Pangdam Jaya offside, Hormati Hukum Negara Bukan Hukum Rimba

Jakarta - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho Habib Rizieq Syihab. Meski semboyan TNI dan Polri bersatu, namun bukan berarti tugas TNI sama dengan Polri. Sebab, karena tugas dan fungsi TNI yang jelas berbeda dengan Polri saat ini. 

Dia tak ingin bangsa Indonesia lupa dengan sejarah. Sebab, ABRI telah dikoreksi dengan mengeluarkan Polri. Kata Fahri, Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.

Wakil Ketua Umum Gelora ini pun heran setelah 20 tahun lebih reformaai, marak pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini.

Baca :

• Pangdam Tekankan Profesionalisme Media Jaga Stabilitas Riau
• Brigjen TNI Agustatius Sitepu Nahkodai Korem 031/Wira Bima

Dia menduga, ini terjadi karena slogan ‘TNI dan Polri bersatu’ telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi keduanya. Hal ini yang disayangkan dan dianggap cukup menyedihkan

"Kalau saya jadi Menhan, ini adalah 'lampu kuning' ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan, tapi untuk menjaga perdamaian," tulis Fahri dalam akun Twitter resminya. Dia mengizinkan merdeka.com untuk mengutip cuitannya, Sabtu (21/11).

Kalau saya jadi menhan, ini adalah “lampu kuning” ditabraknya rambu2 militer dalam demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian.

Baca :

• Setelah ‘Dirujak’ Netizen, Endipat Akhirnya Minta Maaf ke Ferry Irwandi
• Komdis PSSI Jatuhkan Sanksi Berat, PSPS Pekanbaru Didenda Puluhan Juta

— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) November 20, 2020
Fahri melanjutkan, falsafah TNI adalah tentara rakyat dan hidup bersama rakyat adalah benar-benar karena TNI lahir dari pergolakan patriotik membela bangsa dan negara.

Itulah, kata dia, yang membuat TNI selalu dinanti. Dan TNI telah membuktikan kesigapannya membersamai kesulitan hidup rakyat di daerah bencana dan lain-lain.

"Sejak konferensi pers panglima TNI kemarin dan tindakan offside Pangdam Jaya itu tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat, tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba," tegas dia.

Baca :

• Polisi Bingung Siapa Bjorka yang Asli
• Indosat Ooredoo Hutchison Resmikan AI Experience Center di Jayapura

Fahri pun mengajak semua pihak menahan diri dan saling bersatu. Bukan malah memicu pergolakan yang tidak wajar. Terlebih, saat ini sudah mendekati Pilkada serentak yang perlu menjadi perhatian bersama.

Sejak konfrensi pers panglima TNI kemarin dan tindakan offside pangdam jaya itu tidak saja melukai nilai2 dasar kelahiran TNI sebagaibtentara rakyat tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI jarus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba.

Perintah Pangdam
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan, pencopotan baliho Rizieq Syihab di beberapa titik Ibu Kota atas perintahnya.

Baca :

• Bupati Pelalawan Lantik Kepala Desa Ukui Dua Dan Kepala Desa Tri Mulya Jaya, ini pesan Bupati Zukri
• PWI Jaya Tetap Solid, Jangan Ada Pemelintiran Fakta Hukum Terkait Putusan 591/Pdt.G/2024/PN Jakpus

Untuk diketahui, sebuah video berdurasi 11 detik memperlihatkan sekelompok orang berseragam loreng tengah menurunkan spanduk bergambar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab yang terpasang di baliho. Video itu beredar di media sosial.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho habib rizieq itu perintah saya," tegas Pangdam saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11).

Dia menjelaskan alasannya. Langkah itu diambil berdasarkan hukum. Menurutnya, baliho yang terpasang itu menyalahi aturan.

Baca :

• Delegasi PWI DKI Jaya Perdana Tiba di Pekanbaru Ikuti HPN Riau 2025
• Pelantikan PWI Jaya 2024-2029, Panda Nababan: PWI Harus Kembali Disegani

"Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Begini. Kalau siapapun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar," katanya.

Dia tidak segan menindak tegas jika FPI masih berani memasang spanduk yang tidak sesuai aturan hukum. Pandam menegaskan, TNI akan turun tangan jika ada ajakan atau provokasi yang mengganggu keamanan negara. Pangdam mengirim pesan kepada semua pihak agar tidak coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan.

"Jangan coba coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka sukanya sendiri, saya katakan itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras," tegasnya. (*/Ap)

Baca :

• Dilantik Jadi Pj Ketua TP PKK Kabupaten Kampar, Ricana Djayanti: Siap Dukung Program Pemerintah
• Ketua KPK Firli Bahuri Dipanggil Ulang Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

Sumber: Merdeka.com