal ketentuan peliputan media massa terkait tindak pidana atau kejahatan kekerasan.

Pencabutan tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat dikeluarkan Selasa, 6 April 2021. Surat pencabutan ditandatangani Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono.

"Ya, benar, sudah dicabut," kata Argo kepada wartawan, Selasa, 6 April 2021.

Sedikitnya, ada 11 poin dalam surat telegram tersebut. Salah satunya, dilarang menyiarkan tindakan atau arogansi anggota kepolisian.

"Kami sampaikan permintaan maaf kalau terjadi miss dan membuat ketidaknyamanan media," ujar Argo.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono menjelaskan, pencabutan instruksi soal ketentuan peliputan media massa terkait tindak pidana atau kejahatan kekerasan, dikarenakan banyaknya penafsiran berbeda soal hal ini.

"Direvisi adalah ketika banyak muncul penafsiran di luar Polri terhadap STR 750," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono di Kompleks Mabes Polri, Selasa, 6 April 2021.

Korps Bhayangkara, kata Rusdi, mengamati respons yang hadir usai dikeluarkannya instruksi tersebut. Dia menyebutkan, pihaknya merespons apa yang menjadi tanggapan dari publik terkait hal ini. Lantaran itu,  Kapolri Jenderal Sigit akhirnya mengeluarkan instruksi baru yang isinya membatalkan instruksi pertama.

"Oleh karena itu pimpinan mengeluarkan kebijakan dengan memunculkan STR 759 yang menyatakan bahwa STR 750 dibatalkan," kata Rusdi.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram soal ketentuan peliputan media massa terkait tindak pidana atau kejahatan kekerasan.

Surat telegram Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021 itu ditandatangani Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021.

 



Artikel Terbaru
pelalawan | Kamis, 5 Agustus 2021

Bhabinkamtibmas Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dan FIF Group, Kamis (5/8-2021) melakukan giat.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercaayaan.


pasar | Kamis, 5 Agustus 2021

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.342 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Kamis.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang mengupayakan agar pencairan bantuan langsung tunai.


pekanbaru | Kamis, 5 Agustus 2021

Sebanyak 12 orang warga pendatang dinyatakan reaktif Covid-19 usai menjalani tes swab antigen.


kampar | Kamis, 5 Agustus 2021

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH MH menerima tokoh masyarakat dari Desa Rantau Kasih.


riau | Kamis, 5 Agustus 2021

Danrem 031 Wira Bima, Brigjen TNI M Syech Ismed SE MHan terus menggesa pelaksanaan vaksinasi.


dumai | Kamis, 5 Agustus 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau saat ini telah merampungkan.



bengkalis | Kamis, 5 Agustus 2021

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan Manager.


Agu 2021
06


Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono

Setelah Menuai Kritikan, Polri Akhir Minta Maaf dan Cabut Telegram Larang Siarkan Arogansi Polisi

nusantara | Selasa, 6 April 2021
Editor : Putra | Penulis : Vivanews

Jakarta - Setelah sempat menuai kritikan, Mabes Polri akhirnya mencabut instruksi surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo soal ketentuan peliputan media massa terkait tindak pidana atau kejahatan kekerasan.

Pencabutan tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat dikeluarkan Selasa, 6 April 2021. Surat pencabutan ditandatangani Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono.

"Ya, benar, sudah dicabut," kata Argo kepada wartawan, Selasa, 6 April 2021.

Sedikitnya, ada 11 poin dalam surat telegram tersebut. Salah satunya, dilarang menyiarkan tindakan atau arogansi anggota kepolisian.

"Kami sampaikan permintaan maaf kalau terjadi miss dan membuat ketidaknyamanan media," ujar Argo.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono menjelaskan, pencabutan instruksi soal ketentuan peliputan media massa terkait tindak pidana atau kejahatan kekerasan, dikarenakan banyaknya penafsiran berbeda soal hal ini.

"Direvisi adalah ketika banyak muncul penafsiran di luar Polri terhadap STR 750," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono di Kompleks Mabes Polri, Selasa, 6 April 2021.

Korps Bhayangkara, kata Rusdi, mengamati respons yang hadir usai dikeluarkannya instruksi tersebut. Dia menyebutkan, pihaknya merespons apa yang menjadi tanggapan dari publik terkait hal ini. Lantaran itu,  Kapolri Jenderal Sigit akhirnya mengeluarkan instruksi baru yang isinya membatalkan instruksi pertama.

"Oleh karena itu pimpinan mengeluarkan kebijakan dengan memunculkan STR 759 yang menyatakan bahwa STR 750 dibatalkan," kata Rusdi.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram soal ketentuan peliputan media massa terkait tindak pidana atau kejahatan kekerasan.

Surat telegram Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021 itu ditandatangani Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021.

 


Artikel Terbaru

pelalawan | Kamis, 5 Agustus 2021

Bhabinkamtibmas Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dan FIF Group, Kamis (5/8-2021) melakukan giat.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercaayaan.


pasar | Kamis, 5 Agustus 2021

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.342 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Kamis.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang mengupayakan agar pencairan bantuan langsung tunai.


pekanbaru | Kamis, 5 Agustus 2021

Sebanyak 12 orang warga pendatang dinyatakan reaktif Covid-19 usai menjalani tes swab antigen.


kampar | Kamis, 5 Agustus 2021

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH MH menerima tokoh masyarakat dari Desa Rantau Kasih.


riau | Kamis, 5 Agustus 2021

Danrem 031 Wira Bima, Brigjen TNI M Syech Ismed SE MHan terus menggesa pelaksanaan vaksinasi.


dumai | Kamis, 5 Agustus 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau saat ini telah merampungkan.



bengkalis | Kamis, 5 Agustus 2021

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan Manager.