'
Tunggu Pekan Depan, Subsidi Motor Listrik Rp7Juta Dirilis Pemerintah |
---|
Akhir 2023, Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan Dapat Beroperasi |
---|
BMKG Prakiraan Sebagian Cuaca di Riau Cerah dan Berawan |
---|
Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Rp14.977 per Dolar |
---|
Kemenag Klaim Biaya Haji Naik Demi Keadilan |
---|
Wagubri Klaim, Angka Stunting di Riau Saat ini Tercatat 17 Persen |
---|
Kabupaten Kampar Siap Menjadi Tuan Rumah HKIN 2023 |
---|
Pemasok HP Napi Pengendali Narkoba Dipertanyakan,Ini Jawaban Kalapas Pekanbaru |
---|
PEKANBARU - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pertemuan tersebut, ada arahan khusus yang diberikan Muflihun nantinya.
Muflihun menyebut, arahan ini merupakan terjemahan dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo terkait kelangsungan pembangunan di daerah.
"Kita mendapatkan banyak arahan (dari presiden). Diantaranya bagaimana pemerintah bisa mempermudah investor berinvestasi. Lalu bagaimana mempermudah izin rumah ibadah. Dan juga bagaimana mengendalikan inflasi dengan menanam lahan kosong, juga terkait stunting," terang Muflihun, Selasa (24/1).
Sebelumnya Muflihun turut hadir mendengarkan arahan awal tahun Presiden RI Jokowi, Selasa (17/1) kemarin di Jakarta. Arahan yang diterima, dikatakan Muflihun akan diterjemahkan dalam berbagai kegiatan yang ada di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Muflihun mengaku, dia bersama unsur Forkopimda Kota Pekanbaru dan para kepala daerah se Indonesia diwanti-wanti oleh Presiden agar memperhatikan berbagai isu penting mulai dari awal tahun.
"Kita akan kumpulkan dalam waktu dekat kepala OPD. Ini guna membahas arahan-arahan dari Presiden agar direalisasikan di Kota Pekanbaru. Kita di sini OPD akan menerjemahkan," jelasnya.
Dalam pertemuan bersama Presiden, diingatkan enam hal penting kepada para pimpinan daerah antara lain tentang pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, kemudahan investasi, perbaikan birokrasi dan APBD. Serta penggunaan produk dalam negeri, branding kota, juga stabilitas politik, keamanan dan toleransi antar umat beragama.
Pingpong Championship V 2023 PWI Riau, Meriahkan HPN dan HUT ke-77 PWI |
---|
Tunggu Pekan Depan, Subsidi Motor Listrik Rp7Juta Dirilis Pemerintah |
---|
Akhir 2023, Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan Dapat Beroperasi |
---|
BMKG Prakiraan Sebagian Cuaca di Riau Cerah dan Berawan |
---|
Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Rp14.977 per Dolar |
---|
Kemenag Klaim Biaya Haji Naik Demi Keadilan |
---|
PEKANBARU - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pertemuan tersebut, ada arahan khusus yang diberikan Muflihun nantinya.
Muflihun menyebut, arahan ini merupakan terjemahan dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo terkait kelangsungan pembangunan di daerah.
"Kita mendapatkan banyak arahan (dari presiden). Diantaranya bagaimana pemerintah bisa mempermudah investor berinvestasi. Lalu bagaimana mempermudah izin rumah ibadah. Dan juga bagaimana mengendalikan inflasi dengan menanam lahan kosong, juga terkait stunting," terang Muflihun, Selasa (24/1).
Sebelumnya Muflihun turut hadir mendengarkan arahan awal tahun Presiden RI Jokowi, Selasa (17/1) kemarin di Jakarta. Arahan yang diterima, dikatakan Muflihun akan diterjemahkan dalam berbagai kegiatan yang ada di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Muflihun mengaku, dia bersama unsur Forkopimda Kota Pekanbaru dan para kepala daerah se Indonesia diwanti-wanti oleh Presiden agar memperhatikan berbagai isu penting mulai dari awal tahun.
"Kita akan kumpulkan dalam waktu dekat kepala OPD. Ini guna membahas arahan-arahan dari Presiden agar direalisasikan di Kota Pekanbaru. Kita di sini OPD akan menerjemahkan," jelasnya.
Dalam pertemuan bersama Presiden, diingatkan enam hal penting kepada para pimpinan daerah antara lain tentang pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, kemudahan investasi, perbaikan birokrasi dan APBD. Serta penggunaan produk dalam negeri, branding kota, juga stabilitas politik, keamanan dan toleransi antar umat beragama.