Operasional Bandara Khusus Dipertanyakan, DPR Minta Dugaan Peran Oknum Pejabat Diusut

JAKARTA -  Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, angkat bicara terkait keberadaan fasilitas udara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang belakangan menjadi sorotan publik. Polemik ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa bandara tersebut diduga beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi.

Menurut TB Hasanuddin, jika informasi ini terbukti benar, situasinya bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah menyentuh persoalan hukum, keamanan, dan kedaulatan negara. Ia menilai, pengoperasian fasilitas penerbangan tanpa keterlibatan aparat negara berpotensi melanggar ketentuan penerbangan nasional yang berlaku.

“Ini bukan persoalan kecil. Jika benar sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan resmi, maka negara harus segera bertindak,” tegasnya, Kamis, 27 November 2025.

Baca :

• DPR Minta Audit Menyeluruh Seluruh Bandara Khusus Usai Polemik IMIP
• Polemik Bandara IMIP: Ketika Pernyataan Pejabat Negara Tak Lagi Sejalan

Publik sebelumnya dibuat terkejut dengan keberadaan bandara yang beroperasi di dalam kawasan industri IMIP. Menteri Pertahanan bahkan menyebut fasilitas tersebut tidak memiliki otoritas resmi negara. Temuan itu diungkap usai peninjauan Latihan Terintegrasi 2025 oleh TNI bersama sejumlah instansi di Morowali pada 20 November lalu.

Sjafrie menilai kondisi tersebut sebagai anomali yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Ia mengatakan, latihan intercept oleh TNI menjadi bagian dari upaya memperlihatkan bahwa negara tidak tinggal diam terhadap potensi ancaman lewat jalur udara.