18 Syawwal 1443 H / Jumat, 20 Mei 2022
Kejagung Bidik 88 Perusahaan Pengekspor CPO: Bisa Tersangka
hukum | Rabu, 20 April 2022
Editor : Lin | Penulis : mjo/ain

Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan rilis kasus izin ekspor CPO di Kemendag. (KEJAGUNG RI/CNN)

JAKARTA-- Kejaksaan Agung menyatakan ada 88 perusahaan yang dipantau selama melakukan kegiatan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya selama Januari 2021 sampai Maret 2022.

Saat ini ada tiga perusahaan yang diusut oleh penyidik kejaksaan karena diduga melanggar hukum. Jaksa pun menyebut peluang bertambahnya tersangka dalam perkara itu terbuka.

"88 (perusahaan) itu yang kita cek, bener enggak ekspor itu dikeluarkan dia telah memenuhi DMO (domestic market obligation) di pasaran domestik. Kalau dia enggak (memenuhi kewajiban), ya bisa tersangka dia," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Febrie Adriansyah kepada wartawan, Rabu (20/4-2022).

Febrie mengatakan bahwa perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor dari pihak Kementerian Perdagangan seharusnya memenuhi kewajiban DMO sebesar 20 persen.
Lihat Juga :

Dirjen Daglu Tersangka, Fraksi Gerindra Minta DPR Panggil Mendag
Ia mengatakan bahwa syarat harus dilakukan untuk menghindari kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik. Namun, jaksa menelisik dugaan pelanggaran hukum dalam penyaluran minyak itu.

"Ini kan terjawab nih, kenapa kosong? Karena ternyata di atas kertas dia mengakui sudah memenuhi kewajiban DMO-nya, sehingga diekspor di lapangannya dia enggak keluarkan ke masyarakat," jelas dia.

Diketahui, kasus ini ditelisik jaksa sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Kala itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) agar perusahaan yang mengekspor komoditas itu dapat diatur alokasinya untuk kebutuhan dalam negergi.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap penjualan minyak goreng di tengah masyarakat.

Ada empat tersangka yang ditetapkan polisi. Mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA; dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang sebagai tersangka.

Perkara berkaitan dengan penerbitkan izin ekspor oleh Kementerian Perdagangan kepada para pengusaha dengan melakukan perbuatan hukum.

"Telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas khususnya masyarakat kecil susah," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan, Selasa (19/4-2022).

 

 

Sumber: CNN


 



Artikel Terbaru
pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Menjelang akhir masa jabatan (AMJ) Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Firdaus-Ayat, sejumlah.


pelalawan | Kamis, 19 Mei 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran menyurati Presiden Joko Widodo. Ia meminta presiden agar.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Dalam acara sosialisasi penerima bantuan bagi usaha mikro bersumber dari dana anggaran.


pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus mendapat penghargaan atas komitmen dan dukungan dalam.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode 18 sampai 24 Mei 2022 mengalami kenaikkan.



nusantara | Kamis, 19 Mei 2022
.

nusantara | Kamis, 19 Mei 2022

Penceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) merespons santai tudingan Singapura yang menganggapnya pro.


pasar | Kamis, 19 Mei 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tidak.


nusantara | Selasa, 17 Mei 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker..


Mei 2022
20


Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan rilis kasus izin ekspor CPO di Kemendag. (KEJAGUNG RI/CNN)

Kejagung Bidik 88 Perusahaan Pengekspor CPO: Bisa Tersangka

hukum | Rabu, 20 April 2022
Editor : Lin | Penulis : mjo/ain

JAKARTA-- Kejaksaan Agung menyatakan ada 88 perusahaan yang dipantau selama melakukan kegiatan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya selama Januari 2021 sampai Maret 2022.

Saat ini ada tiga perusahaan yang diusut oleh penyidik kejaksaan karena diduga melanggar hukum. Jaksa pun menyebut peluang bertambahnya tersangka dalam perkara itu terbuka.

"88 (perusahaan) itu yang kita cek, bener enggak ekspor itu dikeluarkan dia telah memenuhi DMO (domestic market obligation) di pasaran domestik. Kalau dia enggak (memenuhi kewajiban), ya bisa tersangka dia," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Febrie Adriansyah kepada wartawan, Rabu (20/4-2022).

Febrie mengatakan bahwa perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor dari pihak Kementerian Perdagangan seharusnya memenuhi kewajiban DMO sebesar 20 persen.
Lihat Juga :

Dirjen Daglu Tersangka, Fraksi Gerindra Minta DPR Panggil Mendag
Ia mengatakan bahwa syarat harus dilakukan untuk menghindari kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik. Namun, jaksa menelisik dugaan pelanggaran hukum dalam penyaluran minyak itu.

"Ini kan terjawab nih, kenapa kosong? Karena ternyata di atas kertas dia mengakui sudah memenuhi kewajiban DMO-nya, sehingga diekspor di lapangannya dia enggak keluarkan ke masyarakat," jelas dia.

Diketahui, kasus ini ditelisik jaksa sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Kala itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) agar perusahaan yang mengekspor komoditas itu dapat diatur alokasinya untuk kebutuhan dalam negergi.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap penjualan minyak goreng di tengah masyarakat.

Ada empat tersangka yang ditetapkan polisi. Mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA; dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang sebagai tersangka.

Perkara berkaitan dengan penerbitkan izin ekspor oleh Kementerian Perdagangan kepada para pengusaha dengan melakukan perbuatan hukum.

"Telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas khususnya masyarakat kecil susah," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan, Selasa (19/4-2022).

 

 

Sumber: CNN


 


Artikel Terbaru

pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Menjelang akhir masa jabatan (AMJ) Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Firdaus-Ayat, sejumlah.


pelalawan | Kamis, 19 Mei 2022

Bupati Pelalawan H Zukri Misran menyurati Presiden Joko Widodo. Ia meminta presiden agar.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Dalam acara sosialisasi penerima bantuan bagi usaha mikro bersumber dari dana anggaran.


pekanbaru | Kamis, 19 Mei 2022

Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus mendapat penghargaan atas komitmen dan dukungan dalam.


riau | Kamis, 19 Mei 2022

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode 18 sampai 24 Mei 2022 mengalami kenaikkan.



nusantara | Kamis, 19 Mei 2022
.

nusantara | Kamis, 19 Mei 2022

Penceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) merespons santai tudingan Singapura yang menganggapnya pro.


pasar | Kamis, 19 Mei 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tidak.


nusantara | Selasa, 17 Mei 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker..