Usai Dicopot dari Ketua MK, Anwar Usman : Jabatan Milik Allah 

JAKARTA-- Hakim Konstitusi Anwar Usman konsisten menyatakan jabatan adalah milik Tuhan usai dirinya dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Oleh sebab itu, dia mengaku akan mengikuti dan tetap menjalankan aktivitasnya sebagai hakim konstitusi.

"Ya iya lah [tetap menjalankan tugas sebagai anggota hakim MK], jabatan milik Allah," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11).

Anwar tidak berkomentar banyak soal pencopotannya sebagai Ketua MK. Dia mengaku akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait itu.

Baca :

• DPR Minta Audit Menyeluruh Seluruh Bandara Khusus Usai Polemik IMIP
• Sejarah Agraria di Siak, Lahan dan Kebun Sawit Rakyat Dilepaskan Dari Kawasan

"Nanti saya akan siaran pers," ujar dia.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap Anwar Usman di balik putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres pada Selasa (7/11).

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam amar putusannya menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar etik berat. Anwar pun dijatuhi sanksi pencopotan dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Baca :

• Bobibos: Bensin Nabati dari Jerami, Inovasi Anak Negeri Menuju Energi Bersih
• Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di KPK, Langsung Jalani Pemeriksaan Usai OTT di Pekanbaru

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi," ujar Jimly.

Jimly menyebut Anwar tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Perbuatan Anwar terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan dan Integritas.

Selain itu, Anwar sebagai Ketua MK disebut terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan.

Baca :

• Pastoor Sindir PSSI: Indonesia Masih Jauh dari Level Piala Dunia
• Rudianto Manurung: Dari Tanah Melayu Menuju Panggung Dunia

Selanjutnya, Anwar terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3.

Lebih lanjut Jimly menyampaikan ceramah Anwar mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres.

Baca :

• Bjorka Intelligence Brief: Jejak Sang Hacker yang Tak Pernah Usai
• Lebih dari 400 Musisi Dunia Boikot Israel lewat Kampanye No Music for Genocide

Sumber: CNNindonesia