17 Safar 1443 H / Sabtu, 25 September 2021
BIN Diretas Hacker China, Keamanan Digital RI Jadi Sorotan
hukum | Senin, 13 September 2021
Editor : red | Penulis : PE*

Ilustrasi. hacker China dikabarkan telah menembus jaringan internal sedikitnya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Foto: CNN/ Istockphoto/ipopba

JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono menilai institusi negara di Indonesia telah ditelanjangi imbas banyaknya kelemahan-kelemahan yang terjadi sehingga mudah diretas oleh peretas atau hacker dari negara lain.

Hal itu ia sampaikan merespons hacker China dikabarkan telah menembus jaringan internal sedikitnya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).

"Nah jadi ini sama aja ada kelemahan luar biasa orang menelanjangi institusi pemerintah. Terlepas apa pun pernyataan Kominfo itu, [peretasan] ini menunjukkan masih banyak kelemahan," kata Dave kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/9).

Dave menegaskan bahwa pemerintah butuh keseriusan lebih jauh lagi untuk membenahi persoalan peretasan ini. Terlebih lagi, dugaan peretasan ini menyerang lembaga yang memegang rahasia negara seperti BIN.

Ia menegaskan Komisi I DPR sangat terbuka untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini dengan pemerintah.

"Kalau institusi-institusi itu aja enggak aman bisa di-hack. Gimana dengan yang lain? Buktinya kemarin BPJS bobol, Kemenkes bobol," kata dia.

Melihat hal ini, Dave mendesak agar pemerintah bisa mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama DPR. Ia optimistis aturan itu bisa membuat pelbagai server-server yang ada di Indonesia lebih berkualitas dan tak mudah dibobol hacker.

Diketahui, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menemui deadlock atau jalan buntu beberapa waktu lalu. Deadlock itu lantaran tidak ada titik temu antara sikap Kominfo dengan Komisi I DPR ihwal penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi.

"Pemerintah harus bisa bekerja dengan DPR untuk membahas RUU terkait kedaulatan siber. Seperti RUU PDP bisa segera dirampungkan. Dan segera di buatkan aturan payung-payung hukumnya," kata putra dari eks Ketua DPR Agung Laksono tersebut.

Sebelumnya, peneliti keamanan internet dari The Record mengungkapkan ada 10 Kementerian dan Lembaga pemerintah di Indonesia termasuk BIN yang dibobol Mustang Panda Group asal China. Mereka menggunakan private ransomware bernama Thanos.

Bahkan peretasan tersebut dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan


Sumber: CNN



Artikel Terbaru
kampar | Kamis, 23 September 2021

riau | Rabu, 22 September 2021

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama Amar PD melepasliarkan seekor ular.


hukum | Rabu, 22 September 2021

Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru menjemput paksa seorang pengusaha travel, tersangkat kasus.


hukum | Selasa, 21 September 2021

Teller Bank BRI, HN (29) ini memang tergolong berani. Mungkin karena terbelit hutang di pinjaman.


kampar | Selasa, 21 September 2021

Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kampar memantau langsung sejumlah proyek pembangunan di.


hukum | Selasa, 21 September 2021

Penyidik Ditreskrimsu Polda Riau terus mendalami kasus dugaan penyimpangan bantuan alat rapid.


riau | Selasa, 21 September 2021

Provinsi Riau menjadi salah salah satu provinsi yang berhasil menerapkan Pemberlakuan Pembatasan.


pelalawan | Selasa, 21 September 2021

Bupati Pelalawan, H.Zukri Misran menyerahkan piagam penghargaan kepada juara 1 Festival dan.


kampar | Senin, 20 September 2021

Leani Ratri Oktila, peraih Emas Paralimpiade Tokyo 2020 dijamu khusus di kediaman Bupati Kampar,.


pekanbaru | Senin, 20 September 2021

Akibat pasokan vaksin Covid-19 yang tak mencukupi, sekitar 60 ribu warga Kota Pekanbaru terpaksa.


