19 Rabiul Awwal 1443 H / Selasa, 26 Oktober 2021
Kasus Gratifikasi
Banding JPU Diterima, Hukuman Mantan Walikota Dumai Zul AS Naik 5 Tahun
hukum | Selasa, 12 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

Mantan Walikota Dumai Zukifli Adnan Singkah divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. (int/PE)

PEKANBARU -- Mantan Walikota Dumai Zukifli Adnan Singkah, atau akrab disapa Zul AS, divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Dari salinan putusan yang diterima wartawan pada Selasa (12/10/2021) siang ini, Zul AS dinyatakan terbukti melakukan suap pengurusan DAK Dumai dalam APBN 2017 dan APBN-P 2018, serta menerima gratifikasi Rp3,9 miliar.

Hukuman ini naik dua kali lipat dari putusan sebelumnya. Semula, Zul AS divonis 2 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru yang diketuai Lilin Herlina SH MH. Dalam putusan tersebut Hakim juga mewajibkan Zul AS membayar denda Rp250 juta atau kurungan 2 bulan penjara, selain harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3,9 miliar. 

Putusan tersebut mengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim juga membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Nomor: Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 12 Agustus lalu.

Putusan itu jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK  Rikhi Benindo Maghaz SH MH dan kawan-kawan. JPU menuntut Zulkifli AS dengan pidana penjara selama 5 tahun ditambah denda Rp250 juta atau subsider kurungan selama 3 bulan. Zulkifli AS waktu itu juga dituntut Jaksa KPK membayar kerugian negara Rp3.848.427.906 subsider 1 tahun penjara. 

Dalam putusan banding, hak politik Zulkifli AS untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun dicabut terhitung sejak selesai menjalankan pidana. Zulkifli AS diputus bersalah melanggar Pasal 5 dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 



Artikel Terbaru
riau | Senin, 25 Oktober 2021

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Riau per 25 Oktober terdapat penambahan 16 kasus baru,.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mendata mayoritas sekolah yang melaksanakan.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Capaian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum di Kota Pekanbaru sudah lebih 70 persen. Total.



nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur,.


pasar | Senin, 25 Oktober 2021
.

nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Warga di Gang Gotong Royong, Munjul, Jakarta Timur mendengar dentuman keras saat dua rangkaian.


nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo meminta untuk regulasi hasil tes polymerase chain reaction (PCR) diubah.


nusantara | Senin, 25 Oktober 2021
.

riau | Sabtu, 23 Oktober 2021

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau Dr H Mahyudin MA.


Okt 2021
26


Mantan Walikota Dumai Zukifli Adnan Singkah divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. (int/PE)

Kasus Gratifikasi

Banding JPU Diterima, Hukuman Mantan Walikota Dumai Zul AS Naik 5 Tahun

hukum | Selasa, 12 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

PEKANBARU -- Mantan Walikota Dumai Zukifli Adnan Singkah, atau akrab disapa Zul AS, divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Dari salinan putusan yang diterima wartawan pada Selasa (12/10/2021) siang ini, Zul AS dinyatakan terbukti melakukan suap pengurusan DAK Dumai dalam APBN 2017 dan APBN-P 2018, serta menerima gratifikasi Rp3,9 miliar.

Hukuman ini naik dua kali lipat dari putusan sebelumnya. Semula, Zul AS divonis 2 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru yang diketuai Lilin Herlina SH MH. Dalam putusan tersebut Hakim juga mewajibkan Zul AS membayar denda Rp250 juta atau kurungan 2 bulan penjara, selain harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3,9 miliar. 

Putusan tersebut mengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim juga membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Nomor: Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 12 Agustus lalu.

Putusan itu jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK  Rikhi Benindo Maghaz SH MH dan kawan-kawan. JPU menuntut Zulkifli AS dengan pidana penjara selama 5 tahun ditambah denda Rp250 juta atau subsider kurungan selama 3 bulan. Zulkifli AS waktu itu juga dituntut Jaksa KPK membayar kerugian negara Rp3.848.427.906 subsider 1 tahun penjara. 

Dalam putusan banding, hak politik Zulkifli AS untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun dicabut terhitung sejak selesai menjalankan pidana. Zulkifli AS diputus bersalah melanggar Pasal 5 dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 


Artikel Terbaru

riau | Senin, 25 Oktober 2021

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Riau per 25 Oktober terdapat penambahan 16 kasus baru,.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mendata mayoritas sekolah yang melaksanakan.


pekanbaru | Senin, 25 Oktober 2021

Capaian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum di Kota Pekanbaru sudah lebih 70 persen. Total.



nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur,.


pasar | Senin, 25 Oktober 2021
.

nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Warga di Gang Gotong Royong, Munjul, Jakarta Timur mendengar dentuman keras saat dua rangkaian.


nusantara | Senin, 25 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo meminta untuk regulasi hasil tes polymerase chain reaction (PCR) diubah.


nusantara | Senin, 25 Oktober 2021
.

riau | Sabtu, 23 Oktober 2021

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau Dr H Mahyudin MA.