Pemko Pekanbaru Dorong Pembayaran Nontunai untuk Meningkatkan PAD

PEKANBARU - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diminta untuk meningkatkan penggunaan layanan digitalisasi dalam pembayaran. Para OPD yang mengelola retribusi juga didorong untuk beralih ke pembayaran digital atau nontunai.

Penjabat Walikota Pekanbaru, Muflihun, menyatakan bahwa penggunaan pembayaran digital dapat membantu mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Muflihun mengatakan bahwa telah ada kerjasama dengan beberapa bank untuk memfasilitasi pembayaran pajak secara digital melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Namun, ia membutuhkan komitmen dari berbagai OPD untuk mengadopsi metode pembayaran nontunai ini. Bagi OPD yang mengelola retribusi, diharapkan mereka menggunakan pembayaran digitalisasi, dengan dukungan perbankan untuk bekerja sama dalam pembayaran melalui QRIS atau metode nontunai lainnya. Tujuannya adalah untuk menghindari kebocoran PAD dan meningkatkan pendapatan daerah.

Baca :

• Bupati Siak Datangi PLN Demi Tuntaskan Ketersedian Listrik di Pelosok Desa
• Perkuat Kolaborasi Polri dan Media, Kabid Humas Polda Riau Kunjungi PWI Riau

Muflihun menekankan bahwa pendapatan asli daerah yang optimal penting, karena hal ini berkontribusi pada pembangunan yang merata. Dia mencatat kondisi saat ini di Pekanbaru, seperti banyak jalan berlubang dan masalah banjir, yang membutuhkan pendapatan daerah yang memadai untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Selain itu, Pemkot Pekanbaru juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program-program pemerintah pusat seperti penanganan stunting, pemulihan ekonomi nasional, pengendalian inflasi, dan pengurangan kemiskinan ekstrem.

Muflihun memberikan apresiasi terhadap Dinas Pertanian dan Perikanan yang telah memulai pembayaran retribusi melalui QRIS di Rumah Potong Hewan. Namun, ia juga menyoroti beberapa OPD seperti Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Daerah Madani yang belum memulai transisi ke pembayaran digital.