14 Muharram 1444 H / Jumat, 12 Agustus 2022
Tersangka! Bos Duta Palma Grup dan Mantan Bupati Inhu Rugikan Negara Rp78 T
hukum | Senin, 1 Agustus 2022
Editor : Putrajaya | Penulis : red

Bos PT Surya Dumai Grup Surya Darmaji alias Apeng dan mantan Bupati Inhu, Thamsir Rachman.

JAKARTA-- Mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai dengan 2008, Raja Thamsir Rachman (RTR) dan Surya pemilik PT Surya Dumai group, Surya Darmadi (SD) atau Apeng ditetapkan sebagai tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Raja Thamsir Rachman sendiri saat ini sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008. Sementara itu, Darmadi atau Apeng kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, pada tahun 2003, SD melakukan kesepakatan dengan RTR untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan, pengolahan kelapa sawit hingga penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Indragiri Hulu.

Di lahan yang berada dalam kawasan hutan baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.Yaitu dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum, dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU.

Padahal, lanjut dia, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU. Juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26/2007.

"Kegiatan yang dilakukan PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan," kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (1/8/2022).

Tersangka RTR disangka melanggar Perbuatan para Tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara tersangka SD disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan, Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *



Artikel Terbaru
pelalawan | Kamis, 11 Agustus 2022

Anggota DPRD Pelalawan Komisi II H. Abdullah berusaha menyampaikan persoalan PT TUM sampai ke.


riau | Rabu, 10 Agustus 2022

Seluruh jemaah haji Riau sudah kembali ke tanah air. Adalah jemaah haji dari Kloter 12 BTH.


politik | Rabu, 10 Agustus 2022

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan 17 dari 22 partai politik yang mendaftar telah lengkap.


pelalawan | Selasa, 9 Agustus 2022

Bupati Pelalawan H. Zukri Misran menyatakan sikapnya sikap dan kebijakannya akan berpihak kepada.


pasar | Selasa, 9 Agustus 2022

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan revisi Peraturan Presiden.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Tim Khusus (Timsus) tidak menemukan fakta.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Arman Hanis selaku kuasa hukum istri mantan Kadiv Provam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri.


pekanbaru | Selasa, 9 Agustus 2022

Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah.


pasar | Selasa, 9 Agustus 2022

Harga kelapa sawit periode 10 sampai 16 Agustus 2022 mengalami kenaikan pada setiap kelompok.


Agu 2022
12


Bos PT Surya Dumai Grup Surya Darmaji alias Apeng dan mantan Bupati Inhu, Thamsir Rachman.

Tersangka! Bos Duta Palma Grup dan Mantan Bupati Inhu Rugikan Negara Rp78 T

hukum | Senin, 1 Agustus 2022
Editor : Putrajaya | Penulis : red

JAKARTA-- Mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai dengan 2008, Raja Thamsir Rachman (RTR) dan Surya pemilik PT Surya Dumai group, Surya Darmadi (SD) atau Apeng ditetapkan sebagai tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Raja Thamsir Rachman sendiri saat ini sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008. Sementara itu, Darmadi atau Apeng kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, pada tahun 2003, SD melakukan kesepakatan dengan RTR untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan, pengolahan kelapa sawit hingga penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Indragiri Hulu.

Di lahan yang berada dalam kawasan hutan baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.Yaitu dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum, dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU.

Padahal, lanjut dia, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU. Juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26/2007.

"Kegiatan yang dilakukan PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan," kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (1/8/2022).

Tersangka RTR disangka melanggar Perbuatan para Tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara tersangka SD disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan, Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *


Artikel Terbaru

pelalawan | Kamis, 11 Agustus 2022

Anggota DPRD Pelalawan Komisi II H. Abdullah berusaha menyampaikan persoalan PT TUM sampai ke.


riau | Rabu, 10 Agustus 2022

Seluruh jemaah haji Riau sudah kembali ke tanah air. Adalah jemaah haji dari Kloter 12 BTH.


politik | Rabu, 10 Agustus 2022

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan 17 dari 22 partai politik yang mendaftar telah lengkap.


pelalawan | Selasa, 9 Agustus 2022

Bupati Pelalawan H. Zukri Misran menyatakan sikapnya sikap dan kebijakannya akan berpihak kepada.


pasar | Selasa, 9 Agustus 2022

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan revisi Peraturan Presiden.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Tim Khusus (Timsus) tidak menemukan fakta.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan.


hukum | Selasa, 9 Agustus 2022

Arman Hanis selaku kuasa hukum istri mantan Kadiv Provam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri.


pekanbaru | Selasa, 9 Agustus 2022

Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah.


pasar | Selasa, 9 Agustus 2022

Harga kelapa sawit periode 10 sampai 16 Agustus 2022 mengalami kenaikan pada setiap kelompok.