'
7 Rajab 1444 H / Minggu, 29 Januari 2023
Wajah
wajah
politikus
politik
pasar
hukum
nusatara
otomotif
MK Putuskan Napi Koruptor Dilarang Jadi Caleg
KPU Segera Konsultasi dengan Presiden Terkait Putusan MK
politik | Rabu, 30 November 2022
Editor : Putrajaya | Penulis : Red
Ketua KPU, Hasyim Asy'ari

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengonsultasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan narapidana, termasuk koruptor, menjadi calon anggota legislatif (caleg) selama lima tahun sejak dibebaskan. KPU akan berkonsultasi dengan Presiden Jokowi dan Komisi II DPR.


"KPU akan mempelajari Putusan MK tersebut. Kami akan konsultasikan materi Putusan JR (judicial review) MK tersebut kepada pembentuk UU, dalam hal ini Presiden dan Komisi 2 DPR," kata Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Rabu (30/11/2022).

Hasyim menjelaskan, salah satu isu yang perlu dikonsultasikan adalah soal bagaimana pemberlakuan putusan MK tersebut terhadap Peraturan KPU (PKPU). "Apakah (putusan tersebut) hanya untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota, atau termasuk juga calon anggota DPD," ujarnya.

MK melarang eks koruptor nyaleg lewat putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, yang dibacakan dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Putusan tersebut merupakan jawaban atas gugatan yang diajukan seorang karyawan swasta bernama Leonardo Siahaan.

Leonardo meminta MK melarang eks napi koruptor nyaleg dengan cara menyatakan frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" dalam Pasal 240 ayat 1 huruf G UU Pemilu adalah inkonstitusional. "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan. Putusan MK ini mengubah isi Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu yang semula berbunyi:

"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

Anwar Usman mengatakan, Pasal 240 ayat 1 huruf g itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, MK membuat norma baru terhadap pasal tersebut, yakni:

"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g.(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;"

"(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang."

Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan, ketentuan masa tunggu lima tahun diperlukan agar eks narapidana melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya. "Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya," ujarnya.

Sebelumnya, KPU pernah melarang eks koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019. Tapi, ketentuan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) karena bertentangan dengan UU Pemilu.*

Sumbr: Republika



Artikel Terbaru

Pingpong Championship V 2023 PWI Riau, Meriahkan HPN dan HUT ke-77 PWI

Tunggu Pekan Depan, Subsidi Motor Listrik Rp7Juta Dirilis Pemerintah

Akhir 2023, Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan Dapat Beroperasi

BMKG Prakiraan Sebagian Cuaca di Riau Cerah dan Berawan

Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Rp14.977 per Dolar

Kemenag Klaim Biaya Haji Naik Demi Keadilan
×
MK Putuskan Napi Koruptor Dilarang Jadi Caleg
KPU Segera Konsultasi dengan Presiden Terkait Putusan MK
politik | Rabu, 30 November 2022
Editor : Putrajaya | Penulis : Red
Ketua KPU, Hasyim Asy'ari

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengonsultasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan narapidana, termasuk koruptor, menjadi calon anggota legislatif (caleg) selama lima tahun sejak dibebaskan. KPU akan berkonsultasi dengan Presiden Jokowi dan Komisi II DPR.


"KPU akan mempelajari Putusan MK tersebut. Kami akan konsultasikan materi Putusan JR (judicial review) MK tersebut kepada pembentuk UU, dalam hal ini Presiden dan Komisi 2 DPR," kata Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Rabu (30/11/2022).

Hasyim menjelaskan, salah satu isu yang perlu dikonsultasikan adalah soal bagaimana pemberlakuan putusan MK tersebut terhadap Peraturan KPU (PKPU). "Apakah (putusan tersebut) hanya untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota, atau termasuk juga calon anggota DPD," ujarnya.

MK melarang eks koruptor nyaleg lewat putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, yang dibacakan dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Putusan tersebut merupakan jawaban atas gugatan yang diajukan seorang karyawan swasta bernama Leonardo Siahaan.

Leonardo meminta MK melarang eks napi koruptor nyaleg dengan cara menyatakan frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" dalam Pasal 240 ayat 1 huruf G UU Pemilu adalah inkonstitusional. "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan. Putusan MK ini mengubah isi Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu yang semula berbunyi:

"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

Anwar Usman mengatakan, Pasal 240 ayat 1 huruf g itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, MK membuat norma baru terhadap pasal tersebut, yakni:

"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g.(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;"

"(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang."

Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan, ketentuan masa tunggu lima tahun diperlukan agar eks narapidana melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya. "Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya," ujarnya.

Sebelumnya, KPU pernah melarang eks koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019. Tapi, ketentuan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) karena bertentangan dengan UU Pemilu.*

Sumbr: Republika

pasar | Jumat, 27 Januari 2023
Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Rp14.977 per Dolar
nusantara | Kamis, 26 Januari 2023
Kemenag Klaim Biaya Haji Naik Demi Keadilan
Inspiratif
inspiratif | Sabtu, 7 Januari 2023
Nyeri Tubuh, Bisa Sinyal Gejala Kolesterol Tinggi
inspiratif | Jumat, 4 November 2022
Anak Kecanduan Game Online? Ini Solusinya

Wajah
wajah | Minggu, 25 Desember 2022
Sejarawan dan Tokoh Intelektual Muslim
wajah | Senin, 7 November 2022
Ketika Ada Masalah, Mari Cari Solusi
wajah | Selasa, 18 Oktober 2022
Polri Pasti Bisa Seperti Emas 24 Karat
Wanita
wanita | Kamis, 15 Desember 2022
Awas, Kolesterol Tinggi Bisa Membunuh Diam-diam
wanita | Sabtu, 29 Oktober 2022
Skrining Kanker Payudara Bagi Wanita Itu Penting
wanita | Jumat, 5 Agustus 2022
Istiqomah Bersama dan Bermanfaat buat Umat
wanita | Sabtu, 18 Juni 2022
Penyebab Bibir Merah Warnanya
Berita Unggulan
mancanegara | Selasa, 24 Januari 2023
Pemimpin Partai Sayap Kanan Denmark Lakukan Tindakan Keji
Berita Pilihan


HOME


INDEX


POPULAR

×