22 Rabiul Akhir 1443 H / Minggu, 28 November 2021
Pungli SKRT dan SKGR, Kades Rokan Timur Ditangkap Polres Rohul
hukum | Kamis, 21 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

Konfrensi Pers Tim Unit III Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal (Tipidkor Satreskrim) Polres Rohul, Kamis (21/10/2021).(mcr)

ROHUL -- Kades Rokan Timur Soewardi Soeryaningrat ditangkap Tim Unit III Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal (Tipidkor Satreskrim) Polres Rohul. 

Tim Unit III Tipidkor Satreskrim Polres Rohul melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan pembuatan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), di kantor Desa Rokan Timur,  Selasa (19/10/2021).

“Operasi Tangkap Tangan terhadap Kades, Soewardi dan Kaur Tata Usaha, Sukron, ini merupakan tindak lanjut dari keluhan dan pengaduan warga ke Polres Rohul, tentang proses pembuatan SKRT dan SKGR. Dari setiap persilnya, dipungut biaya 2 juta rupiah oleh pelaku,” kata Kapolres Rohul, AKBP Wimpi, kepada wartawan, Kamis (21/10/2021). 

Wimpi mengaku usai menerima laporan pengaduan warga, pihaknya langsung memerintahkan Unit III Tipidkor Satreskrim, Polres Rohul melakukan penyelidikan ke lapangan. 

Dijelaskan Wimpi, pada Selasa (19/10/2021), sekitar pukul 15.45 WIB, Unit III Tipidkor Polres, Rokan Hulu memperoleh informasi tentang adanya masyarakat yang akan membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR). 

Tim Tipidkor Polres Rohul kemudian menyelidiki ke kantor Desa Rokan Timur dan terbukti menemukan aksi pungutan untuk 10 persil yang dikenakan biaya masing-masing 2 juta rupiah, dengan total 20 juta rupiah. 

"Di TKP dalam ruangan Kades, juga ditemukan dan diamankan 10 persil SKRT dan SKGR yang sedang dikoreksi dan ditandatangani oleh Kades Soewardi," kata Wimpi. 

"Kades dan Kaur TU serta barang bukti langsung kita bawa ke Mapolres Rohul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya. 

Wimpi menyebutkan, para pelaku ini dijerat pasal 12 huruf e undang undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUH-Pidana. 

"Ancaman hukuman paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah, paling banyak 1 milyar rupiah,” pungkasnya.



Artikel Terbaru
wanita | Sabtu, 27 November 2021

Kelelahan atau fatigue menjadi gejala yang paling sering ditemukan pada penyintas Covid-19..


pasar | Sabtu, 27 November 2021

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya telah menutup 70 BUMN. Penutupan dilakukan kepada.


riau | Sabtu, 27 November 2021

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan laporkan kepadanya siapa oknum PTPN V yang menzhalimi.


pelalawan | Sabtu, 27 November 2021

Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Kabupaten Pelalawan beserta 2 organisasi sayap dari IKMR,.


pelalawan | Kamis, 25 November 2021

Rendahnya serapan APBD Pelalawan yang baru mencapai 59,01 persen, Kepala Badan Pengelola.


pasar | Kamis, 25 November 2021

Menyambut akhir tahun 2021, Frank & co. yang merupakan merek gerai perhiasan ternama di.


pasar | Kamis, 25 November 2021

Di Hari Jadi ke-2 nya, MODENA Home Center Pekanbaru tetap berkomitmen selalu menghadirkan yang.


kampar | Kamis, 25 November 2021

Pembangunan infrastruktur terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar, hal ini sesuai.


nusantara | Kamis, 25 November 2021

Pemerintah bakal meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) secara resmi pada.


pasar | Kamis, 25 November 2021

Bandara Adisutjipto Yogyakarta kembali melayani penerbangan langsung rute Yogyakarta-Bali. Rute.


Nov 2021
28

PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | Besok, Pimpinan DPRD Inhu Dilantik | Ular Sanca Batik Berusia 30 Tahun Dilepasliarkan BKSDA Riau | Menuju Zona Integritas, Imigrasi Diminta Tingkatkan Pelayanan | Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Telan Dana Rp15 T | Jalan di Siak Akan Mulus Sebelum TdS | Badan Kehormatan Pecat Hamdani, Jabatan Ketua DPRD Pekanbaru Kosong |

Konfrensi Pers Tim Unit III Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal (Tipidkor Satreskrim) Polres Rohul, Kamis (21/10/2021).(mcr)

Pungli SKRT dan SKGR, Kades Rokan Timur Ditangkap Polres Rohul

hukum | Kamis, 21 Oktober 2021
Editor : red | Penulis : PE/DL

ROHUL -- Kades Rokan Timur Soewardi Soeryaningrat ditangkap Tim Unit III Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal (Tipidkor Satreskrim) Polres Rohul. 

Tim Unit III Tipidkor Satreskrim Polres Rohul melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan pembuatan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), di kantor Desa Rokan Timur,  Selasa (19/10/2021).

“Operasi Tangkap Tangan terhadap Kades, Soewardi dan Kaur Tata Usaha, Sukron, ini merupakan tindak lanjut dari keluhan dan pengaduan warga ke Polres Rohul, tentang proses pembuatan SKRT dan SKGR. Dari setiap persilnya, dipungut biaya 2 juta rupiah oleh pelaku,” kata Kapolres Rohul, AKBP Wimpi, kepada wartawan, Kamis (21/10/2021). 

Wimpi mengaku usai menerima laporan pengaduan warga, pihaknya langsung memerintahkan Unit III Tipidkor Satreskrim, Polres Rohul melakukan penyelidikan ke lapangan. 

Dijelaskan Wimpi, pada Selasa (19/10/2021), sekitar pukul 15.45 WIB, Unit III Tipidkor Polres, Rokan Hulu memperoleh informasi tentang adanya masyarakat yang akan membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR). 

Tim Tipidkor Polres Rohul kemudian menyelidiki ke kantor Desa Rokan Timur dan terbukti menemukan aksi pungutan untuk 10 persil yang dikenakan biaya masing-masing 2 juta rupiah, dengan total 20 juta rupiah. 

"Di TKP dalam ruangan Kades, juga ditemukan dan diamankan 10 persil SKRT dan SKGR yang sedang dikoreksi dan ditandatangani oleh Kades Soewardi," kata Wimpi. 

"Kades dan Kaur TU serta barang bukti langsung kita bawa ke Mapolres Rohul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya. 

Wimpi menyebutkan, para pelaku ini dijerat pasal 12 huruf e undang undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUH-Pidana. 

"Ancaman hukuman paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah, paling banyak 1 milyar rupiah,” pungkasnya.


Artikel Terbaru

wanita | Sabtu, 27 November 2021

Kelelahan atau fatigue menjadi gejala yang paling sering ditemukan pada penyintas Covid-19..


pasar | Sabtu, 27 November 2021

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya telah menutup 70 BUMN. Penutupan dilakukan kepada.


riau | Sabtu, 27 November 2021

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan laporkan kepadanya siapa oknum PTPN V yang menzhalimi.


pelalawan | Sabtu, 27 November 2021

Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) Kabupaten Pelalawan beserta 2 organisasi sayap dari IKMR,.


pelalawan | Kamis, 25 November 2021

Rendahnya serapan APBD Pelalawan yang baru mencapai 59,01 persen, Kepala Badan Pengelola.


pasar | Kamis, 25 November 2021

Menyambut akhir tahun 2021, Frank & co. yang merupakan merek gerai perhiasan ternama di.


pasar | Kamis, 25 November 2021

Di Hari Jadi ke-2 nya, MODENA Home Center Pekanbaru tetap berkomitmen selalu menghadirkan yang.


kampar | Kamis, 25 November 2021

Pembangunan infrastruktur terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar, hal ini sesuai.


nusantara | Kamis, 25 November 2021

Pemerintah bakal meluncurkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) secara resmi pada.


pasar | Kamis, 25 November 2021

Bandara Adisutjipto Yogyakarta kembali melayani penerbangan langsung rute Yogyakarta-Bali. Rute.