Semester I, Realisasi Pajak Daerah di Riau Rp1,39 T

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau selama semester I 2019 merealisasikan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah sebesar Rp1,39 triliun.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang diterima ANTARA di Pekanbaru, Jumat, realisasi semester I tersebut sedikitlebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2018, yang mencapai Rp1,32 triliun.

Pencapaian pajak daerah pada semester I itu sudah mencapai 44,58 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp3,12 triliun.

Baca :

• » Indosat Raup Pendapatan Semester Pertama 2023 Sebesar Rp24,7 triliun
• » 2 Januari, Masuk Sekolah Semester Genap
• » Semester I, Realisasi Pajak di Meranti 44,06 Persen

“Secara umum capaian penerimaan pada lima jenis pajak daerah masih di bawah ekspektasi target penerimaan semester I yakni hanya sebesar 44,58 persen, meskipun statistik menunjukkan bahwa capaian penerimaan sedikit di atascapaian tahun 2018 dengan deviasi positif sebesar 3,09 persen,” kata Kepala Bapenda RiauIndra Putrayana.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar di sektor pajak daerah Riau di semester I 2019. Jumlahnya sekitar Rp509,79 miliar. Pemprov Riau menargetkan PKB pada tahun ini bisa mencapai Rp1,06 triliun.

Kasubid Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB pada Bapenda Riau, Bambang Ferianto, menambahkan pajak dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) menjadi penyumbang kedua terbesar, yakniRp400,45 miliar. Realisasi BBNKB semester I 2019 mencapai 46,81 persen dari target tahun ini, yang mencapai Rp855,43 miliar.

Pencapaian pajak BBNKB semester I 2019 itulebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu, yang mencapai Rp399,92 miliar.

BBNKB bisa berkorelasi dengan mutasi kendaraan dari daerah di luar Riau, dan juga kendaraan baru. Semakin banyak penjualan mobil baru, maka pendapatan dari BBNKB akan meningkat.

Bambang mengatakan ada beberapa faktor mempengaruhi capaian penerimaan BBNKB. Faktor pertama adalah keterlambatan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tentang penetapan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang baru ditetapkan pada April 2019.

“Bukan dipicu oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor atau penurunan daya beli masyarakat, tapi kendala di dalam penetapan BBNKB 1 atau untuk kendaraan baru, dan kondisi ini berlaku juga di provinsi lain,” kata Bambang.

Kondisi seperti itu biasa terjadi pada awal tahun, dan pada semester II biasanya mulai ada peningkatan BBNKB. Faktor kedua adalah perubahan pola pengeluaran masyarakat menjelang Idul Fitri dan tahun ajaran baru siswa.

Ia mengatakan salah satu upaya Bapenda Riau untuk mendongkrak penerimaan pajak dilakukan melalui beberapa upaya.*