18 Syawwal 1443 H / Jumat, 20 Mei 2022
Mentri Dalam Negeri Keluarkan Instruksi
Pegawai ASN dan Swasta Dilarang Cuti Nataru
nusantara | Rabu, 24 November 2021
Editor : Red | Penulis : Putrajaya

Mendagri Tito Karnavian. [Int]

JAKARTA - Pemerintah memberlakukan pelarangan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, pegawai BUMN, serta karyawan swasta selama periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Sedangkan pekerja/buruh diimbau menunda pengambilan cuti setelah libur Nataru.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. Inmendagri ini mulai berlaku 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022

"Ketentuan lebih lanjut hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) selama periode libur Nataru akan diatur lebih lanjut oleh kementerian/lembaga teknis terkait," demikian dikutip salinan Inmendagri Nomor 62/2021 yang diterima Republika.co.id, Rabu (24/11).

Dalam inmendagri tersebut, Tito juga meminta seluruh gubernur dan bupati/wali kota melakukan sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan perantau yang berada di wilayahnya. Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah juga diintruksikan agar mengimbau masyarakat untuk tidak berpergian atau tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak. Jika masyarakat karena suatu hal yang primer harus melakukan perjalanan keluar daerah, daerah mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Lalu, melakukan tes PCR atau rapid test dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang digunakan pada saat pergi/keluar daerah dan masuk/pulang dari luar daerah untuk memastikan pelaku perjalanan negatif Covid-19. Bila ditemukan pelaku perjalanan positif Covid-19, perlu melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan pemerintah untuk mencegah adanya penularan, waktu karantina sesuai prosedur kesehatan.

Selain itu, Tito menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru. Pemda juga diminta melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata lokal dengan memberlakukan kebijakan sesuai ketentuan PPKM Level 3.

Pemda pun diminta menutup semua alun-alun pada 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Kemudian, melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antarpedagang dan pembeli.

Kemudian, imbauan kepada sekolah mengenai pembagian rapor semester 1 dilaksanakan pada Januari 2022 dan tidak meliburkan secara khusus pada periode Nataru. Pemda juga diminta menerapkan PPKM Level 3 pada acara pernikahan dan acara sejenisnya serta meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Instansi pelaksana bidang perhubungan dan Satpol PP melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada posko check point di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan Polri selama periode libur Nataru. Seluruh Satpol PP, Satlinmas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemadam kebakaran meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif.
 
Kemudian, Tito menginstruksikan seluruh gubernur dan bupati/wali kota mengaktifkan kembali fungsi Satgas Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa, RT/RW paling lama pada 20 Desember 2021. Pemda diminta menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan.

Pemda juga harus menggencarkan testing, tracing, dan treatment (3T). Termasuk percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lanjut usia (lansia) sampai akhir Desember 2021.

Tito juga meminta kepala daerah melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola mal dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *

Sumber: Republika



Artikel Terbaru
pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Menjelang akhir masa jabatan (AMJ) Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Firdaus-Ayat, sejumlah.


pelalawan | Kamis, 19 Mei 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran menyurati Presiden Joko Widodo. Ia meminta presiden agar.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Dalam acara sosialisasi penerima bantuan bagi usaha mikro bersumber dari dana anggaran.


pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus mendapat penghargaan atas komitmen dan dukungan dalam.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode 18 sampai 24 Mei 2022 mengalami kenaikkan.



nusantara | Kamis, 19 Mei 2022
.

nusantara | Kamis, 19 Mei 2022

Penceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) merespons santai tudingan Singapura yang menganggapnya pro.


pasar | Kamis, 19 Mei 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tidak.


nusantara | Selasa, 17 Mei 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker..


