18 Syawwal 1443 H / Jumat, 20 Mei 2022
Ratusan Massa Berujukrasa Menolak PHK Ribuan Tenaga Honorer di Meranti
meranti | Senin, 10 Januari 2022
Editor : Putrajaya | Penulis : Ali/Mettro

Massa dari Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Aliansi Peduli Honorer Meranti dan Forum Pemuda Perjuangan Pemekaran Meranti berunjukasa di depan kantor bupati Meranti. [Ali]

SELATPANJANG - Aksi menuntut pembatalan keputusan Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH kembali berlanjut. Senin pagi, ratusan massa yang tergabung  dalam Aliansi Masyarakat Peduli Meranti (AMPM) berunjukrasa dengan menutup akses menuju kantor bupati. Mereka mendesak bupati mencabut keputusan perumahan ribuan tenaga honorer tersebut. 

Selain itu, massa juga meminta bupati tidak pilih kasih dalam menyalurkan beasiswa di mana bupati hanya memprioritaskan jenjang pendidikan S1, sementara diploma 3 diabaikan. Tuntutan lainnya, yakni mengevalusi kebijakan one way di Selatpanjang, karena berdampak dan dinilai merugikan pedagang kecil.

Sebelumnya massa aksi yang mengatasnamakan Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Aliansi Peduli Honorer Meranti dan Forum Pemuda Perjuangan Pemekaran Meranti telah berunjuk rasa di Kantor Bupati, Senin (3/1) lalu. Keesokan hari, Selasa (11/1) dikabarkan juga akan kembali digelar aksi yang sama.

Ada pun massa yang tergabung ke dalam AMPM ini memulai aksinya dengan berorasi di Kantor DPRD. Sebelumnya massa bergerak dengan konvoi sepeda motor dari Taman Cik Puan Selatpanjang dan dikawal ketat pihak kepolisian. Setibanya di kantor DPRD, massa aksi meminta para wakil rakyat  menemui mereka. Namun dari 30 anggota DPRD yang ada, hanya ada Ketua DPRD, Ardiansyah, yang keluar.

Dalam pidatonya, Ardiansyah mengapresiasi kedatangan massa yang melakukan aksi tersebut. Menurutnya, aksi itu bagian dari negara demokrasi yang memperbolehkan setiap masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Pria yang akrab disapa Jack ini mengatakan, terkait kebijakan bupati untuk merumahkan pegawai honorer ini sudah dibahas dan ditolak DPRD, namun bupati tidak bergeming dengan kebijakan yang dibuatnya itu.

Pemberhentian honorer pada saat ini, ungkap Ardiansyah, sangat menganggu kinerja di OPD, terutama sekolah hingga proses belajar mengajar tak bisa berjalan optimal.

"Intinya, sesuai dengan tupoksi di DPRD, kita sudah meminta bupati untuk tidak merumahkan honorer. Kita juga telah mengirimkan surat kepada bupati, dimana dengan merumahkan pegawai honorer ini bisa berdampak mengganggu kinerja OPD," katanya.

Disampaikan Jack, dalam pertemuan yang dilakukan oleh Komisi I dengan tim evaluasi didapatkan beberapa kesimpulan. Di mana terkait persoalan tenaga honorer di Meranti bukanlah diberhentikan, melainkan ditangguhkan atau penundaan perpanjangan kontrak dengan dilakukan evaluasi.

Evaluasi yang dimaksudkan dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional secara jumlah riil yang dibutuhkan, kompetensi, dan kemampuan keuangan dengan menggunakan barometer yang sama bagi setiap OPD berdasarkan tipe yang nantinya akan melibatkan pihak independen.

Adapun jumlah tenaga honorer yang sudah diinventarisasi jumlah keseluruhannya 3.987 orang dan sudah memasuki tahapan memanggil pimpinan setiap OPD. Terkait SK yang akan dikeluarkan nanti, diberlakukan penanggalan mundur sehingga tidak terjadi persoalan SK.

Seleksi yang akan dilakukan pada tanggal 15 Januari secara langsung melibatkan peran kepala OPD dalam prosesnya yang ikut serta dalam memberikan penilaian integritas terhadap honorernya, karena kepala OPD yang lebih mengetahui kinerja honorer diinstansinya masing-masing.

Ketika diajak bersama-sama melakukan unjuk rasa di kantor bupati, ketua DPRD dengan tegas menolaknya. Menurut Jack, dia sudah bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya massa aksi bergerak menuju kantor bupati. Mereka menggelar orasi di halaman kantor tersebut. Salah seorang massa aksi, Norman Gibran dalam orasinya mengatakan akibat dari kebijakan bupati ini membuat sektor ekonomi menjadi lumpuh. Bagaimana tidak, ketika ribuan honorer ini tidak lagi digaji, maka perputaran uang yang dibelanjakan juga semakin sedikit, sehingga dikhawatirkan akan terjadi tindakan kriminal.

