Menkeu Heran Dana Pemda Mengendap Rp233 Triliun, Belanja Daerah Jalan di Tempat

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan besarnya dana pemerintah daerah (pemda) yang masih parkir di bank, sementara realisasi belanja daerah hingga September 2025 belum berjalan optimal.

Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Agustus 2025, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,11 triliun. Angka ini melonjak Rp40,54 triliun dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp192,57 triliun. Jumlah tersebut sekaligus menjadi yang tertinggi sejak 2021.

Rinciannya, dana mengendap per akhir Agustus dalam lima tahun terakhir tercatat Rp178,95 triliun (2021), Rp203,42 triliun (2022), Rp201,31 triliun (2023), Rp192,57 triliun (2024), dan Rp233,11 triliun (2025).

Baca :

• » Purbaya Bongkar 15 Pemda yang Paling Banyak Simpan Dana di Bank
• » Timnas Indonesia Panaskan Mesin di Jeddah, Kluivert Puji Semangat Pemain di Latihan Perdana
• » Resmi! Kementerian BUMN Dibubarkan, Diganti Lembaga Baru Langsung di Bawah Presiden

Di sisi lain, realisasi belanja daerah per 24 September 2025 baru Rp656,40 triliun atau 46,86 persen dari pagu.

“Ketika mereka punya, kemarin kan Rp200 triliun lebih tuh uang mereka mengendap di sana. Kenapa mereka enggak belanjain ya?” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Purbaya menegaskan, pemerintah pusat akan menelusuri hambatan yang membuat pemda lambat membelanjakan anggarannya. Ia juga akan memastikan apakah dana tersebut benar-benar tidak terpakai.

“Tapi kalau memang betul-betul nganggur di sana, kita ambil alih, kita pindahin. Biar mereka juga belanjanya lebih rajin,” katanya.

Selain evaluasi penggunaan dana, Purbaya juga menekankan pentingnya mempercepat pencairan transfer ke daerah (TKD) di awal tahun. Menurutnya, prosedur pencairan perlu disederhanakan agar aliran dana lebih efisien, meski perubahan tidak bisa dilakukan secara mendadak.

“Tapi yang jelas kita akan evaluasi dana yang diperbankan, yang punya pemerintah daerah yang sekitar Rp100 triliun setiap tahun itu ada,” ungkapnya seperti dikutip Kontan.

Meski menegaskan bakal memberi sanksi bagi daerah yang lambat menyerap anggaran, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan membiarkan daerah kekurangan dana.

“Nanti kita monitor. Enggak boleh seperti ini terus-terusan. Karena akibatnya ekonomi daerahnya terganggu, makanya banyak demo-demo itu,” pungkasnya. *