Mei 2022
20

Son Ye-jin Bakal Bintangi Drama Baru, '39' | PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | PT IJA/JCI Siap Jadi Pilot Project Sistem Pengamanan Objek Vital | Gaya Hidup Mewah, YLBHI Dorong KPK Telusuri Asal Usul Harta Fedrik Adhar | Angka ODP Rohil Terus Menurun, PDP Nihil | Bupati Rohil Bangga Prestasi Atlet Sepatu Roda | Erick Thohir: Toilet di SPBU Harus Gratis |

Mendagri Tito Karnavian. [Int]

Mentri Dalam Negeri Keluarkan Instruksi

Pegawai ASN dan Swasta Dilarang Cuti Nataru

nusantara | Rabu, 24 November 2021
Editor : Red | Penulis : Putrajaya

JAKARTA - Pemerintah memberlakukan pelarangan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, pegawai BUMN, serta karyawan swasta selama periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Sedangkan pekerja/buruh diimbau menunda pengambilan cuti setelah libur Nataru.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. Inmendagri ini mulai berlaku 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022

"Ketentuan lebih lanjut hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) selama periode libur Nataru akan diatur lebih lanjut oleh kementerian/lembaga teknis terkait," demikian dikutip salinan Inmendagri Nomor 62/2021 yang diterima Republika.co.id, Rabu (24/11).

Dalam inmendagri tersebut, Tito juga meminta seluruh gubernur dan bupati/wali kota melakukan sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan perantau yang berada di wilayahnya. Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah juga diintruksikan agar mengimbau masyarakat untuk tidak berpergian atau tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak. Jika masyarakat karena suatu hal yang primer harus melakukan perjalanan keluar daerah, daerah mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Lalu, melakukan tes PCR atau rapid test dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang digunakan pada saat pergi/keluar daerah dan masuk/pulang dari luar daerah untuk memastikan pelaku perjalanan negatif Covid-19. Bila ditemukan pelaku perjalanan positif Covid-19, perlu melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan pemerintah untuk mencegah adanya penularan, waktu karantina sesuai prosedur kesehatan.

Selain itu, Tito menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru. Pemda juga diminta melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata lokal dengan memberlakukan kebijakan sesuai ketentuan PPKM Level 3.

Pemda pun diminta menutup semua alun-alun pada 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Kemudian, melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antarpedagang dan pembeli.

Kemudian, imbauan kepada sekolah mengenai pembagian rapor semester 1 dilaksanakan pada Januari 2022 dan tidak meliburkan secara khusus pada periode Nataru. Pemda juga diminta menerapkan PPKM Level 3 pada acara pernikahan dan acara sejenisnya serta meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Instansi pelaksana bidang perhubungan dan Satpol PP melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada posko check point di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan Polri selama periode libur Nataru. Seluruh Satpol PP, Satlinmas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemadam kebakaran meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif.
 
Kemudian, Tito menginstruksikan seluruh gubernur dan bupati/wali kota mengaktifkan kembali fungsi Satgas Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa, RT/RW paling lama pada 20 Desember 2021. Pemda diminta menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan.

Pemda juga harus menggencarkan testing, tracing, dan treatment (3T). Termasuk percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lanjut usia (lansia) sampai akhir Desember 2021.

Tito juga meminta kepala daerah melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola mal dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *

Sumber: Republika


Artikel Terbaru

pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Menjelang akhir masa jabatan (AMJ) Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Firdaus-Ayat, sejumlah.


pelalawan | Kamis, 19 Mei 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran menyurati Presiden Joko Widodo. Ia meminta presiden agar.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Dalam acara sosialisasi penerima bantuan bagi usaha mikro bersumber dari dana anggaran.


pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus mendapat penghargaan atas komitmen dan dukungan dalam.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode 18 sampai 24 Mei 2022 mengalami kenaikkan.



nusantara | Kamis, 19 Mei 2022
.

nusantara | Kamis, 19 Mei 2022

Penceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) merespons santai tudingan Singapura yang menganggapnya pro.


pasar | Kamis, 19 Mei 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tidak.


nusantara | Selasa, 17 Mei 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker..