Kabinet Baru Thailand Didominasi Militer

Prayuth telah mencabut 66 dari 500 perintah eksekutif yang dikeluarkannya. Para kritikus mengklaim, hal ini merupakan upaya untuk membuat militer telah melepaskan kekuasaan dan bertransisi ke pemerintahan terpilih. Namun, pemerintahan baru tetap diisi oleh anggota rezim militer yang memegang posisi kunci.

"Alasan Prayuth mencabut perintah ini adalah untuk membangun citra selama transisi ke pemerintah berikutnya dan mengurangi tekanan padanya," ujar manajer program dari kelompok pemantau hukum Ilaw, Yingcheep Atchanont, Kamis (11/7).

Yingcheep mengatakan junta dengan sengaja mempertahankan perintah yang memungkinkan militer mempengaruhi politik. Salah satunya seperti memungkinkan militer mencari dan menangkap orang yang mereka curigai mengancam keamanan nasional hingga tujuh hari tanpa tuduhan.

Baca :

• » Ditresnarkoba Polda Riau Amankan 3 Riau Pria dalam Operasi Jaringan Narkoba di Pekanbaru
• » Indonesia vs Arab Saudi Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
• » Etanol dalam BBM: Harapan Baru, Tantangan Lama

Junta secara teratur menahan kritik di kamp militer sebagai metode intimidasi. Perintah lain yang gagal dicabut Prayuth memungkinkan komite untuk meninjau dan mengarahkan penghapusan konten online tanpa perintah pengadilan.

Prayuth mengatakan, dia tidak akan lagi menggunakan kekuatan legislatif khususnya, yang dikenal sebagai Pasal 44. Kekuatan legislatif khusus tersebut akan berhenti bersama dengan junta, setelah kabinet baru dilantik pada pekan depan.*