Setelah beberapa lama melakukan orasi, tidak ada satupun pejabat kantor bupati yang menemui massa aksi.  Sementara bupati sedang tidak berada di tempat dan dikabarkan sedang di Pekanbaru karena ada pertemuan dengan pihak Bank Riau Kepri. Dan ini keduanya kalinya bupati tidak berada ditempat saat massa aksi berusaha menemuinya.

Bobi Iskandar selaku penanggungjawab unjuk rasa mengatakan aksi yang mereka lakukan saat ini tidak ditunggangi pihak manapun, hanya saja mereka prihatin dengan kondisi yang terjadi hari ini. Untuk mengantisipasi aksi damai tersebut disusupi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, dia pun meminta peserta aksi mengenakan atribut. 

"Aksi kami ini adalah meminta bupati untuk tidak merumahkan pegawai honorer ini terlebih dahulu, harapan kami seperti itu. Jika ini tidak diindahkan, maka akan ada massa aksi selanjutnya, kami sudah berkoordinasi dengan masyarakat lainnya, jadi kami harap bupati dengarkanlah keluh kesah kami ini," ungkap Bobi.

Terkait penyegelan pintu masuk kantor bupati, Bobi mengatakan ini berlaku sementara sampai bupati mau menemui mereka.  



Artikel Terbaru
pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Menjelang akhir masa jabatan (AMJ) Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Firdaus-Ayat, sejumlah.


pelalawan | Kamis, 19 Mei 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran menyurati Presiden Joko Widodo. Ia meminta presiden agar.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Dalam acara sosialisasi penerima bantuan bagi usaha mikro bersumber dari dana anggaran.


pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus mendapat penghargaan atas komitmen dan dukungan dalam.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode 18 sampai 24 Mei 2022 mengalami kenaikkan.



nusantara | Kamis, 19 Mei 2022
.

nusantara | Kamis, 19 Mei 2022

Penceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) merespons santai tudingan Singapura yang menganggapnya pro.


pasar | Kamis, 19 Mei 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tidak.


nusantara | Selasa, 17 Mei 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker..


Mei 2022
20

PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II | Kepala Daerah Dilarang ke Luar Negeri  | PT IJA/JCI Siap Jadi Pilot Project Sistem Pengamanan Objek Vital | Japfa Sumatera Tuntaskan Program Vaksin Booster | Disdik Pekanbaru Berlakukan PTM 100 Persen Tingkat SMP | Bea Cukai Tembilahan Gagalkan Penyulundupan Shabu | Kurang Percaya Diri, Coba Atasi dengan Cara Ini |

Massa dari Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Aliansi Peduli Honorer Meranti dan Forum Pemuda Perjuangan Pemekaran Meranti berunjukasa di depan kantor bupati Meranti. [Ali]

Ratusan Massa Berujukrasa Menolak PHK Ribuan Tenaga Honorer di Meranti

meranti | Senin, 10 Januari 2022
Editor : Putrajaya | Penulis : Ali/Mettro

SELATPANJANG - Aksi menuntut pembatalan keputusan Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH kembali berlanjut. Senin pagi, ratusan massa yang tergabung  dalam Aliansi Masyarakat Peduli Meranti (AMPM) berunjukrasa dengan menutup akses menuju kantor bupati. Mereka mendesak bupati mencabut keputusan perumahan ribuan tenaga honorer tersebut. 

Selain itu, massa juga meminta bupati tidak pilih kasih dalam menyalurkan beasiswa di mana bupati hanya memprioritaskan jenjang pendidikan S1, sementara diploma 3 diabaikan. Tuntutan lainnya, yakni mengevalusi kebijakan one way di Selatpanjang, karena berdampak dan dinilai merugikan pedagang kecil.

Sebelumnya massa aksi yang mengatasnamakan Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Aliansi Peduli Honorer Meranti dan Forum Pemuda Perjuangan Pemekaran Meranti telah berunjuk rasa di Kantor Bupati, Senin (3/1) lalu. Keesokan hari, Selasa (11/1) dikabarkan juga akan kembali digelar aksi yang sama.

Ada pun massa yang tergabung ke dalam AMPM ini memulai aksinya dengan berorasi di Kantor DPRD. Sebelumnya massa bergerak dengan konvoi sepeda motor dari Taman Cik Puan Selatpanjang dan dikawal ketat pihak kepolisian. Setibanya di kantor DPRD, massa aksi meminta para wakil rakyat  menemui mereka. Namun dari 30 anggota DPRD yang ada, hanya ada Ketua DPRD, Ardiansyah, yang keluar.

Dalam pidatonya, Ardiansyah mengapresiasi kedatangan massa yang melakukan aksi tersebut. Menurutnya, aksi itu bagian dari negara demokrasi yang memperbolehkan setiap masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Pria yang akrab disapa Jack ini mengatakan, terkait kebijakan bupati untuk merumahkan pegawai honorer ini sudah dibahas dan ditolak DPRD, namun bupati tidak bergeming dengan kebijakan yang dibuatnya itu.

Pemberhentian honorer pada saat ini, ungkap Ardiansyah, sangat menganggu kinerja di OPD, terutama sekolah hingga proses belajar mengajar tak bisa berjalan optimal.

"Intinya, sesuai dengan tupoksi di DPRD, kita sudah meminta bupati untuk tidak merumahkan honorer. Kita juga telah mengirimkan surat kepada bupati, dimana dengan merumahkan pegawai honorer ini bisa berdampak mengganggu kinerja OPD," katanya.

Disampaikan Jack, dalam pertemuan yang dilakukan oleh Komisi I dengan tim evaluasi didapatkan beberapa kesimpulan. Di mana terkait persoalan tenaga honorer di Meranti bukanlah diberhentikan, melainkan ditangguhkan atau penundaan perpanjangan kontrak dengan dilakukan evaluasi.

Evaluasi yang dimaksudkan dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional secara jumlah riil yang dibutuhkan, kompetensi, dan kemampuan keuangan dengan menggunakan barometer yang sama bagi setiap OPD berdasarkan tipe yang nantinya akan melibatkan pihak independen.

Adapun jumlah tenaga honorer yang sudah diinventarisasi jumlah keseluruhannya 3.987 orang dan sudah memasuki tahapan memanggil pimpinan setiap OPD. Terkait SK yang akan dikeluarkan nanti, diberlakukan penanggalan mundur sehingga tidak terjadi persoalan SK.

Seleksi yang akan dilakukan pada tanggal 15 Januari secara langsung melibatkan peran kepala OPD dalam prosesnya yang ikut serta dalam memberikan penilaian integritas terhadap honorernya, karena kepala OPD yang lebih mengetahui kinerja honorer diinstansinya masing-masing.

Ketika diajak bersama-sama melakukan unjuk rasa di kantor bupati, ketua DPRD dengan tegas menolaknya. Menurut Jack, dia sudah bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya massa aksi bergerak menuju kantor bupati. Mereka menggelar orasi di halaman kantor tersebut. Salah seorang massa aksi, Norman Gibran dalam orasinya mengatakan akibat dari kebijakan bupati ini membuat sektor ekonomi menjadi lumpuh. Bagaimana tidak, ketika ribuan honorer ini tidak lagi digaji, maka perputaran uang yang dibelanjakan juga semakin sedikit, sehingga dikhawatirkan akan terjadi tindakan kriminal.

Setelah beberapa lama melakukan orasi, tidak ada satupun pejabat kantor bupati yang menemui massa aksi.  Sementara bupati sedang tidak berada di tempat dan dikabarkan sedang di Pekanbaru karena ada pertemuan dengan pihak Bank Riau Kepri. Dan ini keduanya kalinya bupati tidak berada ditempat saat massa aksi berusaha menemuinya.

Bobi Iskandar selaku penanggungjawab unjuk rasa mengatakan aksi yang mereka lakukan saat ini tidak ditunggangi pihak manapun, hanya saja mereka prihatin dengan kondisi yang terjadi hari ini. Untuk mengantisipasi aksi damai tersebut disusupi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, dia pun meminta peserta aksi mengenakan atribut. 

"Aksi kami ini adalah meminta bupati untuk tidak merumahkan pegawai honorer ini terlebih dahulu, harapan kami seperti itu. Jika ini tidak diindahkan, maka akan ada massa aksi selanjutnya, kami sudah berkoordinasi dengan masyarakat lainnya, jadi kami harap bupati dengarkanlah keluh kesah kami ini," ungkap Bobi.

Terkait penyegelan pintu masuk kantor bupati, Bobi mengatakan ini berlaku sementara sampai bupati mau menemui mereka.  


Artikel Terbaru

pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Menjelang akhir masa jabatan (AMJ) Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Firdaus-Ayat, sejumlah.


pelalawan | Kamis, 19 Mei 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran menyurati Presiden Joko Widodo. Ia meminta presiden agar.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Dalam acara sosialisasi penerima bantuan bagi usaha mikro bersumber dari dana anggaran.


pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus mendapat penghargaan atas komitmen dan dukungan dalam.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode 18 sampai 24 Mei 2022 mengalami kenaikkan.



nusantara | Kamis, 19 Mei 2022
.

nusantara | Kamis, 19 Mei 2022

Penceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) merespons santai tudingan Singapura yang menganggapnya pro.


pasar | Kamis, 19 Mei 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tidak.


nusantara | Selasa, 17 Mei 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker..