'
7 Rajab 1444 H / Minggu, 29 Januari 2023
Wajah
wajah
politikus
politik
pasar
hukum
nusatara
otomotif
Ketua KPU Riau: Anggaran Pilkada 2024 Lebih Hemat, dari Rp458 M hingga Rp154 M
politik | Senin, 23 Januari 2023
Editor : Rinalti Oesman | Penulis : PE/DL
Ilustrasi:

PEKANBARU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir memastikan,  pembiayaan anggaran hibah kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 jauh lebih hemat dan efisien. Hal itu karena KPU mendorong skema pembiayaan bersama (budget sharing) antara Pemprov Riau dan Pemkab/kota.

Demikian diungkapkan Ilham Muhammad Yasir, setelah sebelumnya dimintai pemaparan pembiayaan Pilkada di hadapan Sekdaprov Riau, Bawaslu Riau, dan para Sekdakab/kota minggu lalu. 

“Inikan helat tahapan yang dilangsungkan bersamaan. Jadi, ada banyak tahapan yang bersingungan, dan pembiayaannya akan lebih hemat dan efisien. Tinggal disepakati, dari sekian kegiatan tahapan mana saja yang dibiayai Pemprov Riau, dan mana yang dibiayai oleh kabupaten/kota masing-masing,” papar Ilham, Senin (23/1/2022).

Dikatakan Ilham, besaran angka yang diajukan sebesar Rp458 milyar, sebagai skema pertama, jika beban pembiayaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sepenuhnya dibiayai oleh Pemprov Riau. Jika dengan budget sharing skemanya ada yang skema kedua, sebesar Rp387 milyar, skema ketiga, sebesar Rp278 milyar, skema keempat, sebesar Rp169 milyar, dan skema kelima, sebesar Rp154 milyar.

Begitu sebaliknya, jika masing-masing 12 kabupaten/kota membiayai sepenuhnya pemilihan bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota-nya didapatkan angka pengajuan anggaran yang maksimal. 

KPU Pekanbaru mengajukan Rp62,3 milyar, KPU Kampar mengajukan Rp60 milyar, KPU Rohul mengajukan Rp47,6 milyar, KPU Rohil mengajukan Rp51,8 milyar, KPU Inhu mengajukan Rp50 milyar, KPU Inhil mengajukan Rp59,9 milyar.

Kemudian, KPU Dumai mengajukan Rp33,5 milyar, KPU Kuansing mengajukan Rp49,9 milyar, KPU Pelalawan mengajukan Rp49,7 milyar, KPU Siak mengajukan Rp48 milyar, KPU Bengkalis mengajukan Rp60,4 milyar, dan KPU Kepulauan Meranti mengajukan Rp35,3 milyar. Sedangkan, KPU Provinsi Riau mengajukan Rp458 milyar. Total semua sebesar Rp609 milyar.

“Angka-angka di kabupaten/kota ini sebaliknya akan sama-sama menurun seperti yang diajukan KPU Provinsi kepada Pemprov Riau,” jelas mantan wartawan.

Terutama kata Ilham, jika pilihannya skema pertama di provinsi, maka kegiatan tahapan yang bersinggungan di kabupaten/kota akan dibiayai sepenuhnya oleh provinsi. Begitu sebaliknya, jika pilihannya skema kelima, maka kegiatan yang bersinggungan di kabupaten/kota, pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada kabupaten/kota.

"Budget sharing -nya akan ketemu jika menggunakan skema kedua, ketiga dan keempat. Dan skema kedua atau ketiga lebih berkeadilan bagi kabupaten/kota dan pemprov. Sedangkan skema keempat dan kelima kurang berpihak kepada kabupaten/kota,” tegas komisioner KPU Provinsi yang sudah 2 (dua) periode ini. 

Namun kata Ilham, karena hibah Pilkada ini bersumber dari anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Yang berwenang memutuskan adalah gubernur dan bupati/wali kota secara bersama-sama. KPU sudah memberikan bentuk skema dan rancangan anggarannya secara terperinci.

Ilham juga ingin menyakinkan semua pihak, bahwa helat Pilkada serentak tahun 2024 inilah titik temunya. Apa yang selama ini diidamkan semua kalangan sebagai pilkada yang efektif, efisien akan dapat diwujudkan. Tentunya, hasil dari Pilkada tersebut akan menciptakan pemerintahan di daerah secara serentak, setelah didahului dengan terbentuknya pemerintahan di tingkat nasional melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

“Efektif dari sisi hasil, dan efisien dari sisi anggaran,” tegas Ilham.

Menurut Ilham, sebenarnya KPU Provinsi Riau dan KPU kabupaten/kota sudah mulai menyusun anggarah hibah Pilkada serentak tahun 2024 sejak awal tahun 2022 lalu. Karena di awal 2022 lalu kami dimintai oleh KPU Pusat untuk segera mengajukan ke pemda masing-masing mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah padat di akhir tahun 2022 lalu, dan 2023 ini.

“Sejak 7 Mei 2022 kami sudah mengajukan ke Pemprov. Bulan Nopember 2022  baru direspon, dan akhirnya pekan kedua Januari 2023 kemarin kami diundang resmi bersama KPU kabupaten/kota oleh Pemprov,” ungkap Ilham. 

 



Artikel Terbaru

Pingpong Championship V 2023 PWI Riau, Meriahkan HPN dan HUT ke-77 PWI

Tunggu Pekan Depan, Subsidi Motor Listrik Rp7Juta Dirilis Pemerintah

Akhir 2023, Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan Dapat Beroperasi

BMKG Prakiraan Sebagian Cuaca di Riau Cerah dan Berawan

Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Rp14.977 per Dolar

Kemenag Klaim Biaya Haji Naik Demi Keadilan
×
Ketua KPU Riau: Anggaran Pilkada 2024 Lebih Hemat, dari Rp458 M hingga Rp154 M
politik | Senin, 23 Januari 2023
Editor : Rinalti Oesman | Penulis : PE/DL
Ilustrasi:

PEKANBARU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir memastikan,  pembiayaan anggaran hibah kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 jauh lebih hemat dan efisien. Hal itu karena KPU mendorong skema pembiayaan bersama (budget sharing) antara Pemprov Riau dan Pemkab/kota.

Demikian diungkapkan Ilham Muhammad Yasir, setelah sebelumnya dimintai pemaparan pembiayaan Pilkada di hadapan Sekdaprov Riau, Bawaslu Riau, dan para Sekdakab/kota minggu lalu. 

“Inikan helat tahapan yang dilangsungkan bersamaan. Jadi, ada banyak tahapan yang bersingungan, dan pembiayaannya akan lebih hemat dan efisien. Tinggal disepakati, dari sekian kegiatan tahapan mana saja yang dibiayai Pemprov Riau, dan mana yang dibiayai oleh kabupaten/kota masing-masing,” papar Ilham, Senin (23/1/2022).

Dikatakan Ilham, besaran angka yang diajukan sebesar Rp458 milyar, sebagai skema pertama, jika beban pembiayaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sepenuhnya dibiayai oleh Pemprov Riau. Jika dengan budget sharing skemanya ada yang skema kedua, sebesar Rp387 milyar, skema ketiga, sebesar Rp278 milyar, skema keempat, sebesar Rp169 milyar, dan skema kelima, sebesar Rp154 milyar.

Begitu sebaliknya, jika masing-masing 12 kabupaten/kota membiayai sepenuhnya pemilihan bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota-nya didapatkan angka pengajuan anggaran yang maksimal. 

KPU Pekanbaru mengajukan Rp62,3 milyar, KPU Kampar mengajukan Rp60 milyar, KPU Rohul mengajukan Rp47,6 milyar, KPU Rohil mengajukan Rp51,8 milyar, KPU Inhu mengajukan Rp50 milyar, KPU Inhil mengajukan Rp59,9 milyar.

Kemudian, KPU Dumai mengajukan Rp33,5 milyar, KPU Kuansing mengajukan Rp49,9 milyar, KPU Pelalawan mengajukan Rp49,7 milyar, KPU Siak mengajukan Rp48 milyar, KPU Bengkalis mengajukan Rp60,4 milyar, dan KPU Kepulauan Meranti mengajukan Rp35,3 milyar. Sedangkan, KPU Provinsi Riau mengajukan Rp458 milyar. Total semua sebesar Rp609 milyar.

“Angka-angka di kabupaten/kota ini sebaliknya akan sama-sama menurun seperti yang diajukan KPU Provinsi kepada Pemprov Riau,” jelas mantan wartawan.

Terutama kata Ilham, jika pilihannya skema pertama di provinsi, maka kegiatan tahapan yang bersinggungan di kabupaten/kota akan dibiayai sepenuhnya oleh provinsi. Begitu sebaliknya, jika pilihannya skema kelima, maka kegiatan yang bersinggungan di kabupaten/kota, pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada kabupaten/kota.

"Budget sharing -nya akan ketemu jika menggunakan skema kedua, ketiga dan keempat. Dan skema kedua atau ketiga lebih berkeadilan bagi kabupaten/kota dan pemprov. Sedangkan skema keempat dan kelima kurang berpihak kepada kabupaten/kota,” tegas komisioner KPU Provinsi yang sudah 2 (dua) periode ini. 

Namun kata Ilham, karena hibah Pilkada ini bersumber dari anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Yang berwenang memutuskan adalah gubernur dan bupati/wali kota secara bersama-sama. KPU sudah memberikan bentuk skema dan rancangan anggarannya secara terperinci.

Ilham juga ingin menyakinkan semua pihak, bahwa helat Pilkada serentak tahun 2024 inilah titik temunya. Apa yang selama ini diidamkan semua kalangan sebagai pilkada yang efektif, efisien akan dapat diwujudkan. Tentunya, hasil dari Pilkada tersebut akan menciptakan pemerintahan di daerah secara serentak, setelah didahului dengan terbentuknya pemerintahan di tingkat nasional melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

“Efektif dari sisi hasil, dan efisien dari sisi anggaran,” tegas Ilham.

Menurut Ilham, sebenarnya KPU Provinsi Riau dan KPU kabupaten/kota sudah mulai menyusun anggarah hibah Pilkada serentak tahun 2024 sejak awal tahun 2022 lalu. Karena di awal 2022 lalu kami dimintai oleh KPU Pusat untuk segera mengajukan ke pemda masing-masing mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah padat di akhir tahun 2022 lalu, dan 2023 ini.

“Sejak 7 Mei 2022 kami sudah mengajukan ke Pemprov. Bulan Nopember 2022  baru direspon, dan akhirnya pekan kedua Januari 2023 kemarin kami diundang resmi bersama KPU kabupaten/kota oleh Pemprov,” ungkap Ilham. 

 

pasar | Jumat, 27 Januari 2023
Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Rp14.977 per Dolar
nusantara | Kamis, 26 Januari 2023
Kemenag Klaim Biaya Haji Naik Demi Keadilan
Inspiratif
inspiratif | Sabtu, 7 Januari 2023
Nyeri Tubuh, Bisa Sinyal Gejala Kolesterol Tinggi
inspiratif | Jumat, 4 November 2022
Anak Kecanduan Game Online? Ini Solusinya

Wajah
wajah | Minggu, 25 Desember 2022
Sejarawan dan Tokoh Intelektual Muslim
wajah | Senin, 7 November 2022
Ketika Ada Masalah, Mari Cari Solusi
wajah | Selasa, 18 Oktober 2022
Polri Pasti Bisa Seperti Emas 24 Karat
Wanita
wanita | Kamis, 15 Desember 2022
Awas, Kolesterol Tinggi Bisa Membunuh Diam-diam
wanita | Sabtu, 29 Oktober 2022
Skrining Kanker Payudara Bagi Wanita Itu Penting
wanita | Jumat, 5 Agustus 2022
Istiqomah Bersama dan Bermanfaat buat Umat
wanita | Sabtu, 18 Juni 2022
Penyebab Bibir Merah Warnanya
Berita Unggulan
mancanegara | Selasa, 24 Januari 2023
Pemimpin Partai Sayap Kanan Denmark Lakukan Tindakan Keji
Berita Pilihan


HOME


INDEX


POPULAR

×