8 Zulqaidah 1442 H / Jumat, 18 Juni 2021
Pemilihan FKUB Riau Sesuai Prosedur, Wagubri Bantah Intervensi
riau | Rabu, 9 Juni 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution/ PE

PEKANBARU --Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution luruskan tudingan yang beredar di media sosial, bahwa dia dianggap memimpin rapat ilegal terkait pemilihan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Riau.

Hal ini disampaikan Edy Natar Nasution saat jumpa pers di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Rabu (9/6/2021).

Ditegaskannya, kehadirannya sebagai perwakilan Pemerintah Riau tidak terlibat dalam pemilihan kepengurusan FKUB Provinsi Riau itu. Namun ditekannya,  pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dalam pembentukan forum tersebut yang di prakarsai oleh masyarakat. 

"Pemerintah hanya memfasilitasi, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur," tegasnya.

Apalagi dikatakan Wagubri,  FKUB  kepengurusan periode 2016-2021 ini berakhir hari ini, tanggal 9 Juni. Karena akan berakhir, dan tidak terjadi kekosongan, kita fasilitasi untuk dibentuk kembali kepengurusan yang baru," kata Edy Nasution.

Ia menjelaskan bahwa dasar pembentukan FKUB ada dua yang pertama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama berdaya FKUB dan pendirian rumah ibadah.

Sedangkan yang kedua, Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja FKUB Provinsi Riau.
 
Pembentukan FKUB Provinsi Riau itu menurut pasal 8 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, juga Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun tahun 2007 yang menyebutkan bahwa FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

"Masyarakat dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah pemuka agama," ucapnya.

Terangnya, menurut pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud tokoh pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

"Jadi pemuka agama itu bisa sebagai pemimpin organisasi keagamaan, bisa juga tidak sebagai pemimpin tetapi dia orang yang diakui sebagai panutan keagamaan di lingkungannya nya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa didalam aturan menteri juga dijelaskan tentang FKUB, yang mana jumlah kepengurusan FKUB ditingkat Provinsi itu maksimal 21 orang, untuk ditingkat Kabupaten jumlahnya maksimal 17 orang dan dikecamatan maksimal 13 orang.

"Artinya jika maksimalnya 21 orang untuk maka bisa juga kurang dari angka maksimal tersebut," terangnya.



Artikel Terbaru
riau | Jumat, 18 Juni 2021

Tingkatkan kerjasama diberbagai bidang , Rektor Universitas Pahlawan Prof. Dr. Amir Luthfi.


pekanbaru | Jumat, 18 Juni 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru belum menerima petunjuk teknis (Juknis) terkait.


kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Kondisi Kabupaten Kampar yang luasnya lebih kurang 11 ribu kilometer persegi dengan penduduk.


kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj Muslimawati Catur mengatakan, pengolahan sampah, dari sesuatu.


kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Si jago merah kembali melahap bangunan permanen Lantai II ruko Apotek Hikmah di Jalan Prof. M.


kampar | Kamis, 17 Juni 2021

Pemerintah Kabupaten Kampar, Kamis(17/6-2021) menyerahkan bantuan kepada warga Desa Pangkalan.


pekanbaru | Kamis, 17 Juni 2021

Sebanyak 10 unit bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang difungsikan menjadi bus vaksinasi.


pekanbaru | Kamis, 17 Juni 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).


pekanbaru | Rabu, 16 Juni 2021

Pemerintah Pekanbaru untuk sementara harus menghentikan pelayanan vaksinasi tahap pertama di.


kampar | Rabu, 16 Juni 2021

Sebagai wujud perhatian sosial kepada masyarakat, Pemerintah Kampar, Rabu (16/6-2021).


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution/ PE

Pemilihan FKUB Riau Sesuai Prosedur, Wagubri Bantah Intervensi

riau | Rabu, 9 Juni 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

PEKANBARU --Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution luruskan tudingan yang beredar di media sosial, bahwa dia dianggap memimpin rapat ilegal terkait pemilihan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Riau.

Hal ini disampaikan Edy Natar Nasution saat jumpa pers di Kediaman Wakil Gubernur Riau, Rabu (9/6/2021).

Ditegaskannya, kehadirannya sebagai perwakilan Pemerintah Riau tidak terlibat dalam pemilihan kepengurusan FKUB Provinsi Riau itu. Namun ditekannya,  pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dalam pembentukan forum tersebut yang di prakarsai oleh masyarakat. 

"Pemerintah hanya memfasilitasi, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur," tegasnya.

Apalagi dikatakan Wagubri,  FKUB  kepengurusan periode 2016-2021 ini berakhir hari ini, tanggal 9 Juni. Karena akan berakhir, dan tidak terjadi kekosongan, kita fasilitasi untuk dibentuk kembali kepengurusan yang baru," kata Edy Nasution.

Ia menjelaskan bahwa dasar pembentukan FKUB ada dua yang pertama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama berdaya FKUB dan pendirian rumah ibadah.

Sedangkan yang kedua, Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja FKUB Provinsi Riau.
 
Pembentukan FKUB Provinsi Riau itu menurut pasal 8 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, juga Peraturan Gubernur Riau nomor 28 tahun tahun 2007 yang menyebutkan bahwa FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

"Masyarakat dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah pemuka agama," ucapnya.

Terangnya, menurut pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dimaksud tokoh pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

"Jadi pemuka agama itu bisa sebagai pemimpin organisasi keagamaan, bisa juga tidak sebagai pemimpin tetapi dia orang yang diakui sebagai panutan keagamaan di lingkungannya nya," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa didalam aturan menteri juga dijelaskan tentang FKUB, yang mana jumlah kepengurusan FKUB ditingkat Provinsi itu maksimal 21 orang, untuk ditingkat Kabupaten jumlahnya maksimal 17 orang dan dikecamatan maksimal 13 orang.

"Artinya jika maksimalnya 21 orang untuk maka bisa juga kurang dari angka maksimal tersebut," terangnya.


Artikel Terbaru

riau | Jumat, 18 Juni 2021

Tingkatkan kerjasama diberbagai bidang , Rektor Universitas Pahlawan Prof. Dr. Amir Luthfi.


pekanbaru | Jumat, 18 Juni 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru belum menerima petunjuk teknis (Juknis) terkait.


kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Kondisi Kabupaten Kampar yang luasnya lebih kurang 11 ribu kilometer persegi dengan penduduk.


kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj Muslimawati Catur mengatakan, pengolahan sampah, dari sesuatu.


kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Si jago merah kembali melahap bangunan permanen Lantai II ruko Apotek Hikmah di Jalan Prof. M.


kampar | Kamis, 17 Juni 2021

Pemerintah Kabupaten Kampar, Kamis(17/6-2021) menyerahkan bantuan kepada warga Desa Pangkalan.


pekanbaru | Kamis, 17 Juni 2021

Sebanyak 10 unit bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang difungsikan menjadi bus vaksinasi.


pekanbaru | Kamis, 17 Juni 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).


pekanbaru | Rabu, 16 Juni 2021

Pemerintah Pekanbaru untuk sementara harus menghentikan pelayanan vaksinasi tahap pertama di.


kampar | Rabu, 16 Juni 2021

Sebagai wujud perhatian sosial kepada masyarakat, Pemerintah Kampar, Rabu (16/6-2021).