Sep 2021
25

Saat Hujan, Ancaman Banjir Hantui Warga Pekanbaru | Dua Mobil Mantan Pejabat Pemko Pekanbaru Akhirnya Ditarik | PBB Sebut Satu dari 108 Penduduk Dunia Jadi Orang Terusir | Plh Sekjen Kemendari Ditunjuk Jadi Penjabat Gubernur Sumbar | Demokrat Riau: KLB Deli Serdang Ilegal | Guru Pemilik Gading Gajah Ditangkap Saat Bertransaksi | Honda Civic FD yang Bikin Orang Kepincut |

Ilustrasi. hacker China dikabarkan telah menembus jaringan internal sedikitnya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Foto: CNN/ Istockphoto/ipopba

BIN Diretas Hacker China, Keamanan Digital RI Jadi Sorotan

hukum | Senin, 13 September 2021
Editor : red | Penulis : PE*

JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono menilai institusi negara di Indonesia telah ditelanjangi imbas banyaknya kelemahan-kelemahan yang terjadi sehingga mudah diretas oleh peretas atau hacker dari negara lain.

Hal itu ia sampaikan merespons hacker China dikabarkan telah menembus jaringan internal sedikitnya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).

"Nah jadi ini sama aja ada kelemahan luar biasa orang menelanjangi institusi pemerintah. Terlepas apa pun pernyataan Kominfo itu, [peretasan] ini menunjukkan masih banyak kelemahan," kata Dave kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/9).

Dave menegaskan bahwa pemerintah butuh keseriusan lebih jauh lagi untuk membenahi persoalan peretasan ini. Terlebih lagi, dugaan peretasan ini menyerang lembaga yang memegang rahasia negara seperti BIN.

Ia menegaskan Komisi I DPR sangat terbuka untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini dengan pemerintah.

"Kalau institusi-institusi itu aja enggak aman bisa di-hack. Gimana dengan yang lain? Buktinya kemarin BPJS bobol, Kemenkes bobol," kata dia.

Melihat hal ini, Dave mendesak agar pemerintah bisa mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bersama DPR. Ia optimistis aturan itu bisa membuat pelbagai server-server yang ada di Indonesia lebih berkualitas dan tak mudah dibobol hacker.

Diketahui, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menemui deadlock atau jalan buntu beberapa waktu lalu. Deadlock itu lantaran tidak ada titik temu antara sikap Kominfo dengan Komisi I DPR ihwal penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi.

"Pemerintah harus bisa bekerja dengan DPR untuk membahas RUU terkait kedaulatan siber. Seperti RUU PDP bisa segera dirampungkan. Dan segera di buatkan aturan payung-payung hukumnya," kata putra dari eks Ketua DPR Agung Laksono tersebut.

Sebelumnya, peneliti keamanan internet dari The Record mengungkapkan ada 10 Kementerian dan Lembaga pemerintah di Indonesia termasuk BIN yang dibobol Mustang Panda Group asal China. Mereka menggunakan private ransomware bernama Thanos.

Bahkan peretasan tersebut dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan


Sumber: CNN


Artikel Terbaru

kampar | Kamis, 23 September 2021

riau | Rabu, 22 September 2021

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama Amar PD melepasliarkan seekor ular.


hukum | Rabu, 22 September 2021

Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru menjemput paksa seorang pengusaha travel, tersangkat kasus.


hukum | Selasa, 21 September 2021

Teller Bank BRI, HN (29) ini memang tergolong berani. Mungkin karena terbelit hutang di pinjaman.


kampar | Selasa, 21 September 2021

Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kampar memantau langsung sejumlah proyek pembangunan di.


hukum | Selasa, 21 September 2021

Penyidik Ditreskrimsu Polda Riau terus mendalami kasus dugaan penyimpangan bantuan alat rapid.


riau | Selasa, 21 September 2021

Provinsi Riau menjadi salah salah satu provinsi yang berhasil menerapkan Pemberlakuan Pembatasan.


pelalawan | Selasa, 21 September 2021

Bupati Pelalawan, H.Zukri Misran menyerahkan piagam penghargaan kepada juara 1 Festival dan.


kampar | Senin, 20 September 2021

Leani Ratri Oktila, peraih Emas Paralimpiade Tokyo 2020 dijamu khusus di kediaman Bupati Kampar,.


pekanbaru | Senin, 20 September 2021

Akibat pasokan vaksin Covid-19 yang tak mencukupi, sekitar 60 ribu warga Kota Pekanbaru terpaksa.