27 Zulhijjah 1442 H / Jumat, 6 Agustus 2021
Pemilihan FKUB Riau Sesuai Prosedur, Wagubri Bantah Intervensi
riau | Rabu, 9 Juni 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution/ PE

PEKANBARU --Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution luruskan tudingan yang beredar di media sosial, bahwa dia dianggap memimpin rapat ilegal terkait pemilihan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Riau.

Hal ini disampaikan Edy Natar Nasution saat jumpa pers di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Rabu (9/6/2021).

Ditegaskannya, kehadirannya sebagai perwakilan Pemerintah Riau tidak terlibat dalam pemilihan kepengurusan FKUB Provinsi Riau itu. Namun ditekannya,  pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dalam pembentukan forum tersebut yang di prakarsai oleh masyarakat. 

"Pemerintah hanya memfasilitasi, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur," tegasnya.

Apalagi dikatakan Wagubri,  FKUB  kepengurusan periode 2016-2021 ini berakhir hari ini, tanggal 9 Juni. Karena akan berakhir, dan tidak terjadi kekosongan, kita fasilitasi untuk dibentuk kembali kepengurusan yang baru," kata Edy Nasution.

Ia menjelaskan bahwa dasar pembentukan FKUB ada dua yang pertama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama berdaya FKUB dan pendirian rumah ibadah.

Sedangkan yang kedua, Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja FKUB Provinsi Riau.
 
Pembentukan FKUB Provinsi Riau itu menurut pasal 8 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, juga Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun tahun 2007 yang menyebutkan bahwa FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

"Masyarakat dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah pemuka agama," ucapnya.

Terangnya, menurut pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud tokoh pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

"Jadi pemuka agama itu bisa sebagai pemimpin organisasi keagamaan, bisa juga tidak sebagai pemimpin tetapi dia orang yang diakui sebagai panutan keagamaan di lingkungannya nya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa didalam aturan menteri juga dijelaskan tentang FKUB, yang mana jumlah kepengurusan FKUB ditingkat Provinsi itu maksimal 21 orang, untuk ditingkat Kabupaten jumlahnya maksimal 17 orang dan dikecamatan maksimal 13 orang.

"Artinya jika maksimalnya 21 orang untuk maka bisa juga kurang dari angka maksimal tersebut," terangnya.



Artikel Terbaru
pelalawan | Kamis, 5 Agustus 2021

Bhabinkamtibmas Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dan FIF Group, Kamis (5/8-2021) melakukan giat.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercaayaan.


pasar | Kamis, 5 Agustus 2021

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.342 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Kamis.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang mengupayakan agar pencairan bantuan langsung tunai.


pekanbaru | Kamis, 5 Agustus 2021

Sebanyak 12 orang warga pendatang dinyatakan reaktif Covid-19 usai menjalani tes swab antigen.


kampar | Kamis, 5 Agustus 2021

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH MH menerima tokoh masyarakat dari Desa Rantau Kasih.


riau | Kamis, 5 Agustus 2021

Danrem 031 Wira Bima, Brigjen TNI M Syech Ismed SE MHan terus menggesa pelaksanaan vaksinasi.


dumai | Kamis, 5 Agustus 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau saat ini telah merampungkan.



bengkalis | Kamis, 5 Agustus 2021

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan Manager.


Agu 2021
06


Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution/ PE

Pemilihan FKUB Riau Sesuai Prosedur, Wagubri Bantah Intervensi

riau | Rabu, 9 Juni 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

PEKANBARU --Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution luruskan tudingan yang beredar di media sosial, bahwa dia dianggap memimpin rapat ilegal terkait pemilihan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Riau.

Hal ini disampaikan Edy Natar Nasution saat jumpa pers di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Rabu (9/6/2021).

Ditegaskannya, kehadirannya sebagai perwakilan Pemerintah Riau tidak terlibat dalam pemilihan kepengurusan FKUB Provinsi Riau itu. Namun ditekannya,  pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dalam pembentukan forum tersebut yang di prakarsai oleh masyarakat. 

"Pemerintah hanya memfasilitasi, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur," tegasnya.

Apalagi dikatakan Wagubri,  FKUB  kepengurusan periode 2016-2021 ini berakhir hari ini, tanggal 9 Juni. Karena akan berakhir, dan tidak terjadi kekosongan, kita fasilitasi untuk dibentuk kembali kepengurusan yang baru," kata Edy Nasution.

Ia menjelaskan bahwa dasar pembentukan FKUB ada dua yang pertama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama berdaya FKUB dan pendirian rumah ibadah.

Sedangkan yang kedua, Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja FKUB Provinsi Riau.
 
Pembentukan FKUB Provinsi Riau itu menurut pasal 8 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, juga Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun tahun 2007 yang menyebutkan bahwa FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

"Masyarakat dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah pemuka agama," ucapnya.

Terangnya, menurut pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud tokoh pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

"Jadi pemuka agama itu bisa sebagai pemimpin organisasi keagamaan, bisa juga tidak sebagai pemimpin tetapi dia orang yang diakui sebagai panutan keagamaan di lingkungannya nya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa didalam aturan menteri juga dijelaskan tentang FKUB, yang mana jumlah kepengurusan FKUB ditingkat Provinsi itu maksimal 21 orang, untuk ditingkat Kabupaten jumlahnya maksimal 17 orang dan dikecamatan maksimal 13 orang.

"Artinya jika maksimalnya 21 orang untuk maka bisa juga kurang dari angka maksimal tersebut," terangnya.


Artikel Terbaru

pelalawan | Kamis, 5 Agustus 2021

Bhabinkamtibmas Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dan FIF Group, Kamis (5/8-2021) melakukan giat.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus optimistis tingkat kepercaayaan.


pasar | Kamis, 5 Agustus 2021

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.342 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Kamis.


nusantara | Kamis, 5 Agustus 2021

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang mengupayakan agar pencairan bantuan langsung tunai.


pekanbaru | Kamis, 5 Agustus 2021

Sebanyak 12 orang warga pendatang dinyatakan reaktif Covid-19 usai menjalani tes swab antigen.


kampar | Kamis, 5 Agustus 2021

Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH MH menerima tokoh masyarakat dari Desa Rantau Kasih.


riau | Kamis, 5 Agustus 2021

Danrem 031 Wira Bima, Brigjen TNI M Syech Ismed SE MHan terus menggesa pelaksanaan vaksinasi.


dumai | Kamis, 5 Agustus 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau saat ini telah merampungkan.



bengkalis | Kamis, 5 Agustus 2021

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan Manager.