17 Safar 1443 H / Sabtu, 25 September 2021
Tak Kooperatif, Eks Bupati Kuansing Mursini Resmi Ditahan Kejati
hukum | Kamis, 5 Agustus 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

Mursini saat digiring ke mobil tahanan, Kamis (5/8-2021).

PEKANBARU-- Eks Bupati Kuansing Mursini resmi ditahan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus)  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (5/8-2021.

Saat keluar dari gedung Kejati Riau sekitar pukul 16.00 WIB, Mursini sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Dia kemudian digiring ke mobil tahanan kejaksaan yang sudah menunggu. 

Bahkan saat dicecar pertanyaan oleh sejumlah wartawan yang menunggu, Mursini pelit bicara.

"Tanya ke penyidik," jawabannya singkat

Eks Bupati Kuansing Mursini, adalah tersangka dugaan korupsi belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kuansing pada 6 kegiatan. 

Total anggaran pada 6 kegiatan di Setdakab Kuansing itu mencapai Rp13.300.600.000. Adapun kegiatan tersebut  bersumber dari APBD Kuansing Tahun Anggaran (TA) 2017. Timbul kerugian negara sebesar sekitar Rp5 miliar akibat dugaan korupsi yang dilakukan Mursini. 

Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto terkait penahanan Mursini menyebut penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Sialang Bungkuk. 

"Penyidik telah melakukan penahanan ke rutan Pekanbaru selama 20 hari ke depan. Ini terkait dugaan tindak pidana korupsi," jelasnya. 

Penahanan dilakukan terhadap bekas orang nomor satu di Kuansing karena dia dinilai tak kooperatif. Alasan penahanan terhadap M sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali.

"Hari ini yang bersangkutan memenuhi panggilan," singkatnya. 

Sebelumnya, permintaan penundaan pemeriksaan sempat dilayangkan karena Penasehat Hukum (PH) Mursini terpapar Covid-19. 

Mursini seharusnya, diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (30/7-2021)lalu. Namun tidak hadir.  Penyidik Pidsus Kejati Riau kemudian melayangkan surat pemanggilan kedua untuk menjalani pemeriksaan pada Senin (2/8-2021)lalu. Lagi-lagi Mursini tak dihadiri 

Penasehat Hukum Mursini, Suroto, Rabu (4/8-2021) menyampaikan alasan ketidakhadiran kliennya. Menurut dia, pihaknya menerima surat panggilan yang tidak asli, melainkan fotokopi. 

"Surat panggilannya yang fotokopi yang disampaikan ke Beliau (Mursini,red)," katanya. 

Untuk itu, dirinya meminta agar penyidik untuk kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mursini. Ini dengan surat panggilan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kami minta Bapak (Mursini,red) dipanggil ulang dengan surat panggilan yang sesuai dengan prosedur KUHAP, Pasal 112 ayat (1) KUHAP, yaitu dengan surat yang sah," paparnya. 

Diakuinya, surat panggilan yang asli kemudian diterima untuk diperiksa Kamis (5/8-2021). Namun, pihaknya Rabu (4/8-2021) bersurat ke Kejati Riau agar pemeriksaan ditunda. 

"Memang ada pemanggilan surat asli kepada beliau di Kuansing rencana besok (hari ini,red) diminta keterangan. Tapi kami sampaikan surat ke kejati lagi, kami minta pending. Saya kena covid, jadi tidak bisa mendampingi," ungkapnya.

Permintaan penundaan sambungnya diajukan karena tim PH yang lain juga tak bisa mendampingi karena menjadi kontak erat dirinya yang terpapar Covid-19. 

"Terlampir juga hasil swab," imbuhnya yang menyebut sudah empat hari menjalani isolasi mandiri. 

Tersangka Keenam

Pengumuman penetapan tersangka Mursini disampaikan pada Kamis (22/7-2021) lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61. 

Dia diketahui menjadi tersangka keenam dalam perkara ini. Dimana sebelumnya sudah ada lima orang yang dihadapkan ke persidangan dan dinyatakan bersalah.

Mereka adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, Muharlius. Lalu, M Saleh, mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Kuansing yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 6 kegiatan itu.

Berikutnya, mantan Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing,
Verdi Ananta, mantan Kasubbag Kepegawaian yang menjabat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Hetty Herlina dan Yuhendrizal, mantan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing sekaligus PPTK kegiatan rutin makanan dan minuman tahun 2017.

Adapun modus yang dilakukan Mursini dalam perkara itu adalah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : KPTS 44/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pemeriksa Barang, Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengeluaran dan lainnya.

Mursini memerintah Muharlius dan M Saleh dengan nominal berbeda. Akibat perbuatan Mursini, timbul potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp5.876.038.606, dan ini telah termuat dalam putusan M Saleh.

Atas perbuatannya, Mursini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 3, Jo Pasal 5, Jo Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 



Artikel Terbaru
kampar | Kamis, 23 September 2021

riau | Rabu, 22 September 2021

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama Amar PD melepasliarkan seekor ular.


hukum | Rabu, 22 September 2021

Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru menjemput paksa seorang pengusaha travel, tersangkat kasus.


hukum | Selasa, 21 September 2021

Teller Bank BRI, HN (29) ini memang tergolong berani. Mungkin karena terbelit hutang di pinjaman.


kampar | Selasa, 21 September 2021

Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kampar memantau langsung sejumlah proyek pembangunan di.


hukum | Selasa, 21 September 2021

Penyidik Ditreskrimsu Polda Riau terus mendalami kasus dugaan penyimpangan bantuan alat rapid.


riau | Selasa, 21 September 2021

Provinsi Riau menjadi salah salah satu provinsi yang berhasil menerapkan Pemberlakuan Pembatasan.


pelalawan | Selasa, 21 September 2021

Bupati Pelalawan, H.Zukri Misran menyerahkan piagam penghargaan kepada juara 1 Festival dan.


kampar | Senin, 20 September 2021

Leani Ratri Oktila, peraih Emas Paralimpiade Tokyo 2020 dijamu khusus di kediaman Bupati Kampar,.


pekanbaru | Senin, 20 September 2021

Akibat pasokan vaksin Covid-19 yang tak mencukupi, sekitar 60 ribu warga Kota Pekanbaru terpaksa.


Sep 2021
25


Mursini saat digiring ke mobil tahanan, Kamis (5/8-2021).

Tak Kooperatif, Eks Bupati Kuansing Mursini Resmi Ditahan Kejati

hukum | Kamis, 5 Agustus 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

PEKANBARU-- Eks Bupati Kuansing Mursini resmi ditahan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus)  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (5/8-2021.

Saat keluar dari gedung Kejati Riau sekitar pukul 16.00 WIB, Mursini sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Dia kemudian digiring ke mobil tahanan kejaksaan yang sudah menunggu. 

Bahkan saat dicecar pertanyaan oleh sejumlah wartawan yang menunggu, Mursini pelit bicara.

"Tanya ke penyidik," jawabannya singkat

Eks Bupati Kuansing Mursini, adalah tersangka dugaan korupsi belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kuansing pada 6 kegiatan. 

Total anggaran pada 6 kegiatan di Setdakab Kuansing itu mencapai Rp13.300.600.000. Adapun kegiatan tersebut  bersumber dari APBD Kuansing Tahun Anggaran (TA) 2017. Timbul kerugian negara sebesar sekitar Rp5 miliar akibat dugaan korupsi yang dilakukan Mursini. 

Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto terkait penahanan Mursini menyebut penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Sialang Bungkuk. 

"Penyidik telah melakukan penahanan ke rutan Pekanbaru selama 20 hari ke depan. Ini terkait dugaan tindak pidana korupsi," jelasnya. 

Penahanan dilakukan terhadap bekas orang nomor satu di Kuansing karena dia dinilai tak kooperatif. Alasan penahanan terhadap M sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali.

"Hari ini yang bersangkutan memenuhi panggilan," singkatnya. 

Sebelumnya, permintaan penundaan pemeriksaan sempat dilayangkan karena Penasehat Hukum (PH) Mursini terpapar Covid-19. 

Mursini seharusnya, diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (30/7-2021)lalu. Namun tidak hadir.  Penyidik Pidsus Kejati Riau kemudian melayangkan surat pemanggilan kedua untuk menjalani pemeriksaan pada Senin (2/8-2021)lalu. Lagi-lagi Mursini tak dihadiri 

Penasehat Hukum Mursini, Suroto, Rabu (4/8-2021) menyampaikan alasan ketidakhadiran kliennya. Menurut dia, pihaknya menerima surat panggilan yang tidak asli, melainkan fotokopi. 

"Surat panggilannya yang fotokopi yang disampaikan ke Beliau (Mursini,red)," katanya. 

Untuk itu, dirinya meminta agar penyidik untuk kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mursini. Ini dengan surat panggilan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kami minta Bapak (Mursini,red) dipanggil ulang dengan surat panggilan yang sesuai dengan prosedur KUHAP, Pasal 112 ayat (1) KUHAP, yaitu dengan surat yang sah," paparnya. 

Diakuinya, surat panggilan yang asli kemudian diterima untuk diperiksa Kamis (5/8-2021). Namun, pihaknya Rabu (4/8-2021) bersurat ke Kejati Riau agar pemeriksaan ditunda. 

"Memang ada pemanggilan surat asli kepada beliau di Kuansing rencana besok (hari ini,red) diminta keterangan. Tapi kami sampaikan surat ke kejati lagi, kami minta pending. Saya kena covid, jadi tidak bisa mendampingi," ungkapnya.

Permintaan penundaan sambungnya diajukan karena tim PH yang lain juga tak bisa mendampingi karena menjadi kontak erat dirinya yang terpapar Covid-19. 

"Terlampir juga hasil swab," imbuhnya yang menyebut sudah empat hari menjalani isolasi mandiri. 

Tersangka Keenam

Pengumuman penetapan tersangka Mursini disampaikan pada Kamis (22/7-2021) lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61. 

Dia diketahui menjadi tersangka keenam dalam perkara ini. Dimana sebelumnya sudah ada lima orang yang dihadapkan ke persidangan dan dinyatakan bersalah.

Mereka adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, Muharlius. Lalu, M Saleh, mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Kuansing yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 6 kegiatan itu.

Berikutnya, mantan Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing,
Verdi Ananta, mantan Kasubbag Kepegawaian yang menjabat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Hetty Herlina dan Yuhendrizal, mantan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing sekaligus PPTK kegiatan rutin makanan dan minuman tahun 2017.

Adapun modus yang dilakukan Mursini dalam perkara itu adalah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : KPTS 44/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pemeriksa Barang, Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengeluaran dan lainnya.

Mursini memerintah Muharlius dan M Saleh dengan nominal berbeda. Akibat perbuatan Mursini, timbul potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp5.876.038.606, dan ini telah termuat dalam putusan M Saleh.

Atas perbuatannya, Mursini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 3, Jo Pasal 5, Jo Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 


Artikel Terbaru

kampar | Kamis, 23 September 2021

riau | Rabu, 22 September 2021

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama Amar PD melepasliarkan seekor ular.


hukum | Rabu, 22 September 2021

Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru menjemput paksa seorang pengusaha travel, tersangkat kasus.


hukum | Selasa, 21 September 2021

Teller Bank BRI, HN (29) ini memang tergolong berani. Mungkin karena terbelit hutang di pinjaman.


kampar | Selasa, 21 September 2021

Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kampar memantau langsung sejumlah proyek pembangunan di.


hukum | Selasa, 21 September 2021

Penyidik Ditreskrimsu Polda Riau terus mendalami kasus dugaan penyimpangan bantuan alat rapid.


riau | Selasa, 21 September 2021

Provinsi Riau menjadi salah salah satu provinsi yang berhasil menerapkan Pemberlakuan Pembatasan.


pelalawan | Selasa, 21 September 2021

Bupati Pelalawan, H.Zukri Misran menyerahkan piagam penghargaan kepada juara 1 Festival dan.


kampar | Senin, 20 September 2021

Leani Ratri Oktila, peraih Emas Paralimpiade Tokyo 2020 dijamu khusus di kediaman Bupati Kampar,.


pekanbaru | Senin, 20 September 2021

Akibat pasokan vaksin Covid-19 yang tak mencukupi, sekitar 60 ribu warga Kota Pekanbaru terpaksa.