Gubri dan Wamenaker Sidak PT Sanel Travel, namun Gagal Temui Pemilik

PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah biro perjalanan wisata di Kota Pekanbaru, Rabu (14/5/2025). Aksi ini dilakukan menyusul laporan dari sejumlah pekerja yang mengaku ijazah mereka ditahan secara tidak sah oleh pihak perusahaan.

Sidak ini juga dihadiri Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer Gerungan. Namun, kunjungan keduanya ke lokasi tak membuahkan hasil maksimal karena pemilik perusahaan tidak berada di tempat. Ketidakhadiran itu memicu kekecewaan Gubernur, yang menilai perusahaan tidak menunjukkan itikad baik.

"Penahanan ijazah ini bukan hanya merugikan secara moral, tapi juga bisa jadi pelanggaran hukum serius," kata Gubernur usai sidak. Ia pun menyatakan akan segera mengambil langkah konkret untuk menindak praktik semacam ini di Provinsi Riau.

Baca :

• » Dipercaya Gubri Jabat Kadis PMD Riau, Ini Harapan Mhd Firdaus
• » KPK OTT Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer
• » DPRD Sampaikan Masukan Strategis untuk RPJMD Riau 2025–2029

Sebagai respons awal, Gubernur Abdul Wahid berencana menerbitkan surat edaran larangan penahanan ijazah karyawan. Tidak berhenti di situ, ia juga akan merancang Peraturan Gubernur (Pergub) khusus yang mengatur tata kelola ketenagakerjaan secara lebih rinci, termasuk rencana pembentukan satuan tugas pengawasan.

Data awal menyebutkan setidaknya 47 ijazah milik karyawan ditahan oleh perusahaan tersebut. Gubernur menyebut kemungkinan masih banyak kasus serupa yang belum terungkap. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya investigasi lanjutan dan memberi waktu kepada perusahaan untuk mengembalikan seluruh dokumen yang ditahan.

"Kita tidak main-main. Jika terbukti melanggar, sanksi administratif bahkan pidana bisa diterapkan," ujarnya serius. Ia juga meminta Wali Kota Pekanbaru untuk segera menelusuri kelengkapan perizinan operasional perusahaan.

Tak lupa, ia mengimbau masyarakat dan pekerja agar berani melaporkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang merugikan. Forum tripartit dan serikat pekerja diharapkan aktif mengawal hak-hak buruh agar tidak lagi menjadi korban eksploitasi.**