14 Muharram 1444 H / Jumat, 12 Agustus 2022
Pemerintah Berikan Jampersal, Program Melahirkan Gratis
nusantara | Selasa, 26 Juli 2022
Editor : Rinalti Oesman | Penulis : fby/dzu/ CNN

Ilustrasi: Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 5 2022 tentang layanan kesehatan gratis untuk bagi ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir.

JAKARTA-- Pemerintah memberikan layanan kesehatan gratis berupa jaminan persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN).

Layanan itu diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 2022 tentang peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang diteken pada 12 Juli 2022 dan berlaku hingga 31 Desember 2022.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, definisi fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Adapun beleid itu ditujukan pada beberapa menteri dan pimpinan lembaga.

Pertama, menteri kesehatan yang ditugaskan untuk mengalokasikan anggaran, menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir melalui program Jampersal, termasuk tata cara pembayaran klaimnya.

Kedua, direksi BPJS Kesehatan. Presiden Jokowi meminta pelaksana Program Jaminan Kesehatan itu memastikan status ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir yang memperoleh manfaat Jampersal tapi belum memiliki kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Ketiga, menteri dalam negeri (mendagri) untuk memfasilitasi kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi ibu hamil dan keluarganya, serta menyediakan akses data penduduk berbasis NIK untuk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program Jampersal.

Mendagri juga diperintahkan untuk menugaskan gubernur dan bupati/wali kota untuk mengusulkan peserta Program Jampersal yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menugaskan gubernur dan bupati/wali kota untuk memfasilitasi pemenuhan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam mendukung Program Jampersal.

Keempat, menteri sosial untuk melakukan percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penetapan peserta Program Jampersal sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan secara berkala

"Dan melakukan penetapan peserta Program Jampersal sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan berdasarkan usulan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Inpres tersebut.

Lihat Juga :
Wamenkes Minta Rumah Sakit Siap Terapkan Kelas Standar BPJS Akhir 2024
Sementara itu, untuk pendanaan Jampersal akan dibebankan pada APBN, APBD, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan termasuk untuk operasional pengelolaan Program Jampersal yang dibebankan pada dana operasional BPJS Kesehatan yang dapat bersumber dari tambahan dana operasional Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sumber: CNN


 



Artikel Terbaru
pelalawan | Kamis, 11 Agustus 2022

Anggota DPRD Pelalawan Komisi II H. Abdullah berusaha menyampaikan persoalan PT TUM sampai ke.


riau | Rabu, 10 Agustus 2022

Seluruh jemaah haji Riau sudah kembali ke tanah air. Adalah jemaah haji dari Kloter 12 BTH.


politik | Rabu, 10 Agustus 2022

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan 17 dari 22 partai politik yang mendaftar telah lengkap.


pelalawan | Selasa, 9 Agustus 2022

Bupati Pelalawan H. Zukri Misran menyatakan sikapnya sikap dan kebijakannya akan berpihak kepada.


pasar | Selasa, 9 Agustus 2022

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan revisi Peraturan Presiden.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Tim Khusus (Timsus) tidak menemukan fakta.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Arman Hanis selaku kuasa hukum istri mantan Kadiv Provam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri.


pekanbaru | Selasa, 9 Agustus 2022

Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah.


pasar | Selasa, 9 Agustus 2022

Harga kelapa sawit periode 10 sampai 16 Agustus 2022 mengalami kenaikan pada setiap kelompok.


Agu 2022
12

PT IJA/JCI Siap Jadi Pilot Project Sistem Pengamanan Objek Vital | Tiga TPS di Meranti Direkomendasikan PSU | Kepala Daerah Dilarang ke Luar Negeri  | Istana Akui Tetty Batal Jadi Menteri di Menit-Menit Terakhir | Supriati Maju Tanpa Restu Ketua DPD I Golkar Riau | PKL Jualan Dipinggir Jalan Ditertibkan | PT IJA/JCI Sukses Laksanakan Vaksinasi Tahap II |

Ilustrasi: Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 5 2022 tentang layanan kesehatan gratis untuk bagi ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir.

Pemerintah Berikan Jampersal, Program Melahirkan Gratis

nusantara | Selasa, 26 Juli 2022
Editor : Rinalti Oesman | Penulis : fby/dzu/ CNN

JAKARTA-- Pemerintah memberikan layanan kesehatan gratis berupa jaminan persalinan (Jampersal) bagi ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN).

Layanan itu diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 2022 tentang peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang diteken pada 12 Juli 2022 dan berlaku hingga 31 Desember 2022.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, definisi fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Adapun beleid itu ditujukan pada beberapa menteri dan pimpinan lembaga.

Pertama, menteri kesehatan yang ditugaskan untuk mengalokasikan anggaran, menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir melalui program Jampersal, termasuk tata cara pembayaran klaimnya.

Kedua, direksi BPJS Kesehatan. Presiden Jokowi meminta pelaksana Program Jaminan Kesehatan itu memastikan status ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir yang memperoleh manfaat Jampersal tapi belum memiliki kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Ketiga, menteri dalam negeri (mendagri) untuk memfasilitasi kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi ibu hamil dan keluarganya, serta menyediakan akses data penduduk berbasis NIK untuk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program Jampersal.

Mendagri juga diperintahkan untuk menugaskan gubernur dan bupati/wali kota untuk mengusulkan peserta Program Jampersal yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menugaskan gubernur dan bupati/wali kota untuk memfasilitasi pemenuhan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam mendukung Program Jampersal.

Keempat, menteri sosial untuk melakukan percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penetapan peserta Program Jampersal sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan secara berkala

"Dan melakukan penetapan peserta Program Jampersal sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan berdasarkan usulan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Inpres tersebut.

Lihat Juga :
Wamenkes Minta Rumah Sakit Siap Terapkan Kelas Standar BPJS Akhir 2024
Sementara itu, untuk pendanaan Jampersal akan dibebankan pada APBN, APBD, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan termasuk untuk operasional pengelolaan Program Jampersal yang dibebankan pada dana operasional BPJS Kesehatan yang dapat bersumber dari tambahan dana operasional Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sumber: CNN


 


Artikel Terbaru

pelalawan | Kamis, 11 Agustus 2022

Anggota DPRD Pelalawan Komisi II H. Abdullah berusaha menyampaikan persoalan PT TUM sampai ke.


riau | Rabu, 10 Agustus 2022

Seluruh jemaah haji Riau sudah kembali ke tanah air. Adalah jemaah haji dari Kloter 12 BTH.


politik | Rabu, 10 Agustus 2022

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan 17 dari 22 partai politik yang mendaftar telah lengkap.


pelalawan | Selasa, 9 Agustus 2022

Bupati Pelalawan H. Zukri Misran menyatakan sikapnya sikap dan kebijakannya akan berpihak kepada.


pasar | Selasa, 9 Agustus 2022

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan revisi Peraturan Presiden.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Tim Khusus (Timsus) tidak menemukan fakta.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Arman Hanis selaku kuasa hukum istri mantan Kadiv Provam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri.


pekanbaru | Selasa, 9 Agustus 2022

Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah.


pasar | Selasa, 9 Agustus 2022

Harga kelapa sawit periode 10 sampai 16 Agustus 2022 mengalami kenaikan pada setiap kelompok.