27 Zulhijjah 1442 H / Jumat, 6 Agustus 2021
Parah, Pajak Pertambahan Nilai  Akan Naik Jadi 12%
pasar | Sabtu, 5 Juni 2021
Editor : red | Penulis : PE*

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn)/ int

JAKARTA - - Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) menjadi 12% dari yang sebelumnya sebesar 10%.

Dalam draft RUU Perubahan kelima Atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tertulis bahwa "Tarif pajak pertambahan nilai adalah 12%," demikian tertulis pada pasal 7 ayat 1 seperti yang beritakan detik.com, Sabtu (5/6/2021).

Adapun pada ayat 3, tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. 

Perubahan tarif PPn tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk selanjutkan akan dilakukan pembahasan pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pada ayat 2 dijelaskan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

Pasal 7A ayat 1 menerangkan bahwa PPN dapat dikenakan dengan tarif berbeda dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 atau ayat 3, yakni atas: penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu; impor barang kena pajak tertentu; dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Selanjutnya pada Pasal 7A ayat 2 menerangkan tarif berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dikenakan paling rendah 5% dan paling tinggi 25%.

Berikutnya pada ayat 3, tertuang sebagai berikut. "Ketentuan mengenai jenis barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, barang kena pajak tidak berwujud tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah."


Sumber: CNBC



Artikel Terbaru
pelalawan | Kamis, 5 Agustus 2021

Bhabinkamtibmas Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dan FIF Group, Kamis (5/8-2021) melakukan giat.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercaayaan.


pasar | Kamis, 5 Agustus 2021

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.342 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Kamis.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang mengupayakan agar pencairan bantuan langsung tunai.


pekanbaru | Kamis, 5 Agustus 2021

Sebanyak 12 orang warga pendatang dinyatakan reaktif Covid-19 usai menjalani tes swab antigen.


kampar | Kamis, 5 Agustus 2021

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH MH menerima tokoh masyarakat dari Desa Rantau Kasih.


riau | Kamis, 5 Agustus 2021

Danrem 031 Wira Bima, Brigjen TNI M Syech Ismed SE MHan terus menggesa pelaksanaan vaksinasi.


dumai | Kamis, 5 Agustus 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau saat ini telah merampungkan.



bengkalis | Kamis, 5 Agustus 2021

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan Manager.


Agu 2021
06


Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn)/ int

Parah, Pajak Pertambahan Nilai  Akan Naik Jadi 12%

pasar | Sabtu, 5 Juni 2021
Editor : red | Penulis : PE*

JAKARTA - - Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) menjadi 12% dari yang sebelumnya sebesar 10%.

Dalam draft RUU Perubahan kelima Atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tertulis bahwa "Tarif pajak pertambahan nilai adalah 12%," demikian tertulis pada pasal 7 ayat 1 seperti yang beritakan detik.com, Sabtu (5/6/2021).

Adapun pada ayat 3, tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. 

Perubahan tarif PPn tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk selanjutkan akan dilakukan pembahasan pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pada ayat 2 dijelaskan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

Pasal 7A ayat 1 menerangkan bahwa PPN dapat dikenakan dengan tarif berbeda dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 atau ayat 3, yakni atas: penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu; impor barang kena pajak tertentu; dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Selanjutnya pada Pasal 7A ayat 2 menerangkan tarif berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dikenakan paling rendah 5% dan paling tinggi 25%.

Berikutnya pada ayat 3, tertuang sebagai berikut. "Ketentuan mengenai jenis barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, barang kena pajak tidak berwujud tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah."


Sumber: CNBC


Artikel Terbaru

pelalawan | Kamis, 5 Agustus 2021

Bhabinkamtibmas Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dan FIF Group, Kamis (5/8-2021) melakukan giat.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercaayaan.


pasar | Kamis, 5 Agustus 2021

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.342 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Kamis.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang mengupayakan agar pencairan bantuan langsung tunai.


pekanbaru | Kamis, 5 Agustus 2021

Sebanyak 12 orang warga pendatang dinyatakan reaktif Covid-19 usai menjalani tes swab antigen.


kampar | Kamis, 5 Agustus 2021

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH MH menerima tokoh masyarakat dari Desa Rantau Kasih.


riau | Kamis, 5 Agustus 2021

Danrem 031 Wira Bima, Brigjen TNI M Syech Ismed SE MHan terus menggesa pelaksanaan vaksinasi.


dumai | Kamis, 5 Agustus 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau saat ini telah merampungkan.



bengkalis | Kamis, 5 Agustus 2021

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan Manager.