8 Zulqaidah 1442 H / Jumat, 18 Juni 2021
Segera, Disbun Riau Sosialisasikan Harga TBS Sawit Plasma 
pasar | Kamis, 10 Juni 2021
Editor : red | Penulis : PE*

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli /int

PEKANBARU -- Dinas perkebunan (Disbun) Provinsi Riau segera mensosialisasikann Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 tahun 2020, terkait tata cara penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun plasma maupun swadaya.

"Kita akan mensosialisasikan Pergub 77 itu ke kabupaten/kota, sebelum diberlakukan. Tahap awal, kami akan sosialisasi ke Kabupaten Pelalawan pekan depan," kata Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli, Kamis (10/6/21) di Pekanbaru seperti dilansir mediacenter riau.

Dia mengungkapkan, sosialisasi ini sangat penting agar para pekebun sawit tidak terkejut pada saat Pergub 77 ini diberlakukan. 

Pihaknya akan memberikan pemahaman bahwa Pergub ini menguntungkan pekebun dan asosiasinya, pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan asosiasinya  dan stakeholder terkait soal keseragaman penetapan harga TBS.

"Pergub tentang tataniaga TBS produksi pekebun Riau terasa Istimewa dari Pergub provinsi lain. Pasalnya, Pergub tidak hanya mengatur pekebun plasma, tetapi juga untuk pekebun Swadaya yang jumlahnya 52 persen dari total luasan di Riau," ulasnya.

Dipaparkannya, Pergub ini tidak hanya mengatur pekebun plasma saja seperti yang diatur pada Permentan 01/2018, tetapi lebih dari itu.

Pergub ini mengatur pekebun swadaya yang jumlahnya lebih dari 52 persen secara luasan di provinsi Riau yang harus dilindungi.

"Artinya dengan pemberlakuan Pergub ini petani dan pengusaha ada payung hukum dalam tata niaga TBS yang harus ditaati bersama. Khususnya terkait penetapan harga, penerapan harga, kemitraan pekebun dengan PKS, pertanggungjawaban pengelolaan dana BOTL dan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Disbun Riau bersama kabupaten/kota," sebutnya.

Zulfadli menambahkan, substansi Pergub ini mengatur regulasi penetapan dan penerapan hrga TBS ditingkat petani plasma dan juga petani swadaya. Direncanakan, tahun ini pihaknya akan melakukan uji rendemen buah sawit pekebun se Riau, baik plasma maupun swadaya melalui dana BPDPKS.

"Tentunya ini merupakan terobosan kita dalam menerapkan rasa keadilan harga TBS pekebun dengan kondisi riil rendemen aktual TBS sawit pekebun Riau. Sehingga keadilan hrga yang di dapat pekebun dan pihak pengusaha lebih fair dan akurat sesuai dengan kualitas buah (rendemen) TBS masing-masing pekebun," jelasnya.

Selanjutnya Disbun, Asosisi Pekebun Kelapa Sawit (Apkasindo dan Aspekpir) serta Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong pekebun di seluruh daerah untuk masuk mitra atau berkelompok melalui asosiasi masing-masing. 
Kelompok tersebut bisa seperti Koperasi Unit Desa (KUD) agar dapat melakukan kerjasama dengan pabrik PKS dalam jual beli TBS seperti yang diatur dalam Pergub TBS Riau tersebut.

Sumber: CNN



Artikel Terbaru
kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Kondisi Kabupaten Kampar yang luasnya lebih kurang 11 ribu kilometer persegi dengan penduduk.


kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj Muslimawati Catur mengatakan, pengolahan sampah, dari sesuatu.


kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Si jago merah kembali melahap bangunan permanen Lantai II ruko Apotek Hikmah di Jalan Prof. M.


kampar | Kamis, 17 Juni 2021

Pemerintah Kabupaten Kampar, Kamis(17/6-2021) menyerahkan bantuan kepada warga Desa Pangkalan.


pekanbaru | Kamis, 17 Juni 2021

Sebanyak 10 unit bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang difungsikan menjadi bus vaksinasi.


pekanbaru | Kamis, 17 Juni 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).


pekanbaru | Rabu, 16 Juni 2021

Pemerintah Pekanbaru untuk sementara harus menghentikan pelayanan vaksinasi tahap pertama di.


kampar | Rabu, 16 Juni 2021

Sebagai wujud perhatian sosial kepada masyarakat, Pemerintah Kampar, Rabu (16/6-2021).


pekanbaru | Rabu, 16 Juni 2021

Dalam rangka merayakan Hari Jadi Pekanbaru ke-237, Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Kota.


pekanbaru | Rabu, 16 Juni 2021

Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru menyebutkan ada 37 Kelurahan di Pekanbaru berstatus zona.


Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 Dikritik | Mengapa Saat Tidur Kita Disunnahkan Miring Kanan | "Aku bilang ke Dia Ini Adaptasi" | Kontribusi Pendapatan Data XL Capai 80 Persen | XL Axiata Pastikan Kemampuan Jaringan Data Meningkat | SKK Migas Gelar Pelatihan Migas untuk Anggota PWI | Guru Ancam Demo Besar Besaran | Dompet Dhuafa Riau-Indragiri Hulu ajak Anak-anak Jangan Takut Berbagi | Ini Dia Daftar Mobil LCGC Terlaris | Waketum DPP PAN, Bara Hasibuan Tolak Mundur |

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli /int

Segera, Disbun Riau Sosialisasikan Harga TBS Sawit Plasma 

pasar | Kamis, 10 Juni 2021
Editor : red | Penulis : PE*

PEKANBARU -- Dinas perkebunan (Disbun) Provinsi Riau segera mensosialisasikann Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 tahun 2020, terkait tata cara penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun plasma maupun swadaya.

"Kita akan mensosialisasikan Pergub 77 itu ke kabupaten/kota, sebelum diberlakukan. Tahap awal, kami akan sosialisasi ke Kabupaten Pelalawan pekan depan," kata Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli, Kamis (10/6/21) di Pekanbaru seperti dilansir mediacenter riau.

Dia mengungkapkan, sosialisasi ini sangat penting agar para pekebun sawit tidak terkejut pada saat Pergub 77 ini diberlakukan. 

Pihaknya akan memberikan pemahaman bahwa Pergub ini menguntungkan pekebun dan asosiasinya, pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan asosiasinya  dan stakeholder terkait soal keseragaman penetapan harga TBS.

"Pergub tentang tataniaga TBS produksi pekebun Riau terasa Istimewa dari Pergub provinsi lain. Pasalnya, Pergub tidak hanya mengatur pekebun plasma, tetapi juga untuk pekebun Swadaya yang jumlahnya 52 persen dari total luasan di Riau," ulasnya.

Dipaparkannya, Pergub ini tidak hanya mengatur pekebun plasma saja seperti yang diatur pada Permentan 01/2018, tetapi lebih dari itu.

Pergub ini mengatur pekebun swadaya yang jumlahnya lebih dari 52 persen secara luasan di provinsi Riau yang harus dilindungi.

"Artinya dengan pemberlakuan Pergub ini petani dan pengusaha ada payung hukum dalam tata niaga TBS yang harus ditaati bersama. Khususnya terkait penetapan harga, penerapan harga, kemitraan pekebun dengan PKS, pertanggungjawaban pengelolaan dana BOTL dan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Disbun Riau bersama kabupaten/kota," sebutnya.

Zulfadli menambahkan, substansi Pergub ini mengatur regulasi penetapan dan penerapan hrga TBS ditingkat petani plasma dan juga petani swadaya. Direncanakan, tahun ini pihaknya akan melakukan uji rendemen buah sawit pekebun se Riau, baik plasma maupun swadaya melalui dana BPDPKS.

"Tentunya ini merupakan terobosan kita dalam menerapkan rasa keadilan harga TBS pekebun dengan kondisi riil rendemen aktual TBS sawit pekebun Riau. Sehingga keadilan hrga yang di dapat pekebun dan pihak pengusaha lebih fair dan akurat sesuai dengan kualitas buah (rendemen) TBS masing-masing pekebun," jelasnya.

Selanjutnya Disbun, Asosisi Pekebun Kelapa Sawit (Apkasindo dan Aspekpir) serta Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong pekebun di seluruh daerah untuk masuk mitra atau berkelompok melalui asosiasi masing-masing. 
Kelompok tersebut bisa seperti Koperasi Unit Desa (KUD) agar dapat melakukan kerjasama dengan pabrik PKS dalam jual beli TBS seperti yang diatur dalam Pergub TBS Riau tersebut.

Sumber: CNN


Artikel Terbaru

kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Kondisi Kabupaten Kampar yang luasnya lebih kurang 11 ribu kilometer persegi dengan penduduk.


kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Ketua TP-PKK Kabupaten Kampar Hj Muslimawati Catur mengatakan, pengolahan sampah, dari sesuatu.


kampar | Jumat, 18 Juni 2021

Si jago merah kembali melahap bangunan permanen Lantai II ruko Apotek Hikmah di Jalan Prof. M.


kampar | Kamis, 17 Juni 2021

Pemerintah Kabupaten Kampar, Kamis(17/6-2021) menyerahkan bantuan kepada warga Desa Pangkalan.


pekanbaru | Kamis, 17 Juni 2021

Sebanyak 10 unit bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang difungsikan menjadi bus vaksinasi.


pekanbaru | Kamis, 17 Juni 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).


pekanbaru | Rabu, 16 Juni 2021

Pemerintah Pekanbaru untuk sementara harus menghentikan pelayanan vaksinasi tahap pertama di.


kampar | Rabu, 16 Juni 2021

Sebagai wujud perhatian sosial kepada masyarakat, Pemerintah Kampar, Rabu (16/6-2021).


pekanbaru | Rabu, 16 Juni 2021

Dalam rangka merayakan Hari Jadi Pekanbaru ke-237, Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Kota.


pekanbaru | Rabu, 16 Juni 2021

Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru menyebutkan ada 37 Kelurahan di Pekanbaru berstatus